FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    09 07-2020

    136

    Wapres: Cegah Middle Income Trap, Perlu Revitalisasi BUMN

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo – Bank Dunia telah memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country). Hal ini membuat Indonesia dituntut untuk lebih maju lagi dan tidak terjebak dalam middle income trap. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi pada berbagai sektor strategis, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Menurut penilaian, Kementerian BUMN selaku pemegang kendali semua BUMN [memiliki] jumlah dan cakupan [yang] terlalu besar dan terlalu luas, sehingga perlu dikurangi, dirampingkan sesuai line of business (bidang usaha) dan kebutuhan pembangunan agar lebih efisien, kompetitif dan memberikan hasil yang lebih baik,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin ketika memberikan Kuliah Umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan PPRA LXI Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (09/07/2020).

    Untuk merevitalisasi BUMN tersebut, lanjut Wapres, dua kriteria yang dapat dijadikan pegangan adalah kemampuan value creation (penciptaan nilai) dan kemampuan melaksanakan public service obligation (layanan publik yang baik). Oleh karena itu, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penilaian (assesment) portofolio dari seluruh BUMN untuk memilah dan memastikan langkah terbaik yang dapat diambil ke depan.

    “Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari migas, pangan, farmasi, infrastruktur, telekomunikasi sampai dengan perfilman dan penerbitan buku. Adapun hasil akhirnya akan berupa penggabungan atau merger bagi yang dinilai mampu untuk meningkatkan nilai tambah serta layanan publiknya, dan likuidasi atau penghapusan bagi yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Kementerian BUMN memperkirakan nantinya jumlah BUMN akan menjadi sekitar 100 buah,” paparnya.

    Wapres pun menjelaskan, langkah tersebut diambil pemerintah sebagai upaya untuk mendorong tercapainya tujuan negara yaitu terciptanya bangsa Indonesia yang bersatu, cerdas, sejahtera, maju, mandiri, adil dan makmur.

    “Langkah tersebut harus dilakukan sebagai salah satu respon pemerintah dalam menghadapi persaingan global, sekaligus untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Dan sesuai dengan tujuan pembentukannya, diharapkan BUMN ke depan akan lebih mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, termasuk dalam turut serta membesarkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” imbau Wapres.

    Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menyampaikan bahwa era globalisasi yang terjadi saat ini bukan hanya pintu untuk membuka peluang bagi suatu negara, namun juga tantangan dan ancaman yang semakin deras dan melumpuhkan. Oleh karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul agar dapat bertahan dari efek negatif globalisasi.

    “Adalah kemampuan untuk memegang jati diri kebangsaan dengan menghargai perbedaan, melakukan kolaborasi dan kemampuan berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, perlunya SDM yang unggul,” ungkap Wapres.

    Ia pun memberi contoh, di dalam SDM yang unggul terdapat jiwa yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak baik. Terutama dalam menghadapi masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang dialami Indonesia dan negara-negara lain di dunia, diperlukan karakter-karakter tersebut dengan persatuan dan jiwa nasionalisme yang tinggi.

    “Saya berharap Saudara-saudara sekalian dalam mengikuti pendidikan ini tidak hanya mendalami tema-tema baku, tapi juga dapat turut menyumbangkan pikiran dalam menemukan solusi-solusi kreatif dan inovatif bagi bangsa dalam menghadapi wabah virus Covid-19,” pesan Wapres.
    Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan harapannya kepada para peserta PPRA LX dan PPRA LXI agar dapat mengamalkan semua pelajaran yang didapat dalam pelatihan ini dengan baik.

    “Akhirnya saya berharap para peserta PPRA 60 dan PPRA 61 dapat menjadi teladan dan panutan masyarakat. Mendorong terciptanya tatanan baru kehidupan nasional yang rukun, produktif dan mampu melaksanakan praktik demokrasi yang sehat, beretika, bermoral sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang telah kita sepakati bersama,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo melaporkan proses penyelenggaraan PPRA LX dan PPRA LXI yang mengalami perubahan dari pendidikan-pendidikan yang diadakan sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19. Jika sebelumnya dilaksanakan selama 7 bulan, pada saat pandemi menjadi 6 bulan.

    “Proses pendidikan dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun karena adanya pandemi Covid-19, pada tanggal 23 Maret sampai dengan 30 Juni 2020, proses pendidikan dilaksanakan secara virtual dan mengikuti protokol new normal kesehatan,” lapor Agus.

    Kuliah umum ini mengangkat dua tema sekaligus, yaitu “Revitalisasi BUMN untuk kesejahteraan masyarakat” dan “Nasionalisme di era global dan pemahaman kebangsaan” serta disiarkan secara langsung pada kanal Youtube Lemhanas Republik Indonesia.

    Selain Gubernur Lemhanas, hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Lemhanas Wieko Syofyan, Sekretaris Utama Lemhanas Didid Widjanardi serta 200 peserta PPRA LX dan PPRA LXI. 

    Berita Terkait

    Presiden: Indonesia Berpeluang Besar Lewati “Middle Income Trap”

    Indonesia kini dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah atas dari sebelumnya negara berpenghasilan menengah bawah. Selengkapnya

    Wapres: Semua Pihak Harus Siap Hadapi Kenormalan Baru

    Setelah menerapkan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya mencegah penyebaran Corona Virus Disease-2019 (Covid-2019), s Selengkapnya

    Wapres: Calon Jemaah Haji Tetap Dapat Haknya

    Pemerintah Indonesia saat ini masih menunggu kepastian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Namun, apabi Selengkapnya

    Presiden Tinjau Kesiapan Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Stasiun MRT

    Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal di sarana publik Selasa (26/05/2020) pagi. Da Selengkapnya