FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    18 03-2020

    223

    Penerima Insentif Gas Industri Harus Mampu Berikan Nilai Tambah bagi Perekonomian

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Bogor, Kominfo - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya untuk membahas soal penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Melalui rapat yang digelar dengan telekonferensi tersebut, Presiden mengingatkan jajarannya untuk menghitung tiga opsi yang dibicarakan dalam ratas sebelumnya pada 6 Januari 2020 lalu.

    “Opsi yang pertama mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah pemerintah. Opsi kedua pemberlakuan domestic market obligation (DMO). Opsi ketiga bebas impor gas untuk industri. Saya minta ratas hari ini saya bisa diberikan hitung-hitungan, kalkulasinya seperti apa,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 18 Maret 2020.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan agar industri yang diberikan insentif penurunan harga gas harus betul-betul diverifikasi dan dievaluasi. Dengan demikian, pemberian insentif penurunan harga gas akan memberikan dampak yang signifikan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

    Menurut Kepala Negara, industri yang diberi insentif harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya dan meningkatkan investasi barunya. Mereka juga harus mampu meningkatkan efisiensi proses produksinya sehingga produknya menjadi lebih kompetitif, serta harus bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

    “Untuk itu saya minta evaluasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan terhadap industri-industri yang diberikan insentif. Harus ada disinsentif, harus ada punishment, jika industri tidak memiliki performance sesuai yang kita inginkan,” jelasnya.

    Sementara itu, terkait dengan harga BBM, Presiden meminta jajarannya menghitung dampak dari penurunan harga minyak dunia yang jatuh ke level kurang lebih US$30 per barel.

    “Saya minta dihitung dampak dari penurunan ini pada perekonomian kita, terutama BBM, baik BBM bersubsidi maupun BBM nonsubsidi. Juga dihitung berapa lama kira-kira penurunan ini akan terjadi. Kemudian perkiraan harga ke depan,” ujarnya.

    “Kita harus merespons dengan kebijakan yang tepat, dan kita juga harus bisa memanfaatkan momentum dan peluang dari penurunan minyak ini untuk perekonomian negara kita,” tandasnya.

    Berita Terkait

    Hilirisasi Industri Jadi Skenario Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah menyiapkan skenario pemulihan ekonomi di Selengkapnya

    Pemerintah Dukung Industri Produksi Alkes Sesuai Standar

    “Kemenperin bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sudah menguji bahan Selengkapnya

    Pemerintah Perhatikan Nilai Tukar Petani dan Siapkan Stimulus bagi Petani

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah juga memperhatikan nilai tukar petani dan Selengkapnya

    Pemerintah Daerah Diminta Tak Buru-Buru Berikan Sanksi Saat PSBB

    Sejumlah perusahaan masih beroperasi pasca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aki Selengkapnya