Jelang Pikada Serentak, Menkominfo Ajak Masyarakat Bangun Demokrasi Sehat di Ruang Digital

Bitung, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta agar selama Pilkada Serentak 2020 berlangsung masyarakat dapat menjaga ruang digital diisi dengan demokrasi yang sehat melalui kampanye program tanpa hoaks dan disinformasi.

"Saya dengan hormat meminta kepada masyarakat agar menjaga kualitas demokrasi dan jangan mengotori ruang digital, tidak memanfaatkan ruang digital untuk kampanye hoaks  sehingga kualitas demokrasi benar-benar terjaga saat pilkada 2020 ini," ujarnya kepada pekerja media di Rumah Dinas Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (28/07/2020) malam.

Menteri Johnny menilai pemanfaatan ruang digital  menjadi begitu penting dalam rangka pemilihan kepala daerah. Terutama untuk  menyampaikan transmisi pendapat, pandangan, program-program visi dan misi, 

Oleh karena itu, Menteri Kominfo berharap mindset masyarakat yang gemar menyebarkan informasi atau kampanye hoaks dapat berubah dengan informasi yang benar dan bisa membantu orang lain. “Isilah dengan program-program visi dan misi yang bermanfaat dan hindarilah menggunakan ruang digital dengan produksi dan menyebarkan hoaks,” pintanya.

Menurut Menteri Johnny, ruang digital yang disediakan, transformasi digital, hanya bisa sukses apabila ruang digital bersih diisi dengan hal-hal yang cerdas, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang bermanfaat.

Menteri Kominfo menegaskan, pihaknya melakukan berbagai kegiatan mulai dari kegiatan yang sifatnya preventif, persuasif, dalam bentuk literasi digital secara terus-menerus.

“Memproduksi dan menyebarkan hoaks, itu tindakan tidak terpuji dan mengotori ruang digital kita. Akan tetapi, terkait dengan hoaks khusus Covid-19, maka tentu tidak bisa ada tawar-tawar. Kami melakukan penegakan hukum undang-undang ITE dengan melakukan pemblokiran,” tegasnya.

Selain itu, ungkap Menteri Kominfo pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Chief Executive Officer (CEO) perusahaan-perusahaan penyedia platform digital seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube yang berkantor di Amerika Serikat.

“Kominfo secara berkala melakukan komunikasi dengan mereka, dan meminta mereka untuk bersihkan platform mereka. Pemblokiran terhadap situs-situs yang di luar platform, kita langsung langsung melakukan pemblokiran. Sedangkan di platform-platforn digital seperti Facebook, Twitter, Instagram atapun nama YouTube, itu dilakukan melalui platform digital,” urainya.

Menteri Johnny menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Bareskrim Polri melakukan penegakan hukum bagi yang memproduksi dan menyebarkan hoaks. “Sanksi hukum, itu besar sekali. Baik sanksi hukum Badan (Pidana dan Kurungan), maupun sanksi denda. Sama sekali tidak menguntungkan. Oleh karena itu, Saya berterima kasih kepada Bareskrim Polri dan Polda-Polda di seluruh Indonesia yang telah menetapkan 104 orang sebagai tersangka dan 17 diantaranya sudah ditahan,” jelasnya. (hm.ys)