FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    03 06-2020

    229

    Menkeu: Bansos Diperpanjang Sampai Desember dan Disalurkan Tunai

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa bantuan sosial (bansos) akan diperpanjang sampai Desember dan disalurkan secara tunai non-cash

    Lebih lanjut, Menkeu sampaikan bahwa penanganan ini dikategorikan untuk membantu masyarakat di dalam rangka untuk menopang daya beli yang merosot akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun karena dalam situasi yang rentan.

    “Seperti program PKH, Kartu Sembako, diskon listrik, bansos untuk non-Jabodetabek, bansos untuk Jabodetabek, BLT Dana Desa, dan Kartu Prakerja ini totalnya Rp178,9 triliun,” ujar Menkeu saat memberikan keterangan usai Rapat Terbatas (Ratas), di Jakarta, Rabu (03/06/2020).

    Pada kesempatan itu, Menkeu jelaskan bahwa telah diputuskan oleh Ratas, yaitu untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako diperpanjang sampai Desember.

    “Jadi untuk Jabodetabek sekarang akan sampai Desember, namun mulai Juli hingga Desember manfaatnya turun dari Rp600.000 menjadi Rpp300.000 per bulan,” imbuh Menkeu.

    Menurut Menkeu, non-Jabodetabek juga dilakukan perpanjangan sampai dengan Desember, namun dari Juli hingga Desember nilai manfaatnya turun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan.

    Presiden, menurut Menkeu, juga memutuskan untuk penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash.

    “Jadi dalam hal ini akan dilakukan transfer ke nama dan account mereka sesuai dengan data di Kementerian Sosial maupun kerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing,” terang Menkeu.

    Untuk BLT Dana Desa, sambung Menkeu, yang sekarang juga diperpanjang hingga September, antara Juli hingga September manfaatnya diturunkan dari Rpp600.000 menjadi Rp300.000 sehingga total untuk BLT Desa ini akan mencapai Rp31,8 triliun.

    “Sedangkan yang tadi bansos tunai non-Jabodetabek itu totalnya menjadi Rp32,4 triliun dan untuk bansos Jabodetabek totalnya Rp6,8 triliun,” kata Menkeu.

    Dari data terpadu, menurut Menkeu, penerima bansos itu mayoritas adalah para petani, peternak, dan pekebun yaitu 18,4 juta sendiri.

    “Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik sekitar 3,3 juta, sopir dan pekerja sektor komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900 ribu, dan sektor lainnya. Ini sudah mencakup 40% dari masyarakat,” jelas Menkeu SMI.

    Itu, lanjut Menkeu, adalah dukungan yang diberikan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak menurun akibat adanya Covid-19 dan merosotnya kegiatan ekonomi terutama di level masyarakat di akar rumput. 

    Berita Terkait

    Keluhan Layanan Saat Pandemi? Adukan Lewat Kanal LAPOR!

    Masyarakat pengguna layanan publik dapat melaporkan keluhan selama masa pandemi Covid-19 melalui kanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Selengkapnya

    WFH Bagi ASN Kembali Diperpanjang Sampai 4 Juni 2020

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran No. 57/2020 tertanggal 28 Selengkapnya

    Mendagri: Inovasi Penyaluran Bansos di Banyuwangi Bisa Jadi Contoh

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengimbau inovasi teknologi cek bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, d Selengkapnya

    Menko PMK: Kami Terus Bekerja Memastikan Bansos Diterima Sempurna

    Pemerintah dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejak awal telah menetapkan strategi yang disebut sebagai Trisula Kebijakan. Selengkapnya