FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    18 04-2020

    4928

    Pemerintah Perkuat Sektor Kelautan dan Perikanan Hadapi Pandemi Covid-19

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang menteri dan kepala lembaga terkait untuk membahas penyiapan kebijakan guna mendukung sektor kelautan dan perikanan tetap kuat menghadapi kondisi pandemi Covid-19.

    “Koordinasi ini adalah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, utamanya membantu sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional, apalagi dalam kondisi tidak biasa saat ini” ujar Menko Luhut saat melaksanakan video conference Rakor mengenai kebijakan sektor kelautan dan perikanan dalam menghadapi pandemi Covid-19, di Jakarta pada Jum’at (17-04-2020).

    Menteri KKP, Edhy Prabowo menyampaikan meskipun dalam situasi yang tidak mudah ini, sektor kelautan dan perikanan tetap bisa menjaga produktivitasnya berkat upaya antisipasi yang telah dilaksanakan sesuai arahan Presiden RI melalui Kemenko Marves. Lebih lanjut disampaikan bahwa estimasi produksi perikanan tangkap dan budidaya Indonesia tetap dalam kondisi yang baik, dimana pada April-Juni 2020 dapat mencapai 1,8 juta ton dan 109,7 ribu ton.

    “Upaya antisipisasi memang sangat diperlukan untuk mencegah kerugian para pelaku usaha yang diakibatkan oleh rendahnya daya beli dalam masa Covid-19 ini, yang mengakibatkan penumpukan stok ikan dan turunnya harga, ditambahkan juga adanya pengurangan permintaan dari negara pengimpor”, ujarnya menambahkan.

    Menko Luhut langsung menanggapi bahwa situasi ini terjadi hampir di seluruh dunia, namun kita tetap harus optimis dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, dan harap tetap dapat bertahan menjaga suplai produk perikanan untuk mendukung kebutuhan domestik dan juga ekspor. Beliau lalu menambahkan bahwa untuk mendukung penjualan produk ikan nasional, akan dibuka kargo pesawat ke China, Jepang dan Korea Selatan untuk mendorong ekspor produk perikanan kita ke luar dan menjaga ekonomi nasional tetap baik, dan juga untuk mendukung impor barang-barang keperluan masyarakat dalam kondisi wabah ini.

    “Kegiatan perikanan dapat tetap dijalankan untuk mendukung suplai pangan dan mendukung ekonomi bangsa, dengan syarat harus sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan untuk kebaikan kita semua” Menko Luhut menegaskan.

    “Beberapa langkah pengaturan pengangkutan benih, pakan dan produk perikanan di beberapa daerah yang menerapkan PSBB, dukungan kelancaran ekspor perikanan, pengelolaan cold storage, perijinan kapal penangkap ikan dan relaksasi bagi ABK melaut telah dilakukan dengan upaya maksimal melalui koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait” ujar Menteri KKP. Menteri Edi juga menambahkan bahwa komunikasi intensif juga terus dilakukan antara KKP dan Kemenko Marves melalui Dirjen-Dirjen KKP dengan Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves.

    Lebih lanjut disampaikan bahwa Menteri KKP telah menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh Menko Marves untuk meningkatkan produksi udang nasional melalui perluasan wilayah tambak, dan telah siapkan 5 lokasi baru yang berpotensi dapat menyediakan 1 juta lapangan kerja dengan penghasilan mencapai 10 juta per KK per bulan dengan sistem intensif, dan ini sudah diuji di lapangan.

    “Ini belum lagi kita bicara mengenai potensi lobster Indonesia yang memiliki kelimpahan luar biasa, yang pengelolaannya diharapkan dapat membantu perekonomian nelayan dan pembudidaya lobster, tentunya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah” imbuhnya.

    “Dengan semua kondisi tersebut, didukung oleh arahan Menko dan bantuan dari Menteri dan Ketua Lembaga lain, kami yakin bahwa sektor perikanan akan menjadi pemenang dalam masa wabah covid, dan bahkan saat situasi ini kami tetap melakukan penangkapan kapal illegal yang masuk perairan Indonesia” tegas Menteri Edhy. Hal tersebut diamini dan didukung kuat oleh Menteri PURP, Kapolri, Menteri Perdagangan dan Gubernur BI, bahwa semua upaya tersebut harus dilakukan dengan bersatu padu.

    Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanudin menyampaikan usulan rekomendasi kebijakan yang perlu segera diambil langkah untuk membantu pelaku usaha perikanan Indonesia dalam masa pandemi Covid-19 ini, diantaranya: pembelian produk perikanan oleh BUMN dan Pemda untuk mengurangi penumpukan stok ikan, bantuan sosial untuk keluarga nelayan dan pembudidaya, relaksasi hutang bagi pelaku usaha perikanan skala kecil, penempatan cold storage sesuai ketersediaan stok ikan, penerapan Sistem Resi Gudang, dan tidak lupa beliau menambahkan untuk perluasan cakupan Permenkeu No.23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, dengan memasukkan kegiatan industri kelautan dan perikanan.

    Rekomendasi kebijakan yang disampaikan tersebut langsung direspon dan mendapatkan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait, bahkan tidak lupa Menko Luhut menegaskan bahwa untuk bantuan kepada keluarga nelayan dan pembudidaya harus di awasi agar dapat diterima secara baik, tepat sasaran dan bermanfaat. “Semua kegiatan yang dilakukan untuk membantu industri kelautan dan perikanan Indonesia tetap berjalan lancer di masa pandemi Covid-19 ini harus dilaksanakan dengan koordinasi baik dengan pemda, dan tetap harus sesuai protokol kesehatan” lagi-lagi Menko Luhut mengingatkan.

    Video conference Rakor Mengenai Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Menghadapi Dampak Pandemik Covid-19 ini turut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Kapolri Idham Azis, MArifin Taslim, Gubernur BI Perry Warijiyo, Kepala Bakamla Aan Kurnia, Kepala BNPB Agus Wibowo, dan perwakilan K/L lainnya.

    Berita Terkait

    Presiden Minta Segera Integrasikan Layanan pada Portal Nasional

    Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah. Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN

    Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selengkapnya

    Pemerintah Matangkan Persiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H

    Selain aspek infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pelabuhan dan jalan, pemerintah juga menyediakan sarana prasarana kesehatan d Selengkapnya

    Upaya Pemerintah Kembangkan Parekraf Berkelanjutan di IKN

    Menparekraf menjelaskan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung pengembangan parekraf berkelanjutan. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA