FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 11-2019

    667

    Agar Jelas, Komunikasi Publik Perlu Multiperspektif dan Menyeluruh

    Kategori Berita Kementerian | mth

    Surakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengemukakan perlunya informasi yang multiperspektif dan menyeluruh untuk disebarkan kepada masyarakat agar publik mendapatkan informasi yang tepat.

     “Di era post-truth ini, kebenaran menjadi tidak jelas, fakta menjadi tidak jelas. Tugas kami di IKP adalah bagaimana menjelaskan ke publik hal yang seperti itu,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Materi Komunikasi BPJS Kesehatan (JKN) Dari Perspektif Sosial-Budaya, di Surakarta, Sabtu (23/11/2019).

    Menurut Dirjen IKP, untuk mendapatkan perspektif yang utuh dari suatu permasalahan, diperlukan keterlibatan ahli di bidangnya guna menghadirkan informasi yang jelas dan multi perspektif.

    “Contohnya saat membahas mengenai kenaikan iuran JKN, maka diperlukan berbagai komponen masyarakat yang ahli di bidangnya agar dapat menghadirkan informasi yang jelas dan multi perspektif,” tuturnya.

    Dirjen Widodo menambahkan, kehadiran para ahli akan dapat menyempurnakan materi komunikasi mengenai kenaikan iuran JKN.

    “Saya berharap kehadiran para ahli dalam FGD ini dapat memberikan catatan maupun masukan dalam materi komunikasi yang baik dalam menjawab persoalan seputar informasi JKN yang beredar,” ungkapnya.

     

    Jangan Buat Masyarakat Bingung

    Dosen Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret, Rina Herlina Haryanti mengatakan komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

    “Ada tiga faktor yang memengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Jangan sampai membuat masyarakat malah bingung,” jelasnya.

    Menurut Rina, sesuai Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ada konten yang perlu menjadi perhatian.

    “Konten komunikasi yang disampaikan haruslah mencakup alasan menaikkan iuran JKN, tujuan menaikkan iuran, benefit yang akan diterima oleh masyarakat dengan kenaikan iuran tersebut, serta akibat di masa depan kalau iuran tidak dinaikkan,” ujarnya.

    Senada dengan Rina, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret, Prof. Pawito, PhD.  mengatakan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia, strategi pesan komunikasi mengenai JKN dan BPJS Kesehatan perlu mengekspose pesan-pesan yang bersifat wajar akan keuntungan dari keikutsertaan dalam program JKN..

    “Berikan sentuhan yang natural, jangan terlalu ideologis, jangan ada nuansa mengancam pada pesan-pesan komunikasi. Selain itu, berikanlah apresiasi terhadap prinsip kesukarelaan dan ketulusan. Terakhir, hindari ekspose yang bersifat mengeluh dan menciptakan suasana takut,” tandasnya.

    Kegiatan FGD Penyusunan Materi Komunikasi BPJS Kesehatan (JKN) Dari Perspektif Sosial-Budaya itu digelar Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen IKP Kementerian Kominfo.

    Berita Terkait

    Kominfo: Literasi Pelindungan Data Pribadi Perlu Peran Berbagai Pihak

    Direktur Tata Kelola Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam F. Barata, menekankan pentingnya pendidikan Selengkapnya

    Dirjen IKP: Komunikasi Publik Jadi Kunci Hadapi Covid-19

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo menyatakan komunikasi publik pemer Selengkapnya

    Indeks IKP Jadikan Layanan Komunikasi Terukur dan Lebih Baik

    Pelayanan bidang komunikasi atau komunikasi publik merupakan jenis pelayanan yang tak terlihat namun bisa diukur. Hal itu dinyatakan oleh Di Selengkapnya

    Kominfo Targetkan Peningkatan Komunikasi Publik Hingga ke Desa

    Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap dinas kominfo di tingkat pemerintah kabupaten dan kota dapat meningkatkan fungsi komunikasi Selengkapnya