FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    23 11-2019

    2043

    Agar Jelas, Komunikasi Publik Perlu Multiperspektif dan Menyeluruh

    Kategori Berita Kominfo | mth

    Surakarta, Kominfo – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengemukakan perlunya informasi yang multiperspektif dan menyeluruh untuk disebarkan kepada masyarakat agar publik mendapatkan informasi yang tepat.

     “Di era post-truth ini, kebenaran menjadi tidak jelas, fakta menjadi tidak jelas. Tugas kami di IKP adalah bagaimana menjelaskan ke publik hal yang seperti itu,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Materi Komunikasi BPJS Kesehatan (JKN) Dari Perspektif Sosial-Budaya, di Surakarta, Sabtu (23/11/2019).

    Menurut Dirjen IKP, untuk mendapatkan perspektif yang utuh dari suatu permasalahan, diperlukan keterlibatan ahli di bidangnya guna menghadirkan informasi yang jelas dan multi perspektif.

    “Contohnya saat membahas mengenai kenaikan iuran JKN, maka diperlukan berbagai komponen masyarakat yang ahli di bidangnya agar dapat menghadirkan informasi yang jelas dan multi perspektif,” tuturnya.

    Dirjen Widodo menambahkan, kehadiran para ahli akan dapat menyempurnakan materi komunikasi mengenai kenaikan iuran JKN.

    “Saya berharap kehadiran para ahli dalam FGD ini dapat memberikan catatan maupun masukan dalam materi komunikasi yang baik dalam menjawab persoalan seputar informasi JKN yang beredar,” ungkapnya.

     

    Jangan Buat Masyarakat Bingung

    Dosen Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret, Rina Herlina Haryanti mengatakan komunikasi adalah salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

    “Ada tiga faktor yang memengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Jangan sampai membuat masyarakat malah bingung,” jelasnya.

    Menurut Rina, sesuai Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan ada konten yang perlu menjadi perhatian.

    “Konten komunikasi yang disampaikan haruslah mencakup alasan menaikkan iuran JKN, tujuan menaikkan iuran, benefit yang akan diterima oleh masyarakat dengan kenaikan iuran tersebut, serta akibat di masa depan kalau iuran tidak dinaikkan,” ujarnya.

    Senada dengan Rina, Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret, Prof. Pawito, PhD.  mengatakan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia, strategi pesan komunikasi mengenai JKN dan BPJS Kesehatan perlu mengekspose pesan-pesan yang bersifat wajar akan keuntungan dari keikutsertaan dalam program JKN..

    “Berikan sentuhan yang natural, jangan terlalu ideologis, jangan ada nuansa mengancam pada pesan-pesan komunikasi. Selain itu, berikanlah apresiasi terhadap prinsip kesukarelaan dan ketulusan. Terakhir, hindari ekspose yang bersifat mengeluh dan menciptakan suasana takut,” tandasnya.

    Kegiatan FGD Penyusunan Materi Komunikasi BPJS Kesehatan (JKN) Dari Perspektif Sosial-Budaya itu digelar Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ditjen IKP Kementerian Kominfo.

    Berita Terkait

    Kominfo Tingkatkan Jangkauan Komunikasi Publik dengan Jaringan Media Center

    Dirjen Usman Kansong mengharapkan motivasi pemangku kepentingan akan meningkat untuk berkolaborasi dan sinergi dengan Direktorat Pengelolaan Selengkapnya

    Awas Hoaks! Konsumsi Obat Picu Hepatitis dan AIDS

    Fakta dari kompas.com ternyata narasi yang mengeklaim konsumsi obat menyebabkan hepatitis dan AIDS itu hoaks. Selengkapnya

    Kelola Komunikasi Publik dengan Terapkan Prinsip Cepat dan Efektif

    Kementerian Kominfo mengajak kepada peserta Jarkom yang hadir baik secara online maupun offline untuk bersama-sama belajar menghasilkan prod Selengkapnya

    Kominfo Apresiasi Komunikasi Publik Kementan Tangani Penyakit Hewan

    Ada dua hal yang membuat Kementan berhasil menangani penyakit PMK secara cepat. Pertama kompetensi penanganan di lapangan yang mumpuni dan k Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA