FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    09 06-2020

    409

    Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Mengenai Interoperabilitas Data

    SIARAN PERS NO. 74/HM/KOMINFO/06/2020
    Kategori Siaran Pers

    Siaran Pers No. 74/HM/KOMINFO/06/2020
    Selasa, 9 Juni 2020
    Tentang
    Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Interoperabilitas Data

    Salah satu isu penting dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah perbedaan platform dan standar berbagi pakai data antar sistem elektronik, baik di dalam maupun antar instansi pemerintah. Isu tersebut menghambat proses integrasi antar layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Permasalahan perbedaan platform, ego sektoral, serta mekanisme dalam berbagi pakai data ternyata tidak cukup dipecahkan hanya lewat teknologi, tetapi perlu adanya kebijakan yang mendukung dalam kegiatan dimaksud.

    Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri (RPM) ini akan menjadi landasan, panduan hukum yang kuat bagi instansi pemerintah dalam menerapkan mekanisme atau proses interoperabilitas dan interkonektivitas antar jaringan dan sistem elektronik di instansinya, serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lebih efektif dan efisien.

    Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Interoperabilitas Data ini disusun berdasarkan amanat dari Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

    Cakupan materi dalam RPM Interoperabilitas Data meliputi:

    1. BAB I tentang Ketentuan Umum

    2. BAB II tentang Penyelenggaraan Interoperabilitas Data, yaitu :

    a. prinsip-prinsip Interoperabilitas Data;
    b. persyaratan Interoperabilitas Data;
    c. Penyelenggara Layanan Interoperabilitas Data (LID) Nasional;
    d. Penyedia LID;
    e. Pengguna LID;
    f. penyelenggaraan LID Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
    g. pengujian kelaikan operasi Interoperabilitas Data; dan
    h. pemantauan dan evaluasi Interoperabilitas Data.

    3. BAB III Ketentuan Peralihan; dan

    4. BAB IV Ketentuan Penutup.

    5. LAMPIRAN:

    a. Persyaratan Interoperabilitas Data;
    b. Arsitektur Layanan Interoperabilias Data;
    c. Standar Interoperabilitas Data; dan
    d. Bagan Alur (Flowchart) Penyelenggaraan LID.

    Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami menyampaikan naskah Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Interoperabilitas Data untuk diberikan tanggapan dan masukan guna penyempurnaan naskah RPM dimaksud.

    Unduh Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Interoperabilitas Data

    Tanggapan dan masukkan dapat disampaikan melalui alamat email: takel.aptika@kominfo.go.id  selambat - lambatnya tanggal 30 Juni 2020

    Ferdinandus Setu
    Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
    e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
    Telp/Fax : 021-3504024
    Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
    website: www.kominfo.go.id

    Berita Terkait

    Siaran Pers No. 83/HM/KOMINFO/07/2020 tentang Terima Kunjungan Kehormatan Dubes Qatar, Menkominfo Buka Peluang Investasi Infrastruktur TIK

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menerima kunjungan kehormatan (courtesy visit) dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Pen Selengkapnya

    Siaran Pers No. 82/HM/KOMINFO/07/2020 tentang Konsultasi Publik atas RPM Kominfo mengenai Ketentuan Operasional Kecakapan Operator Radio Maritim, Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk

    Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terkait peran serta Selengkapnya

    Siaran Pers No. 81/HM/KOMINFO/07/2020 tentang Kominfo Minta Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Bergerak Seluler Lakukan Investigasi

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan telah meminta penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk melakukan investig Selengkapnya

    Siaran Pers No. 80/HM/KOMINFO/07/2020 tentang Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan upaya Pemerintah untuk mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya di Selengkapnya