Presiden Minta Evaluasi Tata Kelola dan Efektivitas Penyaluran Dana Otsus

Jakarta, Kominfo - Presiden Joko Widodo meminta evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini, karena angkanya yang sangat besar, agar dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, transparansinya, dan akuntabilitasnya.

”Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya. Apakah betul-betul sudah ter-deliver ke masyarakat. Apakah sudah tepat sasaran. Output-nya seperti apa. Kalau sudah jadi barang, barang apa. Serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya. Apakah dana otsus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat,” ujar Presiden saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Terbatas Topik Dana Otonomi Khusus (otsus) Papua, di Jakarta, Rabu (11/03/2020).

Hal kedua, Presiden minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru, supaya dibangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Pada bagian akhir pengantar, Presiden meminta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat.

”Ini penting sekali, ajak bicara tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” pungkas Presiden.

Turut hadir dalam ratas kali ini Menko Polhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Ka Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Jaksa Agung ST Burhanudin, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan para eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan.

Percepatan Pembangunan Wilayah Timur Harus Terus Jadi Fokus

Presiden mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan khususnya, percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, baik itu Papua, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), harus terus menjadi fokus kerja Pemerintah. ”Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita bersama, baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kemudian mendorong investasi untuk masuk, pembukaan hub baru, pengembangan kawasan ekonomi khusus, pembukaan kawasan industri sampai dengan alokasi dana otsus untuk Papua dan Papua Barat,” tutur Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua maupun Papua Barat bukan hanya dengan menyalurkan dana otsus saja tetapi juga menggunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang bersumber dari APBN.

Berkaitan dengan dana otsus, Presiden Jokowi telah menerima laporan bahwa untuk Papua dan Papua Barat anggaran yang disalurkan dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebesar Rp94,24 triliun rupiah, angka yang sangat besar, sangat besar sekali. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Presiden menjelaskan bahwa dana otsus Papua maupun Papua Barat ini akan berakhir di 2021, sehingga diperlukan sebuah kebijakan baru mengenai dana otonomi khusus ini.