FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    19 11-2019

    771

    Ingatkan Peran ASN, Sekjen Kominfo: Ambil Bagian Jaga Negara!

    Kategori Berita Kementerian | patr001

    Tangerang, Kominfo – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjaga negara dengan taat kepada Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

    “Yang menjaga negara ya kita ASN. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ambil bagian untuk menjaga negara ini,” katanya dalam Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan ber-PNS di Tangerang, Banten, Selasa (19/11/2019). 

    Menurut Sekjen Niken, ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. "Dalam UU tersebut diatur bahwa kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI," paparnya. 

    Dalam kesempatan tersebut Sekjen Kementerian Kominfo juga menjelaskan tentang tingginya minat masyarakat untuk menjalani profesi sebagai PNS saat ini. Menurutnya, perbandingan penerimaan CPNS di tahun 2018 adalah 1:30.

    “Kita yang sudah duduk sebagai PNS patut bersyukur. Tahun 2018 ketika pemerintah membuka lowongan bagi CPNS, yang daftar lebih dari empat juta sementara yang diterima 180 ribu. Sekarang tidak ada lagi model dititipkan siapa?” katanya.

    Sekjen Niken juga mengimbau PNS untuk netral dalam Pemilihan Umum/Presiden/Wakil Daerah/Wakil Rakyat, serta melarang PNS terlibat dalam aktivitas ujaran kebencian. "Larangan keterlibatan PNS dalam aktivitas ujaran kebencian antara lain dilarang mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, serta membenci Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah," paparnya.

    Selain itu, Sekjen Niken menyebutkan PNS juga dilarang menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial. “Pelanggaran netralitas PNS dan larangan ujaran kebencian dapat dilaporkan melalui email disiplin@kominfo.go.id, yang disertai bukti-bukti antara lain berupa link, screenshoot dan lain-lain,” tandasnya. (PS)

    Berita Terkait

    Serahkan Hewan Kurban, Menkominfo: Ibadah Kurban Jalankan Fungsi Solidaritas

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyerahkan hewan kurban kepada Panitia Kurban Iduladha 1441 H di halaman Masjid At-Taqwa Selengkapnya

    Gabung Pendekatan, Kominfo Sosialisasi Gakum SFR

    Guna meningkatkan jangkauan sosialisasi penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan spektrum frekuensi radio (SFR), Balai Monitor Spekt Selengkapnya

    Jelang Pilkada Serentak, Kominfo Pastikan Jaga Ruang Digital dari Hoaks

    Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menekankan kembali upaya Pemerintah untuk me Selengkapnya

    Konten Kominfo Saling Menguatkan dan Membangun Negeri

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengatakan konten-konten kreatif ya Selengkapnya