FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    03 06-2020

    149

    Dirut BAKTI Jelaskan Skema Bangun Konektivitas Digital Daerah Terpencil

    Kategori Berita Kementerian | Irso

    Jakarta, Kominfo – Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anang Achmad Latif mengatakan, pemerintah memiliki skema tersendiri bagaimana membangun konektifitas digital hingga ke ribuan desa di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Sebab, tidak semua wilayah mendapatkan akses internet dari operator seluler.

    “Kami membangun di lokasi di mana operator tidak membangun karena alasan bisnis yang tidak layak, kami mencoba menyelesaikan persoalan ini, jadi membuat skema yang nanti operator bisa hadir,” tutur Dirut BAKTI dalam Streminar yang digelar Sobat Cyber Indonesia, dari Jakarta, Rabu (3/6/2020).

    Dari skema tersebut, Dirut Anang menjelaskan bahwa ada sebagian insentif yang ditempuh pemerintah agar operator seluler bisa hadir di daerah-daerah terpencil sebagai komersil. 

    "Sebagai contoh, untuk membangun menara BTS (Base Tranceiver Station) di desa-desa, komponen biayanya banyak. Salah satu yang terbesar biayanya adalah transmisi, yakni bagaimana menara BTS bisa terhubung ke jaringan, setidaknya yang ada di Ibukota Kabupaten,” ujarnya

    Demikian juga dengan pilihan lainnya, seperti menggunakan satelit yang biayanya juga mahal di daerah yang sudah ada fasilitas listrik. Hal ini belum termasuk daerah terpencil lainnya yang juga belum tersentuh aliran listrik. 

    Menurut Anang, pemerintah menyiapkan opsi menggunakan solar panel kepada operator seluler, meskipun juga  dihadapkan dengan biaya yang sangat mahal.

    “Nah, itulah skema yang coba kita gunakan, jadi silahkan operator membawa perangkatnya tetapi listrik dan trasmisinya pemerintah yang siapkan. Itu sudah menyelesaikan 80% cost yang harus mereka keluarkan, sehingga operator cukup menanggung 20%-nya,” jelas Dirut BAKTI

    Sebelumnya, Dirut Anang mengatakan bahwa pemerintah mendapatkan mandat untuk mengelola dana Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25 persen. Meskipun dana tersebut tidak cukup untuk membangun konektifitas digital di daerah terpencil, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo terus memastikan desa-desa di Indonesia terhubung dengan layanan internet.

    Selain Dirut BAKTI, Streminar bertajuk “Meningkatkan Infrastruktur Digital Pedesaan untuk Menghadapi New Normal”, juga  menghadirkan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, Sekjen ATSI Marwan Baasir, dan Penggerak Desa Digital Ariani Djalal.

    Berita Terkait

    Dirjen Aptika: Peluang Ekonomi Digital Bak Luas Samudera

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan ekonomi digital yang ber Selengkapnya

    Pemerintah Libatkan Pelaku UMKM Bangun Ekonomi Digital

    Selengkapnya

    Satu Data Penanganan Pandemi Awal Inisiasi Bangun Interoperablitas Data Pemerintah

    Pemerintah berupaya menyatukan data penanganan pandemi Covid-19. Kesatuan data itu menjadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran pandem Selengkapnya

    Dirjen PPI: Konektivitas Internet Kikis Jarak Geografis

    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli menyatakan pembangunan infrastr Selengkapnya