FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    16 06-2020

    4286

    Awas Disinformasi! Kebohongan Pemerintah Kuasai 51% Saham Freeport

    Kategori Berita Kominfo | doni003

    Jakarta, Kominfo - Beredar kabar di media sosial soal penguasaan Pemerintah Indonesia terhadap 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan sebuah kebohongan.

    Kabar tersebut berawal dari diunggahnya sebuah tautan artikel berjudul "Penguasaan 51 Persen Saham Freeport Oleh Pemerintah Bohong Besar", oleh salah satu pengguna Facebook.

    Setelah ditelusuri, kabar tentang penguasaan Pemerintah Indonesia terhadap 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) salah.

    Faktanya, artikel berjudul "Penguasaan 51 Persen Saham Freeport Oleh Pemerintah Bohong Besar", merupakan artikel terbitan lama. Artikel itu diunggah di Kaskus pada Kamis (04/10/2018) pukul 08.40 WIB.

    Berikut daftar lengkap  Isu hoaks dan disinformasi yang telah diidentifikasi Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Infomatika, Selasa (16/06/2020) :

    1. Panggilan Interview Rekrutmen PT Waskita Tanggal 17 - 18 Juni 2020
    2. Jokowi Sebut Gibran Lebih Pintar Mengurus Solo dan Jakarta
    3. Akun Facebook Mengatasnamakan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi
    4. Akun Facebook Mengatasnamakan Bupati Kabupaten Tegal
    5. Kader PKI Duduki Jabatan Strategis di BerbagaiTempat
    6. Ribka Tjiptaning: Saya PKI Jokowi Tak Berani Gebuk Saya, karena Ibunya   Ketum Gerwani PKI
    7. Demo ‘Turunkan Jokowi’ di Sejumlah Kota Tak Diliput Banyak Media
    8. Jomblo Digaji Rp 4 Juta per Hari

    Berita Terkait

    Awas Hoaks! Pemerintah Akan Berikan Tambahan BPNT Tahap 2

    Kemensos RI memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resmi @kemensosri, ternyata tidak pernah membuat tautan terkait pendaftaran maupun Selengkapnya

    Awas Hoaks! Informasi Tenggat Penguruan STR Seumur Hidup

    Klaim terkait pengurusan STR Seumur Hidup bagi named dan nakes sebelum tanggal 1 Februari 2024 adalah tidak benar. Selengkapnya

    Awas Disinformasi! KPU Terbitkan Rancangan Surat Suara Capres-Cawapres 2024

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum August Mellaz membantah gambar tersebut dikeluarkan lembaganya. Selengkapnya

    Awas Disinformasi Aliran Dana Korupsi SYL!

    Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari kompas.com ternyata klaim itu keliru. Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA