FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    26 06-2020

    1669

    Kampanye GBBI, Menko Luhut Ajak Pejabat Negara Belanja Produk Lokal Online

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Seorang pekerja menyelesaikan pembuatan sepatu di industri rumahan Surodinawan, Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (26/6/2020). Sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) alas kaki di Mojokerto yang sempat berhenti berproduksi akibat adanya pandemi COVID-19, kini mulai bangkit meski pesanan tidak sebanyak sebelumnya. - (antarafoto)

    Jakarta, Kominfo -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh pejabat negara melakukan belanja produk dalam negeri melalui aplikasi daring serentak pada awal Juli 2020 mendatang. Aksi itu merupakan bagian dari kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pertengahan Mei lalu.

    “Nanti kita mau launching aplikasi pengadaan langsung untuk UMKM, kerja sama LKPP dengan e-commerce, semua pejabat negara harus belanja online pada sidang kabinet paripurna. Ini meningkatkan belanja APBN untuk UMKM dan menunjukkan kampanye dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia,” kata Menko Luhut dalam Bincang Khusus bersama RRI, pada Kamis (25-06-2020) dan disiarkan ulang Jumat (26/06/2020).

    Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 14 Mei 2020, telah menunjukkan hasil. Setidaknya hingga saat ini ada setengah juta lebih Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah bertransformasi ke ekosistem digital.

    “Kami kaget juga, dalam satu bulan sudah 500 ribu lebih UMKM baru yang bergabung ke ekosistem digital dan penjualannya naik 2.100%,” ucap Menko Luhut.

    Menko Luhut mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuka mata banyak pihak termasuk pemerintah bahwa masih ada peluang yang bisa digali dari sektor UMKM. Data pemerintah menyebutkan, ada 40 juta lebih UMKM di Indonesia. Sementara hanya 8 juta yang tergabung dalam ekosistem digital. Melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia, pemerintah mematok target 2 juta UMKM gabung ke ekosistem digital pada Desember 2020 mendatang.

    Menurutnya ini bukan perkara gampang untuk memenuhi target tersebut. Karenanya pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota hingga swasta untuk menjadi penopang atau pengasuh bagi UMKM di sekitarnya.

    “Dan itu sekarang jalan. Setelah target 2 kita UMKM tercapai, nanti kita serbu lagi. Dampak Covid-19 ini membuka mata kita. Sebenarnya banyak peluang yang selama ini belum disentuh. Makanya sekarang kita dorong Gubernur, Bupati, Wali Kota, ayo masuk kalian. Platformnya kan banyak, e-commerce semua bersatu padu,” ucap Menko Luhut.

    Proses migrasi UMKM ke ekosistem digital bukan tanpa hambatan. Menko Luhut mengatakan, ada sedikit hambatan dalam proses migrasi ini terkait mahalnya tarif internet hingga minimnya pelatihan yang diperoleh UMKM. Atas hal ini, Menko Luhut mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan bagi UMKM dan memberikan pelatihan bagi UMKM.

    “Sekarang integrasi e-learning sudah mulai dilakukan. Tapi resminya akan diluncurkan awal Juli mendatang sekaligus paralel dilakukan pelatihan dengan akses informasi pada situs bangga buatan Indonesia. Hampir tak ada kendala dalam program ini. Kita kasih kemudahan supaya yang sudah masuk ke digital ini jangan keluar dari platform masing-masing,” ucap Menko Luhut.

    Berita Terkait

    Pemerintah Lindungi Pelaku Usaha Dalam Negeri dari Serbuan Produk Luar

    Pelaku usaha Indonesia harus mengikuti perkembangan dengan memanfaatkan platform niaga elektronik. Selengkapnya

    Presiden: KTT AIS Forum Momentum Baik Perkuat Kolaborasi Negara Kepulauan dan Pulau

    Melalui KTT AIS Forum 2023 ini, Presiden mengungkap kesempatan bagi negara kepulauan dan negara pulau untuk menentukan arah kolaborasi ke de Selengkapnya

    Buka Kongres XXV PWI, Presiden Ajak Insan Pers Pegang Teguh Kode Etik Jurnalistik

    Presiden juga menegaskan bahwa insan pers Indonesia tidak boleh terpancing oleh sesuatu yang viral dan hoaks dalam membuat berita yang baik. Selengkapnya

    Presiden Ingatkan Jajaran Pemerintah Disiplin Belanja Produk Dalam Negeri

    Pemerintah sangat serius dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri sebagai kebijakan strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi na Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA