FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    30 03-2020

    3979

    Inilah Hasil Evaluasi Siaran Selama Pandemi Covid-19!

    Kategori Berita Kominfo | mth

    Jakarta, Kominfo -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kembali mengeluarkan imbauan untuk seluruh lembaga penyiaran terkait evaluasi muatan isi siaran selama masa pandemi Covid-19.

    Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan surat imbauan ini untuk mengingatkan dan meminta komitmen lembaga penyiaran untuk memperhatikan dan mengikuti poin-poin yang dijelaskan terkait siaran selama masa Pandemi Covid-19.

    "Imbauan ini diharapkan dapat memaksimalkan dan mendorong fungsi lembaga penyiaran sebagai penyampai informasi yang sesuai dengan amanah yang dituangkan dalam regulasi penyiaran terlebih dalam situasi seperti saat ini," ujarnya di Jakarta, Senin (30/3/2020).

    Dalam kesempatan itu, Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, atas sosialisasi penanggulangan persebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah, pihak-pihak lain dan masyarakat.

    "Upaya-upaya pencegahan dan penanganan persebaran Covid-19 tidak akan maksimal apabila tidak disertai dukungan dan ketaatan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau physical distancing sebagai upaya memutus rantai persebaran Covid-19," ungkapnya.

    Berikut enam poin imbauan yang disampaikan KPI Pusat dalam surat imbauan bernomor 183/K/KPI/31.2/03/2020 yang ditandatangani Ketua KPI Pusat:

    1. Komitmen lembaga penyiaran untuk lebih masif menyampaikan informasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 terutama tindakan social/physical distancing melalui ILM di setiap program yang disiarkan atau setiap jam sekali. 

    2. Memberikan contoh pelaksanaan social/physical distancing dengan tidak memuat program yang menampilkan visualisasi massa/penonton, baik secara  live, tapping, maupun rekayasa editing kecuali diinformasikan secara jelas bahwa tayangan tersebut rekaman/recorded/re-run dalam bentuk running text atau caption di sepanjang penayangan program.

    3. Menerapkan protokol pencegahan dan penanganan keamanan dalam bentuk physical distancing bagi host/presenter, kru  penyiaran, jurnalis, narasumber, dan pendukung acara lainnya baik di dalam maupun di luar studio.

    4. Mengingatkan kepada seluruh lembaga penyiaran agar patuh pada ketentuan terkait  perlindungan anak-anak dan remaja dengan: 

    a) Memperhatikan ketersediaan program bagi anak pada pukul 05.00 hingga pukul 18.00 WIB dengan muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak-anak dan remaja;

    b) selektif memilih materi tayangan agar tidak menstimulasi anak melakukan tindakan yang tidak semestinya ditiru atau dianggap lazim/lumrah seperti diberitakan akhir-akhir ini yaitu menikah pada usia muda, eksploitasi pernikahan dini, pengungkapan konflik rumah tangga, dan sebagainya;

    c) Menampilkan konflik dan aksi/adegan kekerasan, bullying dalam rumah tangga, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya;

    d) membatasi adegan percintaan dan perselingkuhan.

    5. Meminta lembaga penyiaran agar memperbanyak program siaran bertema pendidikan dan pembelajaran untuk membantu proses belajar mengajar anak di rumah.

    6. Mengedepankan perbincangan yang konstruktif dan solutif dalam penanganan persebaran Covid-19 sebagai wujud kepedulian bersama.

    Berita Terkait

    Awas Hoaks Mobilisasi Taruna STIN dalam Pemilu 2024!

    STIN menegaskan mereka hanya melaksanakan hak konstitusional dan menggunakan hak pilihnya, bukan melakukan operasi intelijen seperti yang di Selengkapnya

    Bawaslu Resmi Larang Tim Prabowo Hadiri Debat? Itu Hoaks!

    Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari turnbackhoax.id, video tersebut tidak sesuai antara na Selengkapnya

    Humas Pemerintah Memiliki Peran Sentral dalam Diseminasi Informasi

    GPR juga memiliki peran sebagai jembatan komunikasi program kerja pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan tugas GPR menampung Selengkapnya

    Inilah Yogyakarta, Tuan Rumah Sidang Kedua DEWG G20

    Dipilihnya Yogyakarta bukan tanpa alasan. Status sebagai Daerah Istimewa, Yogyakarta berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya provinsi in Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA