FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    20 11-2019

    285

    Berdampak Ekonomis, Pemerintah-DPR Sepakat RUU PDP Masuk Prolegnas 2020

    Kategori Berita Kementerian | mth
    Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat menghadiri acara peluncuran BANGKIT Google fir Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (20/11/2019). - (qq/siberkreasi)

    Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Komisi I DPR RI, sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. 

    Percepatan itu dinilai Menteri Kominfo penting karena memiliki dampak ekonomi. “DPR khususnya Komisi I bersama pemerintah sudah sepakati bahwa, RUU PDP itu menjadi prioritas Prolegnas 2020. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di tahun 2020,” kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate usai menghadiri acara peluncuran BANGKIT Google fir Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

    Menurut Menteri Johnny, pengaturan mengenai perlindungan data berkaitan dengan nilai ekonomi yang tinggi. “Terkait dengan data ini penting, karena nilai ekonominya tinggi. Kepentingan perlindungan data pribadi itu juga penting, jadi harus diatur dengan benar. Mudah-mudahan secara politik ini bisa dipercepat,” jelasnya. 

    Menteri Kominfo ingin kerjasama pemerintah dan DPR dalam mendorong RUU PDP ini, mendapat dukungan dan partisipasi dari para stakeholders atau mitra pemerintah terkait. 

    “Kita meminta dukungan sebagai bangsa untuk memastikan hak-hak ekonomi terhadap data segenap warga negara, pribadi-pribadi kita di Indonesia itu kita jaga bersama-sama, jangan sampai kita nanti gagal menjaga kepentingan data negara kita sendiri,” imbuhnya 

    Kementerian Kominfo, lanjut Menteri Johnny, segera memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ke Komisi I tahun di tahun 2019. 

    “Kami berencana untuk memasukkan tahun ini, kalau bisa akhir tahun ini sudah masuk ke DPR,” tutur Johnny. **

    Berita Terkait

    Menkominfo: Pemerintah Terus Bangun Infrastruktur Last Mile

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan pemerintah akan terus membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia teru Selengkapnya

    Beredar Hoaks Pemerintah Cabut PP Pendirian Rumah Ibadah

    Sebuah unggahan di media sosial menarasikan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri akan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) terkait r Selengkapnya

    Libatkan Shopee Indonesia, Pemerintah Siap Berdayakan UMKM

    Pemerintah meningkatkan jangkauan Program UMKM Go Online dengan melibatkan pemilik platform jualan online. Melalui program ini, pemerintah i Selengkapnya

    Menkominfo Pastikan Pemerintah Tak Intervensi UU Pers

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan acuan mendasar bagi insan pers di Tanah Air. Undang-Undang tersebut lahir sebagai b Selengkapnya