FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    31 01-2020

    320

    Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Syariah Perlu Dukungan Aplikasi Digital

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo – Digitalisasi bisnis keuangan dan ekonomi terus mengalami perkembangan. Untuk itu diperlukan dukungan perangkat digital, sebab hal ini terbukti mampu menghidupkan para pengusaha, khususnya pengusaha syariah dalam menjalankan bisnisnya.

    “Di Indonesia lembaga syariah banyak, demand-nya (para pengusaha syariah) yang perlu dinaikkan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima CEO OORTH Khrisna Adityangga dan CTO OORTH Miftah Imani di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta, Jumat (31/01/2020).

    Lebih jauh Wapres mengungkapkan bahwa Pemerintah sedang mengkaji Revisi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Revisi ini ditujukan untuk memperkuat keuangan dan ekonomi syariah periode 2020-2024 yang difokuskan kepada empat hal, yaitu industri halal, penguatan industri keuangan, social fund, dan bisnis syariah.

    “Halal merupakan hukum agama. Di Indonesia MUI merupakan lembaga yang diakui oleh negara untuk memberikan sertifikat halal terhadap suatu produk. Halal itu 100%, tidak setengah-setengah atau diakui saja oleh masyarakat,” jelas Wapres.

    Oleh karena itu, selain dapat berkoordinasi dengan KNKS yang akan diubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pengelola aplikasi OORTH dapat berkoordinasi dengan MUI atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk update data produk halal, serta membantu pengurusan sertifikat halal bagi pengusaha kecil serta berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) terkait wisata halal.

    “Anda dapat berkoordinasi dengan MUI atau BPJPH untuk update data dan pengurusan sertifikat halal produk. Juga ke BSN terkait wisata halal,” tandas Wapres.

    Sebelumnya, Khrisna menjelaskan bahwa OORTH merupakan aplikasi media sosial yang mulai dibangun pada tahun 2017 di Solo. Sejak tahun 2018, aplikasi OORTH yang didukung oleh 38 orang, telah digunakan di 96 negara, serta 500 pesantren di Indonesia.

    “Aplikasi ini dibuat untuk membentuk komunitas halal dan mendukung ekonomi syariah inklusif,” terang Khrisna.

    Selain itu, lanjutnya, aplikasi OORTH dapat mengintegrasikan Financial Technology (Fintech), serta lembaga-lembaga keuangan halal lainnya, dan dibuat sebagai platform digital halal untuk dapat diakses secara meluas oleh seluruh kalangan masyarakat di dunia.

    “Seringkali masyarakat sudah menganggap sebuah produk yang dijual oleh PKL adalah halal padahal tidak ada sertifikatnya. Kami akan bantu para pedagang ini untuk mendapat pengakuan halal produk dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait,” ucap Khrisna.

    Ia juga meninformasikan bahwa tim OORTH akan mengadakan kegiatan community day di bulan April 2020 untuk menjelaskan tentang syariah dan ekosistem halal.

    Jakarta, wapresri.go.id – Digitalisasi bisnis keuangan dan ekonomi terus mengalami perkembangan. Untuk itu diperlukan dukungan perangkat digital, sebab hal ini terbukti mampu menghidupkan para pengusaha, khususnya pengusaha syariah dalam menjalankan bisnisnya.

    “Di Indonesia lembaga syariah banyak, demand-nya (para pengusaha syariah) yang perlu dinaikkan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima CEO OORTH Khrisna Adityangga dan CTO OORTH Miftah Imani di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta, Jumat (31/01/2020).

    Lebih jauh Wapres mengungkapkan bahwa Pemerintah sedang mengkaji Revisi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Revisi ini ditujukan untuk memperkuat keuangan dan ekonomi syariah periode 2020-2024 yang difokuskan kepada empat hal, yaitu industri halal, penguatan industri keuangan, social fund, dan bisnis syariah.

    “Halal merupakan hukum agama. Di Indonesia MUI merupakan lembaga yang diakui oleh negara untuk memberikan sertifikat halal terhadap suatu produk. Halal itu 100%, tidak setengah-setengah atau diakui saja oleh masyarakat,” jelas Wapres.

    Oleh karena itu, selain dapat berkoordinasi dengan KNKS yang akan diubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pengelola aplikasi OORTH dapat berkoordinasi dengan MUI atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk update data produk halal, serta membantu pengurusan sertifikat halal bagi pengusaha kecil serta berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) terkait wisata halal.

    “Anda dapat berkoordinasi dengan MUI atau BPJPH untuk update data dan pengurusan sertifikat halal produk. Juga ke BSN terkait wisata halal,” tandas Wapres.

    Sebelumnya, Khrisna menjelaskan bahwa OORTH merupakan aplikasi media sosial yang mulai dibangun pada tahun 2017 di Solo. Sejak tahun 2018, aplikasi OORTH yang didukung oleh 38 orang, telah digunakan di 96 negara, serta 500 pesantren di Indonesia.

    “Aplikasi ini dibuat untuk membentuk komunitas halal dan mendukung ekonomi syariah inklusif,” terang Khrisna.

    Selain itu, lanjutnya, aplikasi OORTH dapat mengintegrasikan Financial Technology (Fintech), serta lembaga-lembaga keuangan halal lainnya, dan dibuat sebagai platform digital halal untuk dapat diakses secara meluas oleh seluruh kalangan masyarakat di dunia.

    “Seringkali masyarakat sudah menganggap sebuah produk yang dijual oleh PKL adalah halal padahal tidak ada sertifikatnya. Kami akan bantu para pedagang ini untuk mendapat pengakuan halal produk dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait,” ucap Khrisna.

    Ia juga meninformasikan bahwa tim OORTH akan mengadakan kegiatan community day di bulan April 2020 untuk menjelaskan tentang syariah dan ekosistem halal.

    Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Tim Ahli Wakil Presiden Bambang Widianto.

    Berita Terkait

    Jaring Pengaman Sosial Disiapkan Pemerintah untuk Atasi Dampak Covid-19

    Kepala Negara memberi perhatian khusus dan mengeluarkan kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu meme Selengkapnya

    Hadapi Pandemi Korona, Kemenperin Pacu Gairah Pelaku Industri Nasional

    Kementerian Perindustrian terus mendorong gairah pelaku industri di dalam negeri agar tetap berproduksi guna memenuhi kebutuhan pasar domest Selengkapnya

    Pemerintah Ingin Terapkan Ekonomi Syariah Secara Inklusif dan Terbuka

    Penerapan ekonomi syariah sudah banyak dilakukan berbagai sektor di Indonesia. Untuk itu, ekonomi syariah hendaknya dapat memberikan kemudah Selengkapnya

    Kembangkan Ekspor Potensial demi Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

    Di tengah perlambatan industri manufaktur global, industri manufaktur Indonesia masih bisa berekspansi dengan Purchasing Managers Index (PMI Selengkapnya