Presiden Minta Segera Selesaikan Payung Hukum Perpindahan Ibu Kota

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo meminta segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota negara. “Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa Undang-Undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu setelah reses,” ujar Presiden saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Pembahasan Lanjutan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/02/2020).

Menurut Presiden, persiapan penting seperti payung hukum yang dibutuhkan diharapkan betul-betul sudah siap. “Saya juga ingin mengingatkan, dalam merancang desain sistem, tata kelola otorita juga harus betul-betul diperhatikan bahwa kita tidak sekadar mengelola ibu kota baru seperti biasanya,” tutur Presiden.

Kepala Negara di Ibu Kota Negara baru ingin meng-install sistem, meng-install cara kerja baru yang lebih futuristik dan fleksibel sehingga bisa bekerja lebih lincah, bekerja lebih efisien, bekerja lebih cepat, dan bekerja lebih efektif.

Turut hadir dalam ratas kali ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menaker Ida Fauziah, Menkeu Sri Mulyani, Mendag Agus Suparmanto, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Selain itu, hadir pula Menparekraf Wishnutama, Menkumham Yasonna H Laoly, Mendikbud Nadiem Makarim, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jendera Idham Aziz, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan para eselon satu di lembaga Kepresidenan.

Banyak Negara Sahabat Tertarik
Konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia, bahkan negara-negara sahabat mulai menyampaikan ketertarikan untuk bekerja sama serta terlibat dalam pembangunan. “Di antara negara-negara tersebut, terakhir kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green,” ujar Presiden.

Ketertarikan ini, menurut Presiden, merupakan sebuah sinyal yang bagus sehingga perlu disiapkan detail-detail proses kerja sama antara Indonesia dengan negara lain dan minta dilakukan langkah-langkah percepatan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta dipaparkan hasil pra-masterplan dan hasil KLHS, termasuk penentuan lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sehingga bisa segera masuk ke yang lebih detail. “Dan sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dasar untuk tahun 2020 ini juga akan segera kita mulai,” kata Presiden ke-7 RI.

Soal pembiayaan Ibu Kota Baru, Presiden juga minta segera diselesaikan pemetaan proyek mana akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerja sama KPBU serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung. “Sehingga kalangan swasta nasional dan berbagai negara yang ingin bekerja sama dan sudah memiliki keinginan besar kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang dimana mereka akan terlibat, di wilayah yang mana,” pungkas Presiden.