FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    20 07-2020

    145

    Lewat Aplikasi Lindungi Perempuan dan Anak Kala Pandemi

    Kategori Berita Kementerian | mth

    Jakarta, Kominfo - Pemerintah berupaya meningkatkan perlindungan untuk perempuan dan anak disabilitas ketika pandemi Covid-19 berlangsung. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo menyatakan salah satu perlindungan yang disiapkan semasa pandemi adalah perlindungan dari bahaya penyebaran virus dan informasi yang tidak benar atau hoaks.

    "Kementerian Kominfo berupaya memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam penanganan COVID-19, salah satunya melalui aplikasi PeduliLindungi. Hal tersebut sebagai upaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di era pandemi ini," ungkapnya dalam Webinar bertema “Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas di Era Adaptasi Kebiasaan Baru” dari Jakarta, Senin (20/07/2020).

    Dirjen Widodo memaparkan cara kerja aplikasi PeduliLindungi dengan mengandalkan partisipasi masyarakat. "Untuk saling membagikan data lokasi saat bepergian agar penelusuran kontak dengan penderita Covid-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah," paparnya.

    Lebih lanjut, DIrjen IKP  menyampaikan kenaikan angka penderita COVID-19 di Indonesia salah satunya karena minimnya kedisiplinan masyarakat untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya. 

    "Oleh karenanya sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga, salah satunya dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi," ajaknya.

    Menurut Dirjen Widodo, akan ada Inpres pengenaan sanksi bagi mereka yang tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. "Hal ini dilakukan agar masyarakat patuh dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19," tuturnya.

    Hal kedua yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong literasi masyaraat agar tidak mudah mempercayai informasi hoaks.  “Jangan mudah mempercayai informasi yang tidak logis. Informasi dari WhatsApp (WA) perlu disikapi secara hati-hati,” tutur Dirjen IKP.

    Dirjen Widodo mengharapkan agar masyarakat tetap waspada atas berita yang beredar dan selalu melakukan pengecekan ulang sebelum menyebarkan informasi. 

    "Kita semua harus lebih waspada terhadap berita yang beredar, agar kita tidak turut menyebarkan infomasi yang belum terbukti kebenarannya," harapnya.

    Selain Dirjen IKP, dalam Webminar itu juga menghadirkan narasumber Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, Eva Rahmi Kasim dan Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Dermawan.

    Direktur Eva Rahmi Kasim menyatakan perlindungan anak penyandang disabilitas di era adaptasi kebiasaan baru berlangsung secara khusus. "Anak penyandang disabilitasi perlu mendapat perhatian khusus pada situasi ini, termasuk langkah pendampingan untuk membantu mereka beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru," jelasnya.

    Sementara, Sekretaris Deputi Dermawan menyampaikan sejumlah hal penting terkait protokol perlindungan terhadap anak disabilitas pada masa pandemi. Senada dengan Eva, Ia menilai bahwa pendampingan terhadap anak penyandang disabilitas sangat penting.

    "Hal yang penting adalah kita semua tetap produktif namun aman dari COVID-19. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk anak penyandang disabilitas dan pendampingnya," paparnya.

    Berita Terkait

    Awas Hoaks! Peringatan Gempa dan Letusan Krakatau

    Sebuah pesan rekaman suara mengenai informasi ancaman gempa dan letusan Gunung Anak Krakatau beredar secara berantai melalui platform pesan Selengkapnya

    Fiberisasi, Aplikasi dan SDM Syarat Penting Implementasi 5G

    Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan ekosistem implementasi jaringan 5G di Indonesia. Direktur Jenderal Sumber Daya Pera Selengkapnya

    Terapkan Digitalisasi Layanan untuk Dukung Percepatan Transformasi Digital

    Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti meminta seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Selengkapnya

    Awas Disinfomasi! Pemberlakuan SKM Makassar

    Sebuah konten beredar di media sosial dengan narasi "Surat Keterangan Berlaku Lagi untuk Warga yang Keluar-Masuk Makassar". Selengkapnya