Satu Data Penanganan Pandemi Awal Inisiasi Bangun Interoperablitas Data Pemerintah

Jakarta, Kominfo – Pemerintah berupaya menyatukan data penanganan pandemi Covid-19. Kesatuan data itu menjadi kunci untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi. Bahkan, satu data itu menjadi awal pembangunan interoperabilitas data pemerintah.

Hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan beberapa intansi membuahkan hasil integrasi data penanganan pandemi.

Menteri komunkasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid-19, seluruh data terintegerasi dan terkoordinasi dalam sistem interopabilitas data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19.

"Sistem itu yang menopang penyediaan data aktual untuk informasi publik dalam pengambilan kebijakan," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR-RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2020). 

Menurut Menteri Kominfo, hal itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi  yang meminta satu data dalam penanganan Covid-19. "Mengingat terjadinya Covid-19, Presiden Jokowi meminta untuk adanya satu data dalam rangka menangani Covid-19 terkait dengan pasien," jelasnya.

Dalam penanganan data pasien Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo sedang melakukan interopabilitas dari seluruh data center yang ada. "Kami harapkan interopabilitas seluruh data Pemerintah dapat selesai dilakukan pada akhir tahun ini,” jelas Menteri Johnny.

Inisiasi Keterhubungan Pusat Data

Di hadapan Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan seluruh Anggota Komisi I DPR RI, Menteri Kominfo menyampaikan di Indonesia saat ini terdapat 2.700 data center dan server yang digunakan pemerintah pusat dan daerah.

Dari jumlah tersebut, Menteri Johnny menyebutkan, hanya 3% saja yang memenuhi standar global dan sangat sedikit memanfaatkan cloud computing. 

"Selebihnya, stand alone sistem yang digunakan sendiri-sendiri di Kantornya masing-masing sehingga begitu sulit untuk melakukan interopabilitas pada saat kita menyatukan seluruh datanya," tuturnya.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo menyatakan, usaha interopabilitas sudah diuji cobakan melalui aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 dan itu berjalan dengan baik. 

Menurut Menteri Johnny inisiasi ini akan berlanjut dengan pembangunan interoperabilitas dan konsolidasi data. “Sampai tahun 2023, melalui sistem pembangunan yang disebut interopabilitas data, kita harapkan secara perlahan-lahan konsolidasi data bisa kita lakukan sehingga proses pengambilan keputusannya bisa lebih cepat dan tepat,” paparnya.

Menteri Kominfo mengharapkan interoperabilitas data ini akan dapat gunakan dan bisa dialihkan seluruhnya ketika pemerintah mempunyai data center sendiri yang independen.

“Jadi, rencana kami mudah-mudahan dengan dukungan dari Komisi I DPR RI, tahun 2023 bisa kita hasilkan satu pusat data center nasional kita yang menggabungkan seluruh data yang tersebar di pemerintah melalui kementerian dan lembaga baik secara hierarkis pusat, daerah, kabupaten, kota dan provinsi," tutupnya. (hm.ys)