FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    07 02-2020

    229

    Kolaborasi Pemerintah dan Pers Penting Untuk Sosialisasi Kebijakan

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dan arahan dalam Seminar Best Practices Kepemerintahan yang Baik di Banjarmasin, Jumat (07/02) - (menpan.go.id)

    Banjarmasin, Kominfo - Peran pers atau media sebagai mitra penting pemerintah dalam penyebarluasan kebijakan pemerintah perlu terus ditingkatkan. Media dan pemerintah, harus saling mengisi agar masyarakat memahami kebijakan secara gamblang dan lengkap. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dan arahan dalam Seminar Best Practices Kepemerintahan yang Baik di Banjarmasin, Jumat (07/02/2020).

    Bahkan, Menteri Tjahjo menegaskan, para pejabat publik khususnya bagian hubungan masyarakat harus siap 24 jam untuk dihubungi wartawan. "Sekecil apapun yang diperbuat oleh daerah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan masyarakat jika tidak diberitakan oleh media, juga tidak ada manfaatnya," ujar Menteri Tjahjo.

    Terlebih, perihal kemajuan reformasi birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, media sebaiknya memberitakan secara lebih komprehensif. Dijelaskan, tujuan reformasi birokrasi adalah kecepatan melayani, dan akselerasi alur perizinan di pusat dan daerah, sehingga ekonomi daerah dan investasi bisa tumbuh pesat.

    Kementerian PANRB memiliki data daerah yang dianggap maju dalam hal reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Daerah-daerah itu diharapkan bisa menjadi ‘guru’ atau contoh bagi daerah yang saat ini sedang berkembang. Tak hanya pemerintah daerah, satuan kewilayahan Polri, yakni Polda dan Polres juga harus mempercepat peningkatan pelayanan publik mereka. "Jadi untuk kepala daerah, kapolres, kepala RSUD lakukan studi tiru kepada sejumlah daerah-daerah yang sudah maju," imbuh Menteri Tjahjo.

    Beberapa daerah yang yang dianggap baik, juga menjadi narasumber dalam seminar ini. Pada sesi Belajar dari Inovator, ada tiga tokoh yang menularkan ilmunya, yakni Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, dan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Sementara dalam sesi akuntabilitas pemerintahan yang baik, giliran Wali Kota Bogor Aria Bima yang membagikan pengalaman serta keberhasilannya mengelola sistem pemerintahan di Kota Bogor.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan, seminar ini bertujuan memberi pengetahuan sekaligus menggali gagasan dari praktik terbaik penyelenggaraan pemerintahan. “Praktik-praktik kepemerintahan yang dapat dijadikan bekal bagi penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," ungkap Diah.

    Isu yang diangkat dalam seminar ini adalah mengenai pengelolaan pemerintahan yang baik, termasuk inovasi pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan sistem pengelolaan pengaduan. Perlu diketahui, seminar ini diselenggarakan atas kerja sama antara Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).


    Seminar tersebut dibagi menjadi empat sesi yakni sesi kebijakan, konsep kepemerintahan dan pelayanan publik, sesi belajar dari inovator, sesi akuntabilitas pemerintahan yang baik, serta sesi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik. Sesi kebijakan, konsep kepemerintahan dan pelayanan publik, diisi oleh Diah Natalisa bersama Nurjaman Mochtar, yang merupakan Ketua Bidang Pendidikan PWI sekaligus Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019. Ada sekitar 300 peserta dalam semniar ini, yang terdiri dari utusan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalimantan Selatan, serta perangkat daerah terpilih dari kota/kabupaten di Kalimantan Selatan.

    Diah berharap seminar tersebut dapat menginspirasi para OPD yang hadir untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. "Seminar ini diharapkan menjadi stimulus untuk melahirkan gagasan dan pembaharuan pengelolaan kepemerintahan yang baik untuk Kalimantan Selatan yang lebih maju," pungkas Diah.

    Selain aktif dalam penyelenggaraan seminar, Kementerian PANRB juga membuka booth pameran HPN 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam pameran itu, para pengunjung diajak mengenal capaian dan terobosan dari berbagai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar KemenPAN RB. Pameran juga menampilkan inovasi dari Indonesia yang masuk dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA). Sejumlah souvenir juga disediakan untuk para pengunjung yang memenangkan quiz dan game di booth Kementerian PANRB.

    HPN 2020 digelar pada 7 hingga 9 Februari 2020 dengan mengusung tema Pers Menggelorakan Kalimantan Selatan Gerbang Ibukota Negara. Rangkaian acara HPN 2020 menghadirkan acara lainnya, antara lain seperti seminar Program Wartawan Spesialis, Pameran Pers, seminar Forum Milenial, seminar Stunting, Konvensi Nasional Media Massa. Dijadwalkan, pada hari Sabtu (08/02/2020) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan hadir dalam acara "Peringatan HPN 2020 Bersama Presiden" di Halaman Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Acara puncak HPN direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu (09/02) yang diikuti oleh seluruh peserta HPN dan masyarakat. 

    Berita Terkait

    Pentingnya Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan Covid-19

    Sinergi erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19 hingga ke daerah-daerah. Selengkapnya

    Presiden Minta Aturan Pelaksana Pembatasan Sosial Skala Besar Disiapkan

    Pemerintah terus berupaya untuk menangani pandemi virus korona atau Covid-19 di Indonesia, termasuk memutus rantai penyebarannya. Presiden J Selengkapnya

    4 Arahan Presiden untuk Antisipasi Mudik Lebaran

    Tradisi mudik melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak dan sebagai gambaran pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta o Selengkapnya

    Pemerintah Telah Periksa 6.500 Orang Terkait Covid-19

    Pemerintah telah memeriksa sebanyak 6.500 orang terkait covid-19. Hasil pemeriksaan tersebut juga menjadi indikator penambahan data kasus po Selengkapnya