Bimbingan Pranikah untuk Memutus Lingkaran Kemiskinan

Jakarta, Kominfo - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyatakan saat ini pemerintah berupaya terus memperbaiki sistem pembangunan sumberdaya manusia. Diyakini, pangkal dari persoalan pembangunan SDM Indonesia dimulai dari keluarga dan pembentukan keluarga di mulai sejak pernikahan. Untuk itu pemerintah akan memperbaiki kualitas bimbingan pranikah secara komprehensif.

"Dalam bimbingan pranikah ini bukan hanya pembekalan dalam bidang kesehatan reproduksi, agama, ketahanan ekonomi keluarga tetapi juga penguatan ideologi pancasila dalam keluarga," jelas Menko PMK dalam kunjungan ke Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Senin (25/11/2019) siang.

Bimbingan pranikah, kata Menko PMK, akan bersifat selektif dengan melibatkan banyak kementerian/lembaga. Dan tugas BKKBN sangat sesuai karena memiliki nomenklatur sebagai badan yang menyiapkan perencanaan keluarga.

Seharusnya, kata Menko PMK, target tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah untuk memutus lingkaran setan kemiskinan. Berdasarkan data per-Maret 2019, persentase jumlah keluarga miskin dan sangat miskin di Indonesia masih tinggi yaitu 9,4% dari 57.116.000 rumah tangga. Bahkan bila ditambah dengan keluarga hampir miskin, jumlahnya naik menjadi 16,85%. 

"Jadi menurut saya, pemerintah melalui BKKBN memastikan bahwa keluarga baru harus terlepas dari kemiskinan melalui perencanaan keluarga yang komprehensif dan matang," kata Menko PMK.

Menko PMK meyakini, kalau persoalan bimbingan pranikah sudah bisa diatasi persoalan-persoalan lain yang menghambat pembangunan manusia Indonesia yang unggul akan teratasi juga. Menko PMK percaya Kalau calon pengantinnya paham akan persoalan kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga termasuk di dalamnya persoalan gizi maka dengan sendirinya masalah stunting dapat diatasi. 

"Jadi memang bimbingan pranikah ini bukan hanya sekedar pembekalan tetapi juga dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Dengan bimbingan pranikah ini kita berupaya memperkecil jumlah calon pengantin yang menikah dengan modal nekad," ujar Menko PMK.

Selain membahas mengenai koordinasi bimbingan pranikah, Menko PMK juga membahas mengenai grand desain pembangunan kependudukan, permasalahn KB, hingga revitalisasi peran BKKBN. Turut mendampingi Menko PMK, Seskemenko PMK, YB. Satya Sananugraha, Deputi BIdang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi dan Asisten Deputi Bidang Kependudukan dan KB Kemenko PMK, Imam Pasli.