FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 02-2020

    1301

    Evakuasi WNI dari Wuhan, Pemerintah Terapkan Standar WHO

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (kedua kiri), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kanan) memberikan keterangan pers seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2/2020). - (antarafoto)

    Natuna, Kominfo  -- Pemerintah telah memutuskan akan mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Wuhan, Tiongkok. Dalam proses itu, pemerintah menerapkan standar  World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia dengan melakukan observasi selama 14 hari sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy didampingi Menteri Kesehatan Terawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto memastikan langsung kondisi kesiapan lokasi evakuasi di Natuna.

    Pulau Natuna, Kepulauan Riau, dipilih sebagai lokasi evakuasi dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan. Mulai dari ketersediaan kamar tidur beserta fasilitas pendukung seperti air conditioner (AC), televisi, hingga alat perlengkapan mandiri pribadi.

    "Ini adalah salah satu tenda di Hanggar Lanud Raden Sadjad Natuna, Kepulauan Riau, yang nanti akan dijadikan tempat untuk menampung, mengevakuasi WNI saudara-saudara kita dari Wuhan, Cina. Saya sudah coba, ini (tempat tidurnya) lumayan empuk, nyaman, kemudian disediakan AC juga supaya mereka tidak kepanasan dan mereka juga bisa menonton tv," ujar Menko PMK di Natuna, Minggu (02/02/2020).

    Berdasarkan keterangan BNPB, proses evakuasi telah dilakukan sejak Sabtu (01/02/2020) dengan menerbangkan pesawat komersil berbadan lebar untuk menjemput 245 WNI terkait virus Corona. Pesawat jenis Airbus A330-300 dengan kapasitas kurang lebih 400 orang itu juga membawa tim khusus dari pihak maskapai, tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan tim lain dari leading sector kementerian/lembaga terkait.

    Pesawat tersebut diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Tianhe Wuhan, Tiongkok. Sesuai rencana pesawat akan kembali ke Tanah Air bersama WNI pada Minggu, sekitar pukul 09.00 WIB di Batam dan tiba di Natuna pukul 11.00 WITA.


    Muhadjir kembali menegaskan bahwa WNI yang akan dievakuasi adalah mahasiswa dalam kondisi sehat. Oleh karenanya, masyarakat baik yang berada di Natuna maupun seluruh Indonesia agar tidak khawatir akan terpapar virus corona jenis baru atau Novel Coronavirus (2019-nCOV).

    "Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa yang akan datang untuk dievakuasi ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Kalau mereka yang tidak sehat atau yang sedang tidak sehat atau yang kurang sehat tidak boleh dievakuasi. Ia harus menjalani perawatan, pengobatan sampai sembuh baru nanti boleh dievakuasi," ungkapnya.

    Selain itu, imbuh Menko PMK, observasi yang akan selama proses evakuasi juga bukan merupakan sebuah karantina.

    "Observe ini juga bukan karantina. Ini bukan tempat untuk mengasingkan, tapi untuk menjalani observasi selama dua minggu. Itu pun juga sesuai standar WHO," pungkas Muhadjir. 

    Proses kedatangan WNI ke Natuna adalah sebuah bukti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mampu menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 guna memastikan keamanan dan keselamatan bagi tiap-tiap warga negaranya. Pun, hal itu dijalankan pula berdasarkan kepatuhan pada standar yang telah ditetapkan oleh dunia.

    Berita Terkait

    Lewat PP No. 14/2024, Pemerintah Berikan THR dan Gaji ke-13 bagi ASN

    Pemberian THR dan gaji ke-13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan ke depan akan te Selengkapnya

    Upaya Pemerintah Kembangkan Parekraf Berkelanjutan di IKN

    Menparekraf menjelaskan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung pengembangan parekraf berkelanjutan. Selengkapnya

    Terima Dubes RI Untuk Bulgaria, Wapres Minta Ada Terobosan Daerah Perdagangan Baru

    Saat ini Indonesia harus melebarkan sayap kerja sama baru dengan berbagai negara untuk membangun Hub Perdagangan. Selengkapnya

    Pemerintah Terus Kebut Persiapan Implementasi GovTech

    Referensi standar harga talenta digital didasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta telah Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA