Tangani Dampak Penyebaran Covid-19, Pemerintah Bangun Narasi Tunggal

Siaran Pers No. 37/HM/KOMINFO/03/2020
Jumat, 13 Maret 2020
Tentang
Tangani Dampak Penyebaran Covid-19, Pemerintah Bangun Narasi Tunggal

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pemerintah sangat serius merespons penanganan dampak penyebaran Virus Corona.  Pemerintah mempertegas dan mempercepat perubahan protokol penanganan, sesaat setelah informasi virus Corona masuk di Indonesia.

"Tentu protokolnya berubah, protokol berikutnya bagaimana menjaga agar persebarannya itu bisa dijaga. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemerintah, dengan mencari tahu di mana ada WNI yang tertular, dan membuat klaster serta tracking, itu untuk mengisolasi agar penyebarannya tidak terlalu besar," jelas Menteri Kominfo memaparkan upaya Pemerintah dalam penanganan Virus Corona di Jakarta, Kamis (12/03/2020).

Pemerintah tentunya berharap, penanganan pencegahan Covid-19 harus dilakukan secara sungguh-sungguh bersama dengan masyarakat, "Karena apa? Hanya bisa sukses apabila rakyat mengambil perannya juga dengat tepat, yaitu menjaga dirinya, keluarganya, lingkungannya dari potensi persebarannya," ucap Menteri Johnny. 

"Kan sudah ada protokoler yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, tapi itu dilakukan harapannya memang hanya untuk mengisolasi agar virus itu tidak tersebar, itulah yang dilakukan, dan ini dilakukan tidak atas respon sesaat, ini dilakukan dalam koordinasi internal pemerintahan, yang barangkali masyarakat lihat satu pernyataan yang direspon oleh yang lain, lalu memberi kesan seolah-olah tidak terkoordinasi," tambahnya. 

Menteri Johnny juga merespons baik adanya kritik dan masukan dari masyarakat. Artinya, berbagai kritik dijadikan sebagai koreksi dengan satu tujuan yang sama, yakni mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak banyak rakyat yang tertular.

"Itu tujuannya, karena konsen kita bukan cari siapa salah sekarang, kita temukan pun siapa salah kalau tidak bermanfaat pada pencegahan perluasan penyebarannya, tidak bermanfaat juga. "Jadi yang kita butuhkan sekarang justru menjawab panggilan ibu pertiwi, mari bersama-sama untuk mencegah perluasannya, yang lebih kontributif bentuknya, bukan saling menyalahkan dan saling mentransmisikan kepada rakyat kita agar jelas apa yang dilakukan oleh pemerintah, makanya ada protokoler," tegas Menteri Kominfo. 

Menteri Johnny berharap, narasi tunggal menjadi salah satu upaya lain untuk mencegah semakin banyaknya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, narasi tunggal secara hierarkis berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  "Secara hirarki ke bawah pemerintah daerah provinsi, maupun kabupaten dan kota untuk mentransmisikan narasi yang sama," imbuhnya.

Narasi tunggal di pemerintah pusat, jelas Menkominfo, dibagi menjadi dua yakni penanganan secara medis oleh Kementerian Kesehatan dan nonmedis yang terkonsentrasi di Kantor Staf Presiden melalui juru bicara Covid-19. Sedangkan narasi tunggal di pemerintah daerah dikoordinasikan lewat pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. "Narasi tunggal ini harapannya untuk dilakukan segenap komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah. Jangan membangun narasi baru yang mengakibatkan kebingungan, itulah harapan protokolnya," papar Menteri Kominfo. 

Pemerintah berharap, dinas kesehatan yang tentunya memahami tentang medis dan pencegahan Covid-19, harus sebagai juru bicara pemerintah daerah bertujuan untuk membangun narasi yang sama dengan pemerintah pusat agar masyarakat tidak terjebak hoaks dan disinformasi. "Inilah peran dari pemerintah daerah, kita harapkan kalau narasi tunggal dari pemerintah pusat ditransmisikan dan langsung sampai ke rakyat, aman. Tapi kalau belum sampai, ada instrumen daerah untuk meneruskan narasi yang sama, jangan sampai di situ bias," tuturnya. 

Antisipasi Dampak Ekonomi

Sejak awal terjadi di Wuhan, Tiongkok, Presiden Joko Widodo, kata Menteri Kominfo, secara rutin mengadakan rapat internal pemerintah untuk mengantisipasi penyebarannya di Indonesia.

"Justru respons pemerintah Indonesia dari saat awal sangat cepat, oleh Bapak Jokowi. Begitu ada kasus episentrum di Wuhan, Tiongkok, langsung ada rapat terbatas, dilakukan rapat pleno kabinet dan dibahas antara para Menteri untuk bagaimana harus menangani di saat awal," tutur Menteri Johnny. 

Menteri Kominfo menjabarkan, usaha pemerintah untuk mencegah virus Corona atau Covid-19 itu tidak masuk di Indonesia. "Tapi ternyata semua usaha itu tidak bisa mencegah masuknya virus, wilayah kita sangat luas, traffick pergerakan penumpang orang dan barang begitu cepatnya, wilayah luar perbatasan antar negara kita begitu banyaknya, hampir tidak mungkin kita kendalikan," katanya. 

Selain penanganan penyebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo juga mengambil inisiatif lain, yakni implikasi nonmedis yang juga didiskusikan serius pada rapat kabinet secara berkala.

"Koordinasi dilakukan dengan Menteri lain di sektor ekonomi, untuk mendiskusikan paling besar dampaknya ekonomi, bagaimana stress testing perekonomian, stress testing keuangan, dan stress testing  sistem pembayaran, ini semua dibicarakan di dalam rapat kabinet secara terbuka," ungkapnya. 


Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id