FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    11 11-2019

    161

    Reformasi Birokrasi, Presiden: Kementerian PANRB Akan Pangkas Eselon IV di Setiap Kementerian

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Sejumlah menteri kabinet Indonesia maju mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat terbatas itu membahas program cipta lapangan kerja, penguatan neraca perdagangan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo mengemukakan, sebaik apapun peraturan, sebaik apapun regulasi jika orientasi birokrasi kita belum berubah ini juga akan menjadi masalah yang berkaitan dengan kecepatan, yang berkaitan dengan sumbatan. Menurut Presiden, reformasi birokrasi harus dilakukan besar-besaran, beriringan paralel dengan pemangkasan regulasi-regulasi yang ada. Mengubah cara kerja yang manual/analog ke cara kerja digital, mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani.

    “Saya kira di Kementerian PANRB juga sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas, yang pertama mungkin eselon 4 terlebih dahulu di setiap kementerian, meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya,” kata Presiden saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai Program Cipta Lapangan Kerja, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019) siang.

    Namun Presiden mengingatkan, yang tidak kalah pentingnya adalah mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil. “Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi golnya, hasilnya justru itu tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” tegasnya.

    Pada awal arahannya Presiden menyampaikan, agar terjadi perbaikan ekosistem regulasi yang mendukung cipta lapangan kerja, seluruh kementerian harus mengidentifikasi regulasi-regulasi yang ada di kementerian yang menghambat. “Jika ada yang menghambat, segera dipangkas atau diusulkan untuk dipangkas pada presiden,” pinta Presiden.

    Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, menurut Presiden, akan dikumpulkan dan nanti akan dilakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR. “Ini perlu saya informasikan bahwa di Amerika, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan 1 Permen ia harus mencabut 2 Permen. Di sini mestinya juga bisa kita lakukan itu, menteri kalau mau mengeluarkan 1 permen nyabutnya 40 permen, karena Permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong ini nanti dimulai dikaji lagi. Keluar 1 permen potong berapa Permen, kalau Amerika 1 memotong 2,” terang Presiden.

    Tata Hubungan Pusat dan Daerah

    Secara khusus Presiden yang didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin meminta kepada Mendagri untuk menata lagi tata hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. “Dilihat betul, supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja,” tutur Presiden.

    Para gubernur, bupati, wali kota sampai DPRD, menurut Presiden, harus semuanya paham dan  satu garis tentang urgensinya cipta lapangan kerja. Oleh karena itu, lanjut Presiden, reformasi yang dilakukan di tingkat pusat bergulir ke provinsi, ke kabupaten, dan kota, baik dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah.

    Presiden juga meminta dilakukan reformasi besar-besaran dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM). Ia mengingatkan, reformasi besar-besaran dalam penyiapan SDM nanti akan menjadi kunci negara kita ini bisa melompat atau tidak bisa melompat. “Pembenahan pendidikan vokasi SMK, politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan,” tegasnya.

    Kartu pra kerja, sistem manajemen, menurut Presiden, semuanya disiapkan sehingga nanti pada saat Januari dikeluarkan, betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, mudah dikontrol, mudah dimonitor. Pelatihan vokasi, lanjut Presiden, juga tidak hanya dilakukan oleh BLK (Balai Latihan Kerja). Perlu dilibatkan swasta, Kompas, dan lain-lainnya, dan juga BUMN serta lembaga-lembaga kursus yang lainnya.

    Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi K. Sumadi.

    Selain itu juga hadir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Johnny G. Plate, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Kepala BKPM Bahdil Lahadalia.

    Sumber 

    Berita Terkait

    Segera Ajukan ‘Omnibus Law’, Presiden: Mohon Maaf Eselon IV dan III Kita Pangkas Tahun Depan

    Presiden Joko Widodo menyampaikan, pada bulan Desember ini, pemerintah akan mengajukan omnibus law kepada DPR, dan bulan Januari lagi juga a Selengkapnya

    Presiden: Perlu Langkah Terobosan Benahi Sistem Pendidikan

    Presiden Joko Widodo menekankan betapa pentingnya pembenahan sistem pendidikan agar mampu merespons perubahan yang berjalan begitu sangat ce Selengkapnya

    Ingin Papua Normal, Presiden Perintahkan Pasar Wouma Wamena Direhabilitasi dalam 2 Minggu

    Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri mengunjungi Pasar Wouma, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa (28/10/2019) pagi. Selengkapnya

    Besok Kabinet Dikenalkan, Presiden: Pelantikan, Ya Mestinya Setelah Dikenalkan

    Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur karena acara pelantikan dirinya selaku Presiden RI Periode 2019-2024 dan K.H. Ma’ruf Amin selaku Wa Selengkapnya