Kemkominfo Terima 107 Aduan ASN Terpapar Radikalisme

Selanjutnya, kata Johnny, 107 aduan tersebut akan diteruskan ke satuan tugas (satgas) yang berjumlah 11 Kementerian dan Lembaga. Satgas yang dipimpin oleh Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo, akan memproses aduan tersebut.

Satgas akan melakukan verifikasi dan validasi aduan yang relevan beserta bukti-buktinya. Jika aduannya belum lengkap atau buktinya tidak memadai, satgas akan mengirimkan email kepada pelapor agar melengkapi bukti-buktinya. Kalau buktinya sudah lengkap, satgas melakukan melakukan rapat bersama untuk membuat rekomendasi sanksi yang akan diserahkan kepada Kementerian dan Lembaga termasuk pemda terkait yang ASN yang dilaporkan. Sanksinya mulai ringan hingga berat.

"Nanti, satgas yang memproses semuanya sampai dengan rekomendasi pemberian sanksi. Intinya, yang kita ingin dari SKB 11 menteri dan portal aduan ini adalah ASN betul-betul menjadi prime mover yang hadal dari penyelenggaraan negara, birokrasi," pungkas Johnny G Plate.

Adapun 11 Kementerian dan Lembaga yang ikut menandatangani SKB tersebut adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemko Polhulam), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Kementerian Agama (Kemag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Badan Intelejen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Kepegawaian Negara.

Sumber: beritasatu.com