FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    13 11-2019

    149

    Dirjen Aptika: Kepastian Hukum Dokumen atau Transaksi Ber-TTE Terjamin

    Kategori Berita Kementerian | adhi004
    Dirjen Aptika bersama para perwakilan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menekan tombol sebagai tanda diluncurkannya Penyelenggara Sertifikasi Elektronik di Indonesia di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (13/11/2019). - (AYH)

    Jakarta, Kominfo - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan dokumen atau transaksi yang memiliki tanda tangan elektronik (TTE) menandakan jaminan kepastian hukum dengan adanya persetujuan pengguna dan tidak ada pihak yang dapat menyangkal bukti tersebut.

    "Dengan tanda tangan elektronik, user tidak bisa lagi menyangkal telah melakukan transaksi elektronik," kata Dirjen Semuel saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam acara Launching Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Promosi Tanda Tangan Elektronik di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

    Dirjen Aptika menjelaskan fitur nirsangkal tersebut akan memberikan suatu kepastian hukum sehingga dokumen atau transaksi elektronik bisa dijadikan bukti yang otentik di mata hukum sehingga akan memberikan manfaat pada berbagai pelayanan pemerintah, keuangan, dan swasta.

    Dirjen Semuel menekankan modus kejahatan di dunia maya semakin canggih sehingga teknik otentikasi pengguna menggunakan username, password, maupun OTP sudah tidak efektif lagi.

    "Penggunaan username, password, dan OTP sudah tidak cukup lagi, kejahatan cyber semakin canggih dan sulit dideteksi," jelasnya.

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika memberikan sambutan dalam acara Launching Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Promosi Tanda Tangan Elektronik di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (13/11/2019). (AYH)

    Pemerintah, menurut Dirjen Aptika sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang penyediaan layanan penyelenggara sertifikat elektronik.

    Menurut peraturan tersebut Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menyediakan 6 jenis layanan yaitu tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, preservasi tanda tangan dan segel elektronik, serta otentikasi situs web.

    Dirjen Semuel menegaskan seluruh layanan tersebut harus tersedia untuk menjamin keamanan transaksi di era ekonomi digital saat ini. "Semua layanan tersebut di atas untuk menjamin ekonomi digital yang sedang dibangun agar aman dari pemalsuan dokumen dan akses yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

    Suasana acara Launching Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Promosi Tanda Tangan Elektronik di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Rabu (13/11/2019). (AYH)

    Di Indonesia saat ini telah ada enam Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang terdiri dari dua institusi pemerintah dan 4 swasta yaitu BSSN, Peruri, PrivyID, VIDA, Digisign, dan iOTENTIK.

    Dirjen Semuel berharap pemanfaatan tanda tangan elektronik akan lebih menjamin keamanan dan kepastian hukum pada dokumen dan transaksi elektronik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

    Acara itu dihadiri oleh Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, para perwakilan dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, serta para perwakilan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, BSSN, BPPT, dan TNI.

    Berita Terkait

    Dirjen Aptika: Dokumen Elektronik Ikut Selamatkan Hutan Indonesia

    Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Infomatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Indonesia dapat menghemat ribuan h Selengkapnya

    Kominfo Promosikan TTE untuk Kemudahan dan Jaminan Transaksi Elektronik

    Kementerian Kominfo resmi meluncurkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Menteri Kominfo Johnny Selengkapnya

    Fasilitasi Konten Ilegal, Dirjen Aptika: Platform Didenda 500 Juta Per Konten

    Setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE), pemerintah tidak Selengkapnya

    PP No 71 Tahun 2019 Beri Kepastian Hukum kepada Pelaku Usaha

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) memberikan kejelasan dan kepast Selengkapnya