ASEAN HLTF-EI Serukan Pengurangan Non Tariff Measures untuk Kemudahan Arus Barang Esensial

Jakarta Kominfo - Pertemuan Association of Southeast Asian Nations High Level Task Force on Economic Integration (ASEAN HLTF-EI) ke-38 yang berlangsung secara virtual,  Selasa (28/07/2020) menekankan perlunya langkah segera dalam pengurangan Non Tariff Measures (NTMs), terutama untuk kemudahan lalu lintas barang-barang esensial di kawasan ASEAN.

Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Affandi Lukman, selaku Ketua HLTF-EI Indonesia, secara khusus menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan ASEAN dalam proses pemulihan ekonomi.

"Di antaranya rransformasi ekonomi menuju digitalisasi khususnya bagi UMKM; Peningkatan pemanfaatan penggunaan tanda tangan dan stempel elektronik SKA Form D melalui ASEAN Single Window, terlebih untuk masa pembatasan sosial; Mendorong pengaturan ASEAN travel corridors dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan; serta Memastikan penandatangan RCEP tahun 2020 untuk meningkatkan kepercayaan publik," paparnya saat mengikuti pertemuan secara virtual dari Jakarta.

Pertemuan itu menghasilkan beberapa rekomendasi lainnya, antara lain:

1. Mendorong implementasi tepat waktu program prioritas di bawah kepemimpinan Vietnam.
2. Memberi arahan agar semua pihak di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ikut serta dalam proses Mid Term Review (MTR) Cetak Biru MEA 2025.
3. Memperhatikan proses penyusunan ASEAN Post 2025 secara seksama, yang pada substansinya mengacu pada hasil MTR dan memperhatikan pengalaman dari pandemi Covid-19, serta memiliki mekanisme koordinasi yang baik antar tiga pilar ASEAN.
4. Menginstruksikan agar lembaga terkait di bawah MEA memberi masukan terhadap dokumen Consolidated Strategy on the 4.0 IR for ASEAN.
5. Perlunya peningkatan engagement dengan Inggris, dan perlunya meninjau kembali tingkat ambisi ASEAN dalam Free Trade Agreements (FTAs).

HLTF-EI merupakan Working Group Think-tank ASEAN Economy yang terdiri dari para pejabat senior ekonomi dari masing-masing negara anggota ASEAN. Tugasnya untuk mengambil keputusan strategis terhadap isu-isu tertentu, serta memberikan rekomendasi kepada para Menteri Ekonomi ASEAN atas persoalan-persoalan yang menghambat ekonomi dan implementasi Cetak Biru MEA 2025.