Bicara Soal PDP, Menteri Kominfo: Kebijakan Pemerintah Berbasis Data

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, setiap kebijakan yang dikeluarkan berbasis pada data, sehingga regulasi perlindungan data pribadi selain untuk melindungi data pribadi warga negara, juga merupakan bagian penting dalam mengeluarkan kebijakan.

"Bagi pemerintah data itu penting juga dalam mengambil kebijakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berbasis data yang valid, data yang akurat dan data yang terupdate," tutur Menteri Johnny dalam program Indonesia Bicara TVRI Nasional, Jakarta, Kamis (09/07/2020) malam.

Menteri Kominfo menegaskan seluruh kebijakan pemerintah begitu penting mengacu pada jenis data apapun. "Tidak saja data pribadi tapi berbagai jenis data, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka untuk  terus membangun negara bisa dilakukan dengan benar dan bisa mencapai sasarannya yang tepat,"

Berkaitan dengan indikasi kebocoran data, Menteri Johnny menyebut ada dua istilah data breach dan data leak. Menurut Menteri Kominfo kebocoran data kerap terjadi di berbagai negara, termasuk negara sebesar dan secanggih teknologi seperti Amerika Serikat.  

"Di mana pernah terjadi pembobolan di Kementerian Pertahanan negara Adidaya tersebut. Di Indonesia pun demikian, (potensi kebocoran) itu ada berkaitan dengan  penyelenggara sistem elektronik," tuturnya.

Menteri Johnny mengutip adanya pemberitaan mengenai dugaan kebocoran data pribadi pasien Covid-19. Menurutnya, setelah datanya dicek di Kementerian Kominfo yang melakukan interoperabilitas dan cleansing data, tidak ditemukan adanya kebocoran datanya. 

"Demikian halnya di BSSN. Tetapi bisa saja data terkait dengan Covid-19 di salah satu sumber produsen data dari daerah bisa saja itu diretas, diretasnya dengan apa? datanya disampaikan kepada pihak yang tidak seharusnya memiliki itu, bisa juga terjadi di platform digital atau penyelenggara sistem elektronik," jelasnya.

Data Umum dan Spesifik

Meluruskan persepsi mengenai data pribadi, Menteri Kominfo menjelaskan  data umum dan data spesifik dalam data pribadi setiap orang.  "Agar tidak keliru tentang jenis data pribadi. Sebagai contoh kasus pembobolan data yang terjadi pada platform digital Tokopedia, bahwa ada data umum yang memang sudah berhasil diterobos, tetapi bukan data spesifik," jelasnya.

Mengenai data umum, Menteri Johnny menyebutkannya data umum meliputi nama pengguna.   "Data umum seperti nama, alamat, nomor telepon dan seterusnya itu bisa saja, tetapi setelah di dalami lebih lanjut data spesifik terkait dengan nomor rekening, kartu kredit, kartu debet, invoice-invoice itu masih aman," ujarnya.

Menurut Menteri Kominfo, pihaknya telah mengingatkan kepada platform digital dan pelaku startup untuk menjaga agar potensi kebocoran data agar tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pengguna datanya atau platform.

"Kementerian Kominfo mengingatkan penyelenggara sistem elektronik untuk meningkatkan security sistemnya, menjaga keamanan datanya sehingga jangan sampai diterobos, karena ini kejar-kejaran antara tingkatan keamanan data dan di sisi yang lain kemampuan hacker juga meningkat," tegasnya.

Guna menjaga dan mengimplementasikan regulasi, Kementerian Kominfo sebagai regulator juga edukator terus berkomitmen memberikan edukasi . Bahkan, menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo juga mengambil langkah-langkah melalui berbagai kebijakan untuk memastikan keamanan data pribadi warga negara, baik data pribadi di pemerintahan maupun di lembaga swasta.

"Kepada semua informasi yang masuk, Kominfo mengambil langkah koordinasi dan investigasi apa betul terjadi kebocoran data, dan apabila ada potensi kebocoran data maka melakukan audit terhadap data," terangnya.