FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    20 11-2019

    814

    Berdampak Ekonomis, Pemerintah-DPR Sepakat RUU PDP Masuk Prolegnas 2020

    Kategori Berita Kementerian | mth
    Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat menghadiri acara peluncuran BANGKIT Google fir Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (20/11/2019). - (qq/siberkreasi)

    Jakarta, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Komisi I DPR RI, sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. 

    Percepatan itu dinilai Menteri Kominfo penting karena memiliki dampak ekonomi. “DPR khususnya Komisi I bersama pemerintah sudah sepakati bahwa, RUU PDP itu menjadi prioritas Prolegnas 2020. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di tahun 2020,” kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate usai menghadiri acara peluncuran BANGKIT Google fir Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

    Menurut Menteri Johnny, pengaturan mengenai perlindungan data berkaitan dengan nilai ekonomi yang tinggi. “Terkait dengan data ini penting, karena nilai ekonominya tinggi. Kepentingan perlindungan data pribadi itu juga penting, jadi harus diatur dengan benar. Mudah-mudahan secara politik ini bisa dipercepat,” jelasnya. 

    Menteri Kominfo ingin kerjasama pemerintah dan DPR dalam mendorong RUU PDP ini, mendapat dukungan dan partisipasi dari para stakeholders atau mitra pemerintah terkait. 

    “Kita meminta dukungan sebagai bangsa untuk memastikan hak-hak ekonomi terhadap data segenap warga negara, pribadi-pribadi kita di Indonesia itu kita jaga bersama-sama, jangan sampai kita nanti gagal menjaga kepentingan data negara kita sendiri,” imbuhnya 

    Kementerian Kominfo, lanjut Menteri Johnny, segera memasukkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ke Komisi I tahun di tahun 2019. 

    “Kami berencana untuk memasukkan tahun ini, kalau bisa akhir tahun ini sudah masuk ke DPR,” tutur Johnny. **

    Berita Terkait

    Media Pemerintah Harus Menghasilkan Narasi Berkualitas

    Pengelola media pemerintah harus menghasilkan narasi yang berkualitas dalam setiap kontennya. Agar, pesan yang disampaikan terkait dengan pr Selengkapnya

    Digital Melayani, Pemerintah Kembangkan Platform Digital Berbasis Cloud

    Pengembangan platform digital pemerintah telah berlangsung sejak tahun 2000-an. Seiring dengan percepatan digitalisasi dengan digital melaya Selengkapnya

    Integrasikan Layanan Publik, Pemerintah Siapkan Aplikasi Super

    Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi dan mempermudah masyarakat agar bisa mengakses layanan perizinan pemerintah tanpa harus Selengkapnya

    Raker Tingkat I, Pemerintah Jelaskan RUU PDP ke Komisi I DPR RI

    Pemerintah memberikan penjelasan kepada Komisi I DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Penjela Selengkapnya