“Ekonomi syariah itu harus inklusif, terbuka sebagai ekonomi yang rahmatan lil alamin, jangan ribet,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima para pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara No. 15, Jakarta, Kamis (12/03/2020).
Lebih lanjut Wapres mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Adapun empat sasaran ekonomi dan keuangan syariah yaitu pertama, mengembangkan industri halal, mencakup barang, jasa, wisata. Kedua, industri keuangan, baik bank maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB), seperti asuransi, pegadaian, multifinance, pasar modal dan sukuk. Ketiga, dana sosial yaitu zakat dan wakaf. Keempat, dari sektor bisnis ekonomi syariah.
“Andai kata zakat kita kalau memang betul-betul katanya itu potensinya 230 triliun, 50%-nya saja tentu bisa mengentaskan kemiskinan, begitu juga wakaf. Makanya saya sangat mendorong waktu ada ide sukuk wakaf. Kalau sukuk wakaf ini bisa dikembangkan, itu ada dua keuntungan kan, APBN terbantu melalui sukuk, dan dana umat kemudian menjadi terus membesar,” jelas Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat IAEI.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang juga selaku Ketua Dewan Pertimbangan IAEI Jusuf Kalla memberikan pandangannya terkait ekonomi syariah yang inklusif dan terbuka. Menurutnya, ekonomi Islam ini diharapkan tidak eksklusif, tapi inklusif, jadi bukan hanya menjadi suatu bagian daripada muamalah, melainkan sebuah sistem yang didasari dengan bagi hasil.
“Kalau kita merumitkan diri, makin sulit kita. Jadi harus menjadi inkllusif artinya di samping menjadi bagian dari aturan ibadah atau muamalah, tapi menjadi suatu sistem nasional yang menjadi alternatif. Ekonomi Islam sangat sederhana saja bahwa bagian muamalah, selama dia tidak haram ya halal, selama dia halal ya syar’i. Jangan kita terlalu banyak pagarnya, makin banyak pagarnya, makin orang akan bingung,” tambahnya.
Terkait industri halal, Wapres mengatakan, saat ini sudah ada beberapa kawasan yang mengajukan diri sebagai kawasan industri halal, seperti di Batam, Bintan, Surabaya, Sidoarjo, Cikande, dan Jakarta. Ia berharap hal ini perlu menjadi perhatian bersama, baik Pemerintah dan pihak terkait.
“Ini sebenarnya aturan-aturannya yang harus kita follow up, kemauan mereka mambangun kawasan industri halal ini sudah bermunculan, sehingga menurut saya ini perlu ditangani secara lebih serius,” ungkap Wapres.
Sebelumnya, Ketua Umum IAEI Sri Mulyani Indrawati memaparkan mengenai laporan program kerja kepengurusan IAEI periode 2019-2023. Program-program dalam pelaksanaan empat tahun ke depan disusun untuk dapat membuat ekonomi Islam dapat membumi dan menjadi suatu bagian dari perekonomian yang lebih inklusif.
“Program yang sekarang ini kita lakukan sebagian memang pernah dilakukan di periode sebelumnya, seperti Forum Rektor, kita juga sedang mempersiapkan economic forum akan ditayangkan selama satu bulan di televisi, dan tentu kita juga ingin melakukan berbagai aktivitas lain yang disusun berdasarkan timeline-nya,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa beberapa program kerja yang akan dilaksanakan oleh IAEI di antaranya yaitu forum akademisi, forum yang sifatnya memberikan informasi dan edukasi dan menciptakan kesadaran yang lebih luas, seperti seminar, focus group discussion, dan roadshow pelatihan.
“Masuk dari usaha kecil dan menengah, program pemerintah ultra mikro Mekar, KUR, produknya bisa memberikan pilihan program yang sifatnya syariah. Instrumen syariah bukan sesuatu yang eksklusif sehingga masyarakat memiliki familiarity yang lebih mudah,” tambah Sri Mulyani.
Menanggapi hal tersebut, Wapres memberikan apresiasi atas program-program yang disusun IAEI, baik program rutin dan program tahunan.
“Menurut saya luar biasa, andai kata itu bisa kita laksanakan saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di dalam mengembangkan ekonomi syariah. Ini keyakinan saya,” tegas Wapres.
Wapres berharap IEAI sebagai kelompok yang berasal dari akademisi dan memiliki kapabilitas, mampu berperan memajukan ekonomi Indonesia, khususnya membawa ekonomi Islam yang lebih efisien, bukan hanya formalitas saja, namun juga lebih adil.
“Kita berharap IAEI yang mejadi motor, penggerak utamanya, karena di IAEI kumpul tingkat kelompok akademisi yang memang dulu didirikan untuk mengembangkan literasi dan juga pemikiran yang sifatnya konsep pengembangan, tetapi juga ada konsep-konsep di dalam rangka pengembangan ekonomi riil,” tutup Wapres.
Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim.
