Adaptasi Kebiasaan Baru, Dirjen IKP: Konsumsi Informasi yang Sehat!

Jakarta, Kominfo – Memasuki masa kenormalan baru atau new normal Pemerintah mendorong masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengingatkan masyarakat agar selektif dan mengonsumsi informasi yang sehat.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Widodo Muktiyo mengatakan bahwa esensi kenormalan baru itu adalah tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat sesuai acuan WHO.

“Selain tantangan dalam beradaptasi pada tatanan kehidupan baru bahwa dibalik itu yang juga penting adalah jangan sampai masyarakat kita itu kebanyakan informasi,” ungkapnya dalam Webinar “Tampil Sebagai Pemenang di Masa New Normal” bersama masyarakat Tasikmalaya dari Jakarta, Kamis (25/06/2020).

Bicara mengenai Peluang Tantangan New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru, Dirjen IKP mendorong masyarakat mengonsumsi informasi secara sehat.

“Yang juga penting adalah jangan sampai masyarakat kita itu kebanyakan informasi yang tidak sehat sehingga ada istilah baru infodemic. Jadi kebanyakan informasi itu infodemic, ini penyakit yang kita sekarang banyak di rumah, banyak pegang HP, medsos,” paparnya.

Menurut Dirjen Widodo, informasi itu seperti makanan. “Kalau kita makan makanan yang tidak halal yang tidak menyehatkan tentu pikiran, hati kita bergejolak terus dan itu akan mnyebabkan imunitas kita turun dan akan rentan terhadap Covid-19 ini,” ungkapnya.

Dirjen IKP juga mendorong masyarakat selektif terhadap berbagai informasi yang bertebaran. Hal itu dibutuhkan agar tidak terkena tsunami informasi, “Jadi kita juga harus selected menyeleksi informasi yang bertebaran, kalau tidak hati-hati akan terkena ‘tsunami informasi’. Jadi tantangan kita adalah mari menjaga disiplin diri terhadap akses informasi,” ujarnya.

Agar menemukan informasi yang sehat, Dirjen Widodo mengimbau masyarakat mengonsumsi informasi dari media mainstream. Ia menyontohkan media mainstream, seperti TVRI,  RRI, atau ANTARA.

“Karena menjadi media yang memberikan informasi sehat tidak membingungkan. Info WhatsApp jangan ditelan mentah-mentah karena tidak semua bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Dirjen IKP mengapresiasi peran media yang membantu menyebarluaskan informasi dan menceragkan masyarakat.  “Dunia media betul-betul bisa membantu kita mendesiminasi informasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk bisa bergotong royong, bahu-membahu, membangun kebersamaan melawan Covid-19 ini,” paparnya.

Kerja Bersama

Dirjen Widodo menegaskan dalam mengatasi pandemi dan memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Menurutnya, Pemerintah, DPR, kementerian dan lembaga perlu mendapatkan dukungan seluruh warga negara Indonesia.

“Tidak mungkin berjalan sendiri menyelesaikan ini. Kita harus sadar betul yang bisa menyelesaikan adalah seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itulah maka kerja komunikasi harus kemudian bisa dilaksanakan di level Pemerintah, di level masyarakat,” ajaknya.

Dirjen IKP menilai saat ini dibutuhkan adanya emphatic society. Bagi masyarakat Indonesia, hal itu bisa terbangun dengan penerapan Ideologi Pancasila.

“Ini betul-betul menunjukkan empatinya, wulas asih, solidaritas sosialnya. Jadi dengan Covid-19 ini akan kelihatan siapa membantu apa? Ini tantangan kita termasuk dalam bagian dari ibadah sosial kita untuk menghadapi sesama umat manusia,” jelasnya.

Dirjen Widodo mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo mengenai kenormalan baru bukan berarti pandemi sudah selesai. ” Tugas kita belum berakhir, ini kata Presiden RI, beradaptasi bukan berarti menyerah apalagi kalah tapi mengubah perilaku dengan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita ini memang tidak boleh diam,” tegasnya.

Dirjen IKP menekankan agar masyarakat tetap bekerja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga  mendorong agar tetap mengacu pada analisis data fakta lapangan yang disajikan dalam kordinasi Gugus Tugas sebaagi panduan semua.

“Di masing-masing daerah, sektor ekonomi. Jadi tidak kemudian semua berjalan bebas tapi ada koridor sektor usaha daerah tertentu yang ini menjadi panduan kita. Nah oleh karena itulah kita sebagai masyarakat  saya kira  harus betul-betul lebih cermat lagi menyikapi ini,” pungkas Dirjen IKP.