FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    07 02-2020

    261

    Kawal Pilkada Serentak 2020, Dirjen IKP Ajak Pers Jadi Perekat Bangsa

    Kategori Berita Kementerian | mth
    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo bersama Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo dalam Seminar Nasional HPN 2020 di Banjarmasin, Jumat (07/02/2020). - (AYH)

    Jakarta, Kominfo -  Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengatakan tahun 2020 menjadi tahun penting karena akan digelar 270 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 23 September 2020. Oleh karena itu, Dirjen Widodo mengajalk pers untuk menjadi perekat bangsa dengan memerangi hoaks.

    Menurut Dirjen IKP, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga memberikan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan keterbukaan, dengan semangat transparansi. 

    "Kita lihat bahwa media massa hingga saat ini tetap bebas menyebarkan informasi dan berita faktual termasuk menyebarkan opini yang mengkritik pemerintah. Tentunya dengan opini dan kritik yang membangun dengan pendekatan solutif," katanya saat menyampaikan keynote speech dalam Seminar Nasional HPN 2020 di Banjarmasin, Jumat (07/02/2020).

    Dirjen Widodo menegaskan media berpotensi untuk menaikkan dinamika politik. Oleh karena itu media diharapkan bisa mengawal pesta demokrasi itu.

    "Bangsa Indonesia saat ini sedang membutuhkan pers yang mampu menjadi perekat keutuhan bangsa. Bukan sebaliknya, pers yang hanya mementingkan diri sendiri, atau pers yang alih-alih turut serta menyelesaikan masalah publik, justru mengambil manfaat dari masalah itu demi alasan politik atau bisnis," ungkapnya. 

    Menurut Dirjen IKP, peran media dalam Pilkada 2020 berpotensi untuk menaikkan dinamika politik, yang bila tidak dikelola secara baik bisa berujung pada konflik yang tentu saja kontra produktif terhadap proses pembangunan saat ini. "Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan media massa khususnya Netizen kedepan bisa menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memerangi hoaks," tuturnya.

    Sepanjang tahun 2019 Kementerian Kominfo menerima 431.065 aduan masyarakat terkait konten bermuatan negatif yang diterima melalui laman aduankonten.id, email (aduankonten@kominfo.go.id), maupun akun Twitter @aduankonten. 

    Kategori terbanyak yang diadukan adalah terkait pornografi dengan total 244.738 konten, lalu bermuatan fitnah sebanyak 57.984, serta aduan terkait konten yang meresahkan masyarakat sebanyak 53.445.

    Kemudian konten yang mendominasi lainnya meliputi perjudian sebanyak 19.970, konten penipuan sebanyak 18.845, dan konten hoaks sebanyak 15.361.

    Seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini dihadiri oleh insan pers, Badan Kesbangpol, Bawaslu, dan KPU dari Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. 

    Berita Terkait

    Ketua DWP Ajak Pengurus DWP Kerja Keras dan Ikhlas

    Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Erni Guntari Tjahjo Kumolo mengajak seluruh jajaran pengurus DWP untuk bekerja keras dan ikhlas dem Selengkapnya

    Perkuat Penyidik PNS, Ditjen SDPPI Gandeng Lemdiklat Polri

    Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kepolisian Neg Selengkapnya

    Dirjen SDPPI: Indonesia Harus Siap Jadi Bangsa Digital

    Masyarakat Indonesia harus benar-benar siap, termasuk kesiapan akan mitigasi risiko, saat menghadapi keniscayaan transformasi dari bangsa fi Selengkapnya

    Gelorakan Humas Pemerintah, Dirjen IKP Dorong ASN Milenial Optimasikan Media Sosial

    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mendorong ASN Milenial untuk Selengkapnya