Integrated Data Center Siap Dibangun, 4 Kota Ini Jadi Lokasinya!

Jakarta, Kominfo – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana membangun Integrated Data Center di Indonesia. Ada empat daerah yang akan dijadikan lokasi pembagunan pusat integrasi data itu. 

Keempat daerah tersebut antara lain Batam, Bekasi, Manado dan Ibukota Negara yang baru di Kalimantan Timur yakni, Kabupaten Penajem Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kita awali dari terintegrasinya data-data pemerintah yang dibawah kendali pemerintah,” kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate di Kementerian Kominfo, di Jakarta, Jum’at (06/12/2019). 

Saat ini, kata Menteri Johnny, ribuan data center telah tersebar di seluruh Indonesia. Baik data center oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Saat ini tersebar dalam ribuan, (ada) 9 ribu sampai 10 ribu data center di Indonesia,” ujar Menteri Kominfo. 

Oleh karena itu, pemerintah menginginkan ke depannya data-data tersebut terintegrasi di 4 daerah. 

“Kita ingin itu nanti ada satu terintegrasi di tempat-tempat lokasi di Indonesia, yang pertama di Batam, di Bekasi, di Manado dan yang ke-4 di Ibukota negara baru nanti,” jelas Menteri Johnny. 

Menteri Kominfo Johnny berharap, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah terus berjalan dengan baik, terutama dalam menyediakan lahan untuk data center. 

“Saat ini sudah berlangsung dengan baik (kerjasama pemerintah pusat-daerah) untuk menyiapkan lahannya. Lahannya nggak bisa besar-besar amat kok untuk data-data center itu akan kita sediakan,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Johnny mengucapkan terima kasih dan kepada DPR RI yang telah menyetujui RUU PDP menjadi inisiatif pemerintah. Dalam RUU tersebut terdapat pengatura mengenai data center terintegrasi. Menteri Kominfo berharap RUU PDP dapat diselesaikan pada 2020 mendatang.

“Saat ini saya berterima kasih kepada DPR yang telah setuju bahwa RUU PDP menjadi inisiatif pemerintah, kita dalam proses pemerintah itu sudah berproses, dan kita harapkan kalau bisa akhir tahun ini sudah bisa sampai ke DPR, sehingga awal tahun depan bisa kita bicarakan di DPR dan menyelasaikannya di tahun 2020 ya,” jelasnya. **