FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    10 07-2020

    10

    Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Peluang Indonesia Majukan Penghormatan HAM

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2020-2022 merupakan tempat Indonesia menunjukan sikap yang konstruktif, untuk majukan penghormatan HAM.

    "Dengan memegang teguh prinsip universality dan non-diskriminasi," ujar  Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Lutfi Rauf dalam FGD membahas “Isu-isu Pokok HAM dan Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB, di Bogor, Kamis (09/07/2020).

    Menurut Lutfi Rauf,  keanggotaan di Dewan HAM juga akan dimanfaatkan untuk pemajuan dan penghormatan HAM nasional dan mendorong penghormatan HAM di kawasan.

    "Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB ini merupakan salah satu bentuk nyata amanat konstitusi, dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM, baik nasional, regional, dan global," ungkapnya.

    FGD diselenggarakan oleh Kedeputian II Bidkoor Pollugri dan diikuti oleh peserta dari K/L terkait, antara lain, Kemlu, Kemdagri, Kemensos, Kemenko PMK, Kementerian Agama, Kemkumham, Kemen PPPA, Kemenkominfo, Kejaksaan dan Bappenas.

    Diskusi menghadirkan empat narasumber yaitu Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik; Direktur HAM & Kemanusiaan, Kemlu, Achsanul Habib; Direktur Kerja Sama HAM, Kemkumham, Bambang Iriana Djajaatmadja; dan Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kemlu Purnomo Ahmad Chandra.

    Peserta diskusi sepakat bahwa ada agenda pembahasan di Dewan HAM PBB berkorelasi dengan isu HAM yang terjadi di dalam negeri, sehingga perlu disiapkan langkah-langkah yang dapat menyeimbangkan tuntutan publik domestik dan komunitas internasional. 

    Selain itu, disepakati pula, kontribusi aktif semua elemen, baik pemerintah, maupun organisasi kemasyarakatan, serta stakeholders terkait lainnya dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM nasional.

    Peserta diskusi juga sepakat bahwa di kawasan ASEAN, Indonesia masih merupakan negara terdepan dalam pemajuan dan penghormatan HAM, meskipun mempunyai tantangan-tantangan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan strategi mendorong pemajuan penghormatan HAM di ASEAN.

    Berita Terkait

    Presiden: Jadikan Hasil Pemeriksaan BPK Parameter Perbaikan Pengelolaan Anggaran

    Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seb Selengkapnya

    Masuki Adaptasi Kebiasaan Baru, Perlu Peran Ulama Tingkatkan Kedisplinan Masyarakat

    Jumlah kasus Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Indonesia masih meningkat. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pe Selengkapnya

    Lembaga Penyiaran Perlu Lakukan Transformasi Digital

    Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) memberi dampak di seluruh sektor, termasuk industri penyiaran. Untuk itu, lembaga penyiaran dih Selengkapnya

    Antisipasi Puncak Kemarau, Presiden Instruksikan Upaya Pencegahan Karhutla

    Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang. Selengkapnya