FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    07 02-2020

    1415

    Kawal Pilkada Serentak 2020, Dirjen IKP Ajak Pers Jadi Perekat Bangsa

    Kategori Berita Kominfo | mth
    Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo bersama Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo dalam Seminar Nasional HPN 2020 di Banjarmasin, Jumat (07/02/2020). - (AYH)

    Jakarta, Kominfo -  Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo mengatakan tahun 2020 menjadi tahun penting karena akan digelar 270 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 23 September 2020. Oleh karena itu, Dirjen Widodo mengajalk pers untuk menjadi perekat bangsa dengan memerangi hoaks.

    Menurut Dirjen IKP, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga memberikan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan keterbukaan, dengan semangat transparansi. 

    "Kita lihat bahwa media massa hingga saat ini tetap bebas menyebarkan informasi dan berita faktual termasuk menyebarkan opini yang mengkritik pemerintah. Tentunya dengan opini dan kritik yang membangun dengan pendekatan solutif," katanya saat menyampaikan keynote speech dalam Seminar Nasional HPN 2020 di Banjarmasin, Jumat (07/02/2020).

    Dirjen Widodo menegaskan media berpotensi untuk menaikkan dinamika politik. Oleh karena itu media diharapkan bisa mengawal pesta demokrasi itu.

    "Bangsa Indonesia saat ini sedang membutuhkan pers yang mampu menjadi perekat keutuhan bangsa. Bukan sebaliknya, pers yang hanya mementingkan diri sendiri, atau pers yang alih-alih turut serta menyelesaikan masalah publik, justru mengambil manfaat dari masalah itu demi alasan politik atau bisnis," ungkapnya. 

    Menurut Dirjen IKP, peran media dalam Pilkada 2020 berpotensi untuk menaikkan dinamika politik, yang bila tidak dikelola secara baik bisa berujung pada konflik yang tentu saja kontra produktif terhadap proses pembangunan saat ini. "Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan media massa khususnya Netizen kedepan bisa menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memerangi hoaks," tuturnya.

    Sepanjang tahun 2019 Kementerian Kominfo menerima 431.065 aduan masyarakat terkait konten bermuatan negatif yang diterima melalui laman aduankonten.id, email (aduankonten@kominfo.go.id), maupun akun Twitter @aduankonten. 

    Kategori terbanyak yang diadukan adalah terkait pornografi dengan total 244.738 konten, lalu bermuatan fitnah sebanyak 57.984, serta aduan terkait konten yang meresahkan masyarakat sebanyak 53.445.

    Kemudian konten yang mendominasi lainnya meliputi perjudian sebanyak 19.970, konten penipuan sebanyak 18.845, dan konten hoaks sebanyak 15.361.

    Seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini dihadiri oleh insan pers, Badan Kesbangpol, Bawaslu, dan KPU dari Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. 

    Berita Terkait

    Pejabat Humas Pemerintah Diimbau Tak Pamer di Medsos

    Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya

    Awas Hoaks! Cara Hentikan Lonjakan Protein Spike Akibat Vaksin

    Konon pesan berantai itu juga menjelaskan cara mengeluarkan tembakau dari rokok, meredamnya lalu meminum air rendaman tembakau tersebut. Selengkapnya

    Lantik Pengurus ISKI, Dirjen IKP Dorong Mata Ajar Komunikasi Kebangsaan

    Kehadiran dan peran ISKI diharapkan menjadi bagian penting dalam menciptakan komunikasi publik yang makin sehat dalam semangat membangun ban Selengkapnya

    Hadapi Disrupsi Teknologi dan Pandemi, Menkominfo Ajak Pers Adaptasi dan Perkuat Inovasi

    Menkominfo Johnny G. Plate mengajak insan pers di tanah air untuk berani beradaptasi dan berinovasi. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA