FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    02 07-2020

    240

    Dirjen Aptika: Lindungi Data Pribadi, Fintech Ilegal Harus Diberantas

    Kategori Berita Kementerian | Irso
    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatiika Semuel Abrijani Pangerapan dalam Webinar Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Data Pribadi dalam Jasa Fintech, dari Jakarta, Kamis (02/07/2020).

    Jakarta, Kominfo – Aplikasi financial technology (fintech) ilegal menjadi salah satu sumber kebocoran data pribadi. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatiika Semuel Abrijani Pangerapan menilai, aplikasi fintech ilegal tidak hanya diblokir tetapi harus diberantas.

    “(Fintech) ilegal ini harusnya juga diajukan untuk kita berantas jangan hanya diblokir, harus sampai kepada langkah-langkah hukum,” tuturnya dalam Webinar Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Data Pribadi dalam Jasa Fintech, dari Jakarta, Kamis (02/07/2020).

    Dalam acara yang digelar Kemitraan Indonesia itu, Dirjen Semuel memaparkan kasus-kasus kebocoran data pribadi yang kerap terjadi pada fintech ilegal. Kementerian Kominfo pun siap melakukan langkah-langkah hukum.

    "Memang perlu disikapi dengan serius, bahkan sampai ke pengadilan untuk proses hukum. Kami siap, karena saat ini Undang-Undang yang kami acuh adalah Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” ujarnya.

    Sesuai UU ITE Pasal 26, Dirjen Aptika menjelaskan information concent terhadap data harus diberikan kepada pemilik data. "Demikian juga dengan pengendali data juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan data pribadi. Apabila terjadi sesuatu, namanya pemilik data pribadi bisa melakukan langkah-langkah perdata, itu di UU ITE pasal 26. Nah, itu kami turunkan kembai ke PP 71,” jelas Dirjen Semuel.

    Sementara dalam PP 71, Dirjen Aptika menjelaskan prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban selaras dengan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang kini tengah di bahas DPR RI.

    “Jadi kita masukkan prinsip-prinsip dasar, jadi PP 71 itu sudah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di RUU PDP, terutama terkait hak dan kewajiban dan juga legal bisnisnya. Jadi kalau selama ini legal bisnis kita hanya tahu satu konsen, ternyata banyak,” imbuh Dirjen Semuel.

    Berita Terkait

    Dirjen Aptika: Anak Muda Pewaris Startup Digital

    Anak muda atau kaum milenial merupakan pewaris startup digital di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kom Selengkapnya

    Lindungi Data Pribadi, Jangan Pasang Aplikasi Sembarangan!

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau generasi muda untuk selektif dalam memasang aplikasi yang digunakan di gawai. Menurut Direk Selengkapnya

    Dirjen Aptika: Semua Punya Peran Lindungi Data Pribadi

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan meminta semua pihak agar berperan d Selengkapnya

    Lindungi Data Pribadi, Platform Digital Harus Patuhi Prinsip

    Platform digital harus mematuhi prinsip dan syarat sah pemrosesan data pribadi yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Selengkapnya