FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    27 01-2020

    116

    Pimpin Ratas di PT PAL, Presiden Pastikan Pengembangan Alutsista Perkuat Industri Pertahanan

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Surabaya, Kominfo - Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan untuk memastikan bahwa program pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) itu betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan di negara Indonesia.

    “Siang hari ini kita akan membahas mengenai strategi besar ke depan terhadap industri strategis pertahanan kita yang terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan pengadaan alat utama sistem senjata,” ujar Presiden saat memimpin Rapat Terbatas  (ratas) terkait Kebijakan Pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) di Hanggar Fasilitas Produksi Kapal Selam, PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/01/2020).

    Setelah tadi melihat bersama-sama kondisi di lapangan, Presiden Jokowi ingin mempertegas lagi untuk fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan baik yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan kemudian juga ketersambungan dengan industri komponen baik itu pendukung maupun bahan baku.

    “Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor, juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen tata kelola, semuanya,” tutur Presiden.

    Kilas balik pada tahun 2015, Presiden melihat bahwa saat itu tampak seperti tidak ada manajemen di pabrik ini atau workshop ini. Ia menambahkan bahwa saat itu mesin-mesin berjajaran. “Saat itu juga langsung saya perintah kepada menteri untuk dibenahi kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar 1,5 triliun,” tambah Presiden seraya menyampaikan kegembiraan saat masuk kembali ke PT PAL sudah ada perubahan sekarang.

    Kepala Negara mengakui bahwa dirinya pernah di pabrik sehingga dapat melihat bagaimana manajemen dan tata kelola perusahaan. Hal penting lain, menurut Presiden, adalah perubahan dari product driven kepada market driven. “Ini penting sehingga kita bisa memproduksi bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga alat-alat pertahanan, tetapi juga menghasilkan produk untuk menghasilkan produk nonmiliter sampai kepada mendorong agar lebih banyak pesanan, order, dari dalam negeri,” tambahnya.

    Terutama, sambung Presiden, soal belanja pertahanan dalam APBN yang mencapai sebesar Tp127 triliun agar bahkan ke industri pertahanan. Ia menegaskan bahwa minimal paling tidak seperti di negara yang lain paling tidak 15 tahun industri-industri strategis harus memiliki order atau pesanan. “Sehingga arahnya, tata kelolanya bisa direncanakan, bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya menjadi lebih terarah,” ujar Presiden ke-7 Republik Indonesia.

    Turut hadir dalam Ratas kali ini Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menhan Prabowo Subianto, Menkeu Sri Mulyani, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Menkominfo Jhonny G Plate, Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, dan para eselon satu di lembaga kepresidenan.

    Berita Terkait

    Bersama Warga, Presiden Hijaukan Desa Jatisari, Wonogiri dengan Sistem Agroforestry

    Presiden Joko Widodo menamam tanaman bersama kurang lebih 1.000 warga dalam rangkaian acara Penghijauan Desa Jatisari dengan sistem Agrofore Selengkapnya

    Protokol Kesehatan WHO Telah Dilalui, Presiden Minta Masyarakat Terima WNI dari Wuhan

    Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa proses protokol kesehatan dari World Health Organization (WHO) telah diikuti secara ketat bagi warga Selengkapnya

    Presiden Pelajari Pengelolaan Ibu Kota Australia

    Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Mount Ainslie, Canberra, Australia, Minggu (09/02/2020) pukul 16.00 Waktu Setempat. Canberra sebagai i Selengkapnya

    Selesai 84 Tematik, Presiden: Kebijakan Satu Peta Integrasikan Berbagai Informasi Geospasial

    Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sejak 2016 telah melakukan langkah percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang program utamanya Selengkapnya