FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    27 03-2020

    434

    Pemerintah Segera Keluarkan PP Tentang Karantina Wilayah

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo – Pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina kewilayahan yang akan membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, dan membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama.

    “Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut karantina kewilayahan. Besok itu akan diatur, kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan, apa syaratnya, kemudian apa yang dilarang dilakukan, dan bagaimana prosedurnya agar ada keseragaman policy tentang itu,” ujar Menko Polhukam Moh. Mahfud MD ketika melakukan video conference di Jakarta, Jumat (27/03/2020).

    Menurut Menko Polhukam, nantinya yang karantina kewilayahan tersebut Kepala Gugus Tugas Provinsi kepada Kepala Gugus Tugas Nasional. Kemudian, Kepala Gugus Tugas Nasional akan berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait, karena karantina kewilayahan itu terkait dengan kewenangan beberapa menteri. Misalnya tentang perhubungan maka harus berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan atau soal perdagangan harus berkoodinasi dengan Menteri Perdagangan.

    “Nanti secepatnya sesudah itu keputusan akan diambil satu daerah boleh melakukan karantina wilayah atau tidak,” katanya.

    Namun, Menko menegaskan bahwa diantara yang akan dibatasi itu tentu saja tidak boleh ada penutupan jalur lalu lintas terhadap mobil atau kapal yang membawa bahan pokok karena itu menyangkut kebutuhan pokok. Kemudian, toko-toko, warung-warung dan supermarket yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari juga tidak bisa ditutup, tidak bisa dilarang untuk dikunjungi, tetapi tetap akan dalam pengawasan yang ketat oleh pemerintah.

    “Menurut UU harus ada PP, karena begitu kita melarang, Anda lihat di masyarakat sendirikan ada yang setuju, ada yang tidak. Menurut Pasal 10 UU No. 6/2018 harus diatur dengan peraturan pemerintah, tidak lama juga, dan sekarang langkah-langkah yang sifatnya kebijakan untuk membatasi gerak itu, misalnya harus bekerja di rumah, tidak boleh berkerumun, kan sudah ditegakkan aturan-aturan itu. Nanti kalau kita langsung iya, melanggar UU namanya, bisa digugat juga ke pengadilan karena di masyarakat pun seperti Anda sendiri, di wartawan juga beda-bedakan menanggapi itu, tidak sama,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.

    “Oleh sebab itu harus ada yang mengatur. Siapa yang mengatur itu? Peraturan Pemerintah. Kita akan berusaha secepatnya, terus sekarang langkah-langkah yang sifatnya kebijakan kasuistis sudah dilakukan oleh pemerintah daerah karena kita sudah melakukan teleconference untuk mengoordinasikan itu,” sambungnya.

    Berita Terkait

    Percepat Pengujian Spesimen, Pemerintah Rekrut Relawan Besar-besaran

    Proses pengujian spesimen virus corona Covid-19 yang dilakukan pemerintah telah melampaui target 10.000 per hari. Presiden Republik Indonesi Selengkapnya

    Presiden Tinjau Kesiapan Prosedur Kenormalan Baru di Masjid Baiturrahim

    Masjid yang memiliki kapasitas untuk menampung sebanyak 750 jemaah tersebut nantinya untuk sementara waktu akan dibatasi menjadi kurang lebi Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Protokol Usaha Hadapi Kenormalan Baru

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong penyusunan protokol usaha dalam mengha Selengkapnya

    Presiden Tinjau Kesiapan Kenormalan Baru di Masjid Istiqlal

    Kepala Negara juga memeriksa perkembangan proyek renovasi masjid tersebut setelah sebelumnya dikunjungi pada awal Februari 2020 lalu. Selengkapnya