FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    21 11-2019

    330

    Presiden Ingin Kemudian Berusaha RI di Peringkat 50 Besar

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Meskipun saat ini stagnan dan justru turun tipis di peringkat 73 pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan pemerintah agar ada sebuah kenaikan peringkat lagi dalam kemudahan berusaha di Indonesia, yaitu di angka-angka 40 sampai 50.

    “Di peringkat-peringkat 40-50 yang kita inginkan,” kata Presiden saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019) siang.

    Menurut Presiden, solusi yang dikerjakan tidak boleh parsial. Harus dilakukan reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi, sehingga kemudahan berusaha betul-betul bisa disederhanakan.

    “Saya ingin para Menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detil, dimana poin-poin kelemahan serta titik-titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha ini,” ujar Presiden.

    Kepala Negara meminta kepada 2 (dua) Menteri Koordinator (Menko), yaitu Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi untuk mengawal langkah-langkah perbaikan reformasi di semua titik-titik lemah itu, agar betul-betul semuanya ter-deliver dengan baik.

    “Reformasi pelayanan perizinan yang cepat, yang terintegrasi dari pusat sampai ke provinsi sampai ke kabupaten, harus menjadi sebuah desain. Sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, bisa mengawasi proses-proses yang ada, di mana berhentinya, di mana ruwetnya bisa kita kontrol dan kita awasi,” pungkas Presiden.

    Sebelumnya pada awal pengantarnya Presiden Jokowi menyampaikan, dalam hal percepatan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business,  tahu 5 tahun yang lalu peringkat Indonesia adalah di 120, kemudian bisa melompat di peringkat 72 di 2018. Tapi stagnan dan justru turun tipis di 2019 menjadi 73.

    Rapat terbatas itu dihadiri antara lain Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menhub Budi K. Sumadi, Mendag Agus Suparmanto, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menristek Bambang Brodjonegoro.

    Hadir pula Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkes dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata/Kepala BEKRAF Wishnutama Kusbandio, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis.

    Sumber 

    Berita Terkait

    Presiden: Setiap Produk Kebijakan Harus Tampak Rasa Ideologi Pancasila

    Presiden Joko Widodo mengemukakan, dalam setiap kepemimpinan apapun, baik itu di lembaga, baik itu di kementerian, di negara manapun, yang Selengkapnya

    Presiden Ajak Para CEO Kembangkan Optimisme

    Presiden Joko Widodomengemukakan, dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia dala Selengkapnya

    Kemendagri: Jadikan Lima Sila Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

    Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai asas dalam kehidupan ber Selengkapnya

    Presiden Sebut Manajemen Penanganan Gempa di Maluku Sudah Lebih Baik

    Presiden Joko Widodo mengaku mendapatkan laporan gempa M 7,1 yang telah terjadi di Maluku Utara pada Kamis (14/11) pada sekitar pukul 23.17 Selengkapnya