FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    15 01-2020

    145

    Libatkan Konsultan Kelas Dunia, Pemerintah Susun Masterplan Ibu Kota Baru

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa pra-masterplan untuk Ibu Kota Negara saat ini telah selesai.

    “Sekarang masuk ke masterpan dan ini international bidding, dan melibatkan dari konsultan-konsultan kelas dunia. Dan untuk itu banyak pihak yang sudah tertarik ikut di dalam international bidding, sekarang sedang berproses,” ujar Kepala Bappenas saat menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Rabu (15/01/2019).

    Hal ketiga, menurut Suharso, adalah gagasan urban desain saat ini sudah dimiliki, tetapi perlu ada yang diperbaiki. “Dan sekarang akan lebih didetailkan pada waktu masterplan, misalnya bagaimana posisi Samarinda kemudian Balikpapan, Tenggarong seperti apa nanti posisinya terhadap ibu kota negara,” ujar Suharso.

    Mengenai legislasi, Menteri PPN menegaskan bahwa naskah akademik dan rancangan undang-undangnya sudah selesai. “Masih memerlukan penajaman saja di sana-sini, bisa dalam bentuk pemerintahan, tetapi secara garis besar sudah kita lakukan. Ada sebagian masuk dalam bentuk semacam omnibus law, yang lainnya omnibus law ada beberapa undang-undang yang kita spesialiskan ke dalam undang-undang,” ujar Suharso.

    Soal Badan otorita yang mengelola ibu kota negara, menurut Suharso, akan setingkat kementerian, kemudian menyerupai badan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sehingga pelibatan dari semua kementerian ada di sana. “Dan badan otorita ini akan berakhir begitu terbentuknya pemerintahan yang bentuknya sedang kita pikirkan di provinsi tersebut. Di provinsi atau sebutan lain,” ujar Menteri PPN.

    Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas, Presiden Joko Widodo menyampaikan sedikitnya 7 (tujuh) arahan berkaitan dengan persiapan rencana pemindahan Ibu Kota. “Yang pertama, saya minta yang berkaitan dengan legislasi dan regulasi-regulasi yang mendukung ini disiapkan. Dan saya dengar Pak Menteri Bappenas ini sudah siap sehingga segera kita sampaikan, kita berikan kepada DPR agar bisa diselesaikan,” ujar Presiden di awal pengantar.

    Hal kedua, lanjut Presiden, berkaitan dengan kelembagaan. Ia meminta agar bisa diselesaikan sehingga hal-hal berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini bisa dikerjakan oleh lembaga yang dibentuk, yaitu Badan Otoritas Ibu kota. “Yang ketiga, yang berkaitan dengan desain. Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah. Sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini, baik yang berkaitan dengan transportasi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan bahwa di ibu kota baru nanti transportasi umumnya atau massalnya akan menggunakan autonomous vehicle, pun halnya kendaraan privatnya juga akan gunakan autonomous car. “Sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri Riset ini berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan karena infrastruktur kalau kita mau betul-betul siap betul, infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle,” ujar Presiden.

    Kemudian, Presiden juga menyampaikan yang berkaitan dengan lahan. “Kita tahu yang disiapkan sekarang 256.000 hektar dan plus untuk riset ada 410.000 hektar, totalnya. Yang akan kita gunakan adalah 56 hektar, itu di inti dan yang akan dimulai nantinya pada angka 5.000 hektar,” tutur Presiden seraya meminta terkait masalah lahan Menteri ATR/Kepala BPN dengan Menteri LHK dapat segera dirampungkan sehingga arsitek designer planner-nya bisa masuk dan menyelesaikan desain.

    Berkaitan dengan skema anggaran, Presiden menyampaikan, pertama, infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU. “Kemudian untuk kluster pemerintahan yang berkaitan dengan istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah. Di luar itu baru kita berikan baik kepada proses PPP ataupun dikerjakan oleh investasi,” tambah Presiden.

    Dengan demikian, Presiden berharap ini betul-betul dihitung secara detail, pemerintah harus keluar berapa. Analisis yang disampaikan oleh Presiden bahwa untuk anggaran pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp100 triliun.

    Arahan yang ketujuh, Presiden menyampaikan berkaitan dengan lingkungan hidup. “Ibu kota ini adalah konsepnya konsep gagasannya adalah rimba nusa, negara rimba nusa. Artinya, kita memiliki kewajiban untuk justru memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki. Hutan yang konservasi yang juga rusak juga kita perbaiki,” ujar Presiden.

    Di akhir pengantar, Presiden minta Menteri LHK agar disiapkan kurang lebih 100 hektar untuk persiapan nursery untuk persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove dan tanaman-tanaman lain yang diharapkan dalam 100 hektar itu bisa disiapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman di situ.

    Turut hadir dalam ratas kali ini Turut hadir dalam Ratas kali ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marinves Luhut B. Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendag Agus Suparmanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Menparenkraf Wisnutama, Menteri BUMN Erick Thohir.

    Selain itu, hadir pula Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Nadiem Makarim, Menpanrb Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, Kepala BIN Budi Gunawan, Wamenlu AM Fachir, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, dan jajaran eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan.

    Berita Terkait

    Protokol Kesehatan WHO Telah Dilalui, Presiden Minta Masyarakat Terima WNI dari Wuhan

    Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa proses protokol kesehatan dari World Health Organization (WHO) telah diikuti secara ketat bagi warga Selengkapnya

    Siapkan 4 Langkah Pengendalian, Pemerintah dan BI Komitmen Jaga Nilai Inflasi

    Sinergi kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia tahun lalu terbukti dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 20 Selengkapnya

    Presiden Pelajari Pengelolaan Ibu Kota Australia

    Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Mount Ainslie, Canberra, Australia, Minggu (09/02/2020) pukul 16.00 Waktu Setempat. Canberra sebagai i Selengkapnya

    Bappenas: Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan Penting dalam Pemindahan Ibu Kota Negara

    Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Himawan Hariyoga menyebut ad Selengkapnya