FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 11-2019

    230

    Agar Jelas, Komunikasi Publik Perlu Multiperspektif dan Menyeluruh

    Kategori Berita Kementerian | mth

    Surakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengemukakan perlunya informasi yang multiperspektif dan menyeluruh untuk disebarkan kepada masyarakat agar publik mendapatkan informasi yang tepat.

     “Di era post-truth ini, kebenaran menjadi tidak jelas, fakta menjadi tidak jelas. Tugas kami di IKP adalah bagaimana menjelaskan ke publik hal yang seperti itu,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Materi Komunikasi BPJS Kesehatan (JKN) Dari Perspektif Sosial-Budaya, di Surakarta, Sabtu (23/11/2019).

    Menurut Dirjen IKP, untuk mendapatkan perspektif yang utuh dari suatu permasalahan, diperlukan keterlibatan ahli di bidangnya guna menghadirkan informasi yang jelas dan multi perspektif.

    “Contohnya saat membahas mengenai kenaikan iuran JKN, maka diperlukan berbagai komponen masyarakat yang ahli di bidangnya agar dapat menghadirkan informasi yang jelas dan multi perspektif,” tuturnya.

    Dirjen Widodo menambahkan, kehadiran para ahli akan dapat menyempurnakan materi komunikasi mengenai kenaikan iuran JKN.

    “Saya berharap kehadiran para ahli dalam FGD ini dapat memberikan catatan maupun masukan dalam materi komunikasi yang baik dalam menjawab persoalan seputar informasi JKN yang beredar,” ungkapnya.

     

    Jangan Buat Masyarakat Bingung

    Dosen Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret, Rina Herlina Haryanti mengatakan komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

    “Ada tiga faktor yang memengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Jangan sampai membuat masyarakat malah bingung,” jelasnya.

    Menurut Rina, sesuai Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ada konten yang perlu menjadi perhatian.

    “Konten komunikasi yang disampaikan haruslah mencakup alasan menaikkan iuran JKN, tujuan menaikkan iuran, benefit yang akan diterima oleh masyarakat dengan kenaikan iuran tersebut, serta akibat di masa depan kalau iuran tidak dinaikkan,” ujarnya.

    Senada dengan Rina, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret, Prof. Pawito, PhD.  mengatakan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia, strategi pesan komunikasi mengenai JKN dan BPJS Kesehatan perlu mengekspose pesan-pesan yang bersifat wajar akan keuntungan dari keikutsertaan dalam program JKN..

    “Berikan sentuhan yang natural, jangan terlalu ideologis, jangan ada nuansa mengancam pada pesan-pesan komunikasi. Selain itu, berikanlah apresiasi terhadap prinsip kesukarelaan dan ketulusan. Terakhir, hindari ekspose yang bersifat mengeluh dan menciptakan suasana takut,” tandasnya.

    Kegiatan FGD Penyusunan Materi Komunikasi BPJS Kesehatan (JKN) Dari Perspektif Sosial-Budaya itu digelar Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen IKP Kementerian Kominfo.

    Berita Terkait

    Kominfo Ajak Humas Edukasi Publik Soal Koperasi

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo mengajak pejabat hubungan masyarakat Selengkapnya

    Sinergisitas Pranata Humas Jadikan Komunikasi Pemerintah Komprehensif

    Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selamatt Selengkapnya

    Menkominfo Ajak Pejabat Publik Cepat Respons Keinginan Masyarakat

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak setiap pejabat publik untuk memiliki dan menggunakan akun media sosial agar cepat dap Selengkapnya

    Daftar Perangkat Komunikasi Nelayan, Amankan Pelayaran dan Penerbangan

    Masih banyaknya kapal pelayaran yang belum dilengkapi peralatan komunikasi radio marabahaya menjadi perhatian Kementerian Kominfo untuk mela Selengkapnya