FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    12 06-2020

    1249

    Pemerintah Minta Pemda Kawal Pemulihan UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Wisatawan menikmati suasana wisata pantai dan kuliner di Lhok Seudu, Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/6/2020). Mayoritas wisatawan yang memadati objek wisata pantai dan kuliner masih mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk jaga jarak dan pemakaian masker. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo  - Memasuki tatanan kehidupan baru dan demi pemulihan perekonomian daerah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menyerukan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota yang daerahnya terdapat destinasi wisata prioritas, agar terus memonitor dan mengawal program pemulihan UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

    “Program Pemulihan UMKM dan Pariwisata, ini banyak yang bisa dimanfaatkan, ayo kita bekerjasama. Pemda harus mencari peluang, para pimpinan di daerah tolong terus memantau dan terus sosialisikan kepada masyarakat, apabila ada kesulitan dalam pelaksanaannya nanti akan kita bantu. Semua harus proaktif, kerjakan secara holistik agar membantu perekonomian daerah dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19,” ujar Menko Luhut dalam arahannya di forum virtual, Webinar “Penyediaan dan Akses Permodalan Bagi UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, dari Jakarta, Jumat (12/6/2020).

    Dalam acara itu, Menko Luhut didampingi Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Oddo Manuhutu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fadjar Hutomo, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Perwakilan BUMN PT Pertamina dan para pelaku UMKM.

    Kepada Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, Menko Luhut memunta agar segala peluang yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Pak Gubernur, tolong buat produk-produk asli daerah yang bagus, perkuat daya saing, berikan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Ini akan kita dukung, dan perlahan tapi pasti akan terus kita kerjakan. Ayo, peluang ini harus dimanfaatkan,” jelasnya.

    Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, berdasarkan data Kemenkop UMKM, menyerap lebih dari 95 persen total tenaga kerja atau lebih dari 115 juta, berkontribusi pada 14,4 persen nilai ekspor non-migas dan penyumbang 61 persen PDB nasional. Ada enam strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM, antara lain ; perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan kewirausahaan, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha dan koordinasi lintas sektor.

    Adapun, program bantuan pemerintah yang dapat dimanfaatkan antara lain, program insentif perpajakan, dimana salah satu poinnya yakni pembebasan PPH impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor dan wajib pajak industri kecil menengah. Ada pula, subsidi bunga untuk 60,66 juta rekening kredit UMKM senilai Rp 1.601,75 triliun dengan rincian subsidi bunga Rp 35,28 triliun dan penundaan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 285,09 triliun. Selain juga, dukungan fiskal untuk stimulasi ekonomi senilai Rp 720 triliun.

    Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Oddo Manuhutu menambahkan, segenap pimpinan di daerah agar turut mengkampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Hal ini menurutnya, untuk menjaga sektor UMKM terus berjalan sambil turut menumbuhkan rasa bangga terhadap produk buatan anak bangsa.

    “Bisa dilihat di situs BanggaBuatanIndonesia.co.id, segala sesuatunya bisa dilihat disitu. Data terakhir sudah lebih dari 300 ribu UMKM yang bergabung, diharapkan dengan dukungan aktif semua pihak, ini akan terus bertambah dan dapat memenuhi target 2 juta UMKM yang bergabung,” ujarnya.

    Kemudian, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fadjar Hutomo menjelaskan mengenai, Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) bagi enam sub-sektor ekonomi kreatif, antara lain untuk membantu UMKM di sektor pariwisata, kuliner, fashion, dan aplikasi serta film, animasi dan video.

    “BIP adalah jenis bantuan dalam bentuk dana/uang untuk penambahan modal kerja atau berinvestasi, bentuknya aktiva tetap dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan pelaku UMKM. BIP bisa diajukan oleh perorangan, atau kelompok kecil selama ia badan usaha itu bisa diajukan. Rencana penyaluran sebesar Rp 24 milyar, tentunya ini belum terlalu besar, tapi akan kami utamakan yang menjadi prioritas,” jelasnya.

    Pada kesempatan itu, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengapresiasi segala bentuk dukungan dari pemerintah pusat, menurutnya dukungan pemerintah bagi daerah memang sangat diperlukan pada situasi sekarang ini.

    “Kami benar-benar sangat terdampak oleh pandemi covid-19, khususnya masyarakat yang menggantungkan nafkahnya dari UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif . Oleh karenanya kami sangat menantikan pemulihan perekonomian dan kehadiran wisatawan, apalagi di saat seperti saat ini. Apresiasi saya kepada semua pihak, terutama Menko Marves yang telah mengkoordinasikan segala institusi terkait,” ujarnya.

    Berita Terkait

    Pemerintah Dukung Pembentukan Ekosistem Startup di Kawasan IKN

    Untuk memperkuat digitalisasi yang menjadi bagian penting dari ekosistem startup, Kemenparekraf telah mempersiapkan berbagai program yang di Selengkapnya

    Pemerintah Siapkan Pemindahan ASN Hingga Digitalisasi di IKN

    Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selengkapnya

    Pemerintah Matangkan Persiapan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 H

    Selain aspek infrastruktur moda transportasi, sarana prasarana pelabuhan dan jalan, pemerintah juga menyediakan sarana prasarana kesehatan d Selengkapnya

    Upaya Pemerintah Kembangkan Parekraf Berkelanjutan di IKN

    Menparekraf menjelaskan berbagai upaya dilakukan dalam mendukung pengembangan parekraf berkelanjutan. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA