FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    05 11-2019

    386

    Lindungi Hak Sipil, Kominfo Dorong RUU Perlindungan Data

    Kategori Berita Kementerian | Yusuf
    Menteri Kominfo Johnny G. Plate bersama jajaran pejabat Kementerian Kominfo mengikuti rapat kerja bersama Komisi I di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (5/11/2019). - (AYH)

    Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan jika Kementerian Kominfo diberikan kewenangan oleh negara untuk melindungi hak-hak masyarakat sipil atau civil right. Komitmen itu, menurut Menteri Kominfo dibuktikan dengan keberadaan Tim AIS, yang notabene bertugas 24 jam penuh. 

    “Kominfo mempunyai unit yang melakukan cyber patroli, dilakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita harapkan bahwa dengan adanya cyber patroli ini, kita pastikan civil right itu terlindungi,” kata Menteri Johnny di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (5/11/2019). 

    Lebih lanjut, Menteri Johnny menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan soal kedaulatan data juga harus terlindungi.

    “Saat ini data-data termasuk data pribadi warga negara itu tersebar di banyak aturan dan undang-undang, sangat sektoral dan parsial. Kita inginkan untuk melakukan kompilasi ini di dalam satu undang-undang,” jelasnya. 

    Regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saat uji Kominfo terus mendorong agar beleid itu masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

    “Nanti kalau memang itu bisa kita lakukan tentu kita perlu menempatkannya di dalam prolegnas prioritas di DPR RI dan Prolegnas prioritas 2020-2024," pungkasnya. 

    Pengawasan Konten

    Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo juga memaparkan upaya menangkal konten hoaks dengan pendekatan tiga lapisan. "Lapisan kedua adalah pemeriksaan konten. lapisan ketiga adalah pengawasan konten. Kominfo menggunakan infrastruktur dan sistem tertentu untuk menangani konten bermuatan negatif," jelasnya.

    Menurut Menteri Kominfo, Tim AIS juga bekerja secara terus menerus selama 24 jam secara serius. "Kami menjamin bahwa civil rights dan civil obligation dimana Kominfo memastikan dengan jajarannya dilakukan dengan baik. Pengawasan konten di internet dilakukan secara terus menerus, secara tepat dan cerdas bagi pemanfaatan oleh masyarakat dan negara," jelasnya. 

    Menurutnya pada tahun 2020 akan ada sebuah sistem untuk menangani 150.000 konten negatif internet. "Kalau tidak diawasi dengan benar tentu akan berdampak pada masyarakat kita," ungkapnya.**

    Berita Terkait

    Bicara Soal PDP, Menteri Kominfo: Kebijakan Pemerintah Berbasis Data

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, setiap kebijakan yang dikeluarkan berbasis pada data, sehingga regulasi perli Selengkapnya

    Gandeng Ekosistem, Kominfo Gelar Literasi Digital di 12 Kota

    Pelindungan data pribadi telah menjadi isu penting selama pandemi Covid-19 ketika hampir semua aktivitas masyarakat berlangsung melalui jari Selengkapnya

    Digitalisasi Penyiaran, Upaya Kominfo Jaga Koeksistensi Pertelevisian

    Pemerintah menodorong digitalisasi penyiaran untuk menjaga koeksistensi industri penyiaran di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Selengkapnya

    Dukung UMKM Go Online, Kominfo Kurangi Kesenjangan Talenta Digital

    Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan digital skills gap atau kesenjangan talenta digital. Hal itu terjadi karena kebutuhan tenaga k Selengkapnya