Presiden Tinjau Jaringan Reklamasi Rawa di Pulang Pisau

Pulang Pisau, Kominfo - Pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa yang sedang dalam proses pengerjaan diharapkan bisa menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Cadangan logistik tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

“Saya kira kita tahu semuanya, FAO sudah mengeluarkan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu, kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional,” ujar Presiden di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (09/07/2020).

Setelah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas, Presiden bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait lainnya juga meninjau lokasi pengembangan serupa yang ada di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau. Di kabupaten tersebut, terdapat kurang lebih 10.000 hektare lahan potensial yang nantinya akan dikembangkan menjadi lumbung pangan baru.

Presiden mengatakan bahwa untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30.000 hektare dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan.

“Tahun ini insyaallah akan kita selesaikan kurang lebih 30 ribu hektare terlebih dahulu. Kemudian berikutnya dalam 1,5 sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektare baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas,” tuturnya.

Kementerian Pertahanan akan bertindak sebagai leading sector untuk pengembangan lumbung pangan nasional baru tersebut. Kementerian Pertahanan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan tugasnya.

“Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian, juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati,” kata Presiden.

Dengan pengembangan lumbung pangan baru ini diharapkan cadangan pangan nasional nantinya dapat terpenuhi dan dikelola dengan manajemen yang baik hingga dapat diekspor ke negara-negara lain.

Program Padat Karya

Pemerintah terus mendorong kebijakan Padat Karya Tunai di daerah-daerah untuk mempertahankan daya beli masyarakat terdampak di tengah pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada Kamis, 9 Juli 2020, Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan program padat karya yang ada di salah satu lokasi di daerah tersebut dan menyempatkan diri untuk berbincang sejenak dengan para pekerja Padat Karya Tunai.

Proyek padat karya yang ditinjau tersebut masih berada di dalam kawasan pengembangan lumbung pangan nasional di Kabupaten Pulang Pisau dan merupakan bagian dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) yang bertujuan menyediakan air bagi kawasan pedesaan dengan melakukan perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi desa.

Secara nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,3 triliun untuk pelaksanaan program Padat Karya Tunai pada tahun 2020 ini di kurang lebih 23.392 lokasi pengerjaan. Diperkirakan terdapat kurang lebih 612.956 pekerja setempat yang dapat diberdayakan dalam program ini.

Untuk Pulau Kalimantan sendiri, pemerintah mengalokasikan Rp865,35 miliar untuk program Padat Karya Tunai di 1.537 lokasi pengerjaan dengan harapan dapat memberdayakan sebanyak 43.016 pekerja setempat dengan durasi pengerjaan proyek selama 30 hingga 100 hari.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo.