FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    05 11-2019

    262

    Presiden Belum Putuskan Keluarkan Perppu KPK atau Tidak

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Pasalnya saat ini UU KPK masih pada tahap judicial review di Mahkamah Konstitusi.

    “Presiden itu belum memutuskan mengeluarkan Perppu atau tidak mengeluarkan Perppu. Jadi berita yang menyatakan Presiden menolak mengeluarkan Perppu itu kurang tepat, Presiden menyatakan belum perlu mengeluarkan Perppu. Saya sudah bicara dengan Presiden, biarlah judicial review dulu di MK, nanti sesudah MK kita pelajari apakah keputusan MK itu memuaskan apa tidak, bener apa tidak, kita evaluasi lagi, kalau perlu Perppu ya kita lihat,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

    Terkait dengan desakan lembaga masyarakat untuk mengeluarkan Perppu, menurut Menko Polhukam, semua itu merupakan kewenangan Presiden. Dikatakan bahwa pada prinsipnya, apa yang tersedia untuk dikerjakan, kerjakanlah itu meskipun tidak bisa mendapatkan semuanya.

    “Kalau pun tidak bisa memperoleh seluruh yang kamu inginkan, maka yang tersisa itu harus dimanfaatkan. Kita punya kok kesempatan yang tersisa, bagaimana sekarang menguatkan Jaksa Agung dan Kepolisian, bagaimana mencari Dewan Pengawas yang bagus, bagaimana sekarang KPK itu didorong untuk menangani kasus-kasus besar. Itu sisa yang tersedia, masih terbuka kemungkinan itu, nanti kita lihat perkembangannya,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

    Sedangkan mengenai Dewan Pengawas, Menko Polhukam mengatakan, menurut Presiden selama perkara masih berjalan maka Presiden tidak akan mengeluarkan Peppu sehingga semua Pasal yang ada di dalam revisi UU KPK masih berlaku.

    “Ya nanti kalau sudah keluar Perppu ternyata memang ada pelemahan, ya dilihat kemungkinan itu. Saya kira itu kewenangan Presiden, kita sudah nyatakan sikap masing-masing, termasuk sikap saya, saya mendukung Perppu, bahwa Presiden tidak, kita tidak bisa maksa, termasuk yang tidak setuju ya tidak bisa maksa,” kata Menko Polhukam Mahfud.

    Berita Terkait

    Presiden: Pengambilan Keputusan Terkait PSBB Harus Hati-hati

    Pemerintah akan melihat kondisi masing-masing daerah sebelum nantinya Menteri Kesehatan menetapkan status PSBB di daerah tersebut sesuai den Selengkapnya

    Pemerintah Bebaskan Bunga dan Penundaan Pembayaran Pokok KUR Paling Lama 6 Bulan

    Dengan semakin meningkatnya eskalasi penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia, telah mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi dan kegiatan Selengkapnya

    Presiden Inginkan Kecepatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19

    Kepala Negara juga mengingatkan bahwa dalam situasi saat ini dibutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daer Selengkapnya

    Presiden Ingin Seluruh Desa Dapat Segera Menikmati Listrik

    Setidaknya masih terdapat 433 desa yang tersebar di 4 provinsi yang hingga kini masih belum teraliri listrik. Selengkapnya