Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Perluas Target Calon Penerima KUR

Jakarta, Kominfo - Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Langkahnya antara lain dengan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memperluas target calon penerimanya, termasuk kepada organisasi keagamaan, seperti Pemuda Muhammadiyah.

"Bentuk dukungan pemerintah antara lain berupa tambahan subsidi bunga, penundaan angsuran pokok, kredit modal kerja berbunga murah, penjaminan kredit dan insentif pajak,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara Penyaluran KUR bagi UMKM Anggota Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah dan Peresmian Kios Warga Pemuda Muhammadiyah (WargaMU) di Kotagede, Yogyakarta, Sabtu (08/08/2020).

Menurut Menko Perekonomian, pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga telah meluas ke aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga, penanganannya tak bisa dari segi kesehatan saja, namun harus beriringan dengan ekonomi. Untuk itu, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan mata pencaharian hidup.

Salah satunya dengan menjaga keberlangsungan operasional UMKM yang selama beberapa bulan terakhir menurun omzetnya akibat pandemi Covid-19. Kepada UMKM, pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp123,46 triliun yang termasuk dalam anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp695,20 triliun.

UMKM menjadi salah satu fokus prioritas pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengingat peranan pentingnya terhadap perekonomian, khususnya kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan tenaga kerja.

Pada 2018, jumlah pelaku UMKM telah mencapai sebesar 63,35 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61%. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM sebesar 116,9 juta orang dengan kontribusi 97% dari penyerapan tenaga kerja.

“Jumlah pengusaha UMKM ini dapat didorong berdasarkan nama, alamat dan jenis usaha. Jadi pemerintah bisa mengakselerasi agar UMKM bisa menjadi motor penggerak dan pengungkit perekonomian nasional,” tutur Menko Airlangga.

Selain dukungan UMKM pada masa pandemi Covid-19 tersebut, sejak 5 tahun lalu pemerintah juga telah meluncurkan program pembiayaan UMKM dengan suku bunga rendah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini suku bunga KUR hanya sebesar 6% dan telah disalurkan kepada 20,9 juta debitur dengan nilai Rp550,2 triliun.

Dalam masa pandemi Covid-19 pemerintah memberikan relaksasi kebijakan KUR, berupa penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah pun memberikan tambahan subsidi bunga atau marjin KUR sebesar 6% selama 3 bulan dan 3% selama 3 bulan selanjutnya. Dengan pemberian tambahan subsidi bunga 6% maka pada 3 bulan pertama pada masa Covid-19, suku bunga KUR menjadi 0%. Kemudian, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang tambahan subsidi bunga 6% ini hingga akhir tahun.

Selain itu, dalam rangka perluasan penyaluran KUR pada masa Covid-19 sebagai salah satu stimulus bagi UMKM, maka pemerintah juga telah menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60%. Penundaan penetapan target sektor produksi ini rencananya akan dilaksanakan sampai dengan 2021 atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi perekonomian.

Penundaan penetapan target KUR sektor produksi tersebut menyebabkan tidak ada lagi pembatasan penyaluran KUR di sektor perdagangan. Pasalnya, ada hasil survei yang menunjukkan bahwa sektor yang paling mudah dimasuki UMKM pada masa pandemi Covid-19 adalah perdagangan. Jadi, dengan adanya pelepasan batas sektor perdagangan, maka pemulihan ekonomi UMKM diharapkan akan dapat lebih cepat.

Implementasi kebijakan tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyaluran KUR Syariah bagi UMKM anggota PP Pemuda Muhammadiyah dan Peresmian Kios Warga Pemuda Muhammadiyah (WargaMU) pada Sabtu (8/8). Tujuannya untuk menguatkan permodalan melalui pembiayaan KUR, dalam hal ini kepada pemilik Kios WargaMU.

KUR Syariah tersebut diserahkan oleh BRI Syariah dan Bank Jateng. Rinciannya yakni dari BRI Syariah, KUR diberikan kepada 19 debitur dengan nilai Rp655 juta. Adapun dari jumlah tersebut, KUR BRI Syariah untuk Kios WargaMU diberikan kepada 3 debitur dengan total sebesar Rp140 juta. Sementara, KUR Syariah dari Bank Jateng sejumlah Rp70 juta diberikan kepada 3 debitur.

Bersamaan dengan itu, ada beberapa Kios WargaMU yang juga diluncurkan secara resmi secara live dari beberapa lokasi. Yaitu dari Kantor BRI Syariah KCP Kabupaten Gunung Kidul, BRI Syariah KCP Kabupaten Bantul, BRI Syariah KCP Kapubaten Sleman Affandi, BRI Syariah KCP Kabupaten Kulonprogo, BRI Syariah KC Kota Yogyakarta, Bank Jateng Cabang Kabupaten Muntilan, Bank Jateng Cabang Kabupaten Purwokerto, dan Bank Jateng Cabang Kabupaten Kebumen.

Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dari BRI Group, Bank Jateng, BPD DIY, Jamkrindo, Askrindo, Jamkrindo Syariah, dan Askrindo Syariah dengan total Rp590 juta.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 30 Juni 2020 telah mencapai Rp550,24 triliun dengan baki debet sebesar Rp161,74 triliun yang diberikan kepada 20,9 juta debitur. Adapun tingkat rasio kredit macet (non performing loan/NPL) KUR sampai 30 Juni 2020 tercatat masih di posisi terjaga yaitu sebesar 1,18%. Sementara itu, penyaluran KUR selama Januari 2020 sampai 30 Juni 2020 sudah mencapai Rp76,2 triliun kepada 2,2 juta debitur. Penyaluran tersebut sebesar 40,1% dari target 2020 sebesar Rp190 triliun.

Upaya pemerintah menyokong UMKM pada masa pandemi Covid-19 melalui relaksasi dan stimulus kebijakan diharapkan dapat membangkitkan kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia. Optimalisasi penyaluran KUR kepada UMKM dari semua kalangan masyarakat akan mendorong untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Kami di pemerintah sangat terbuka terhadap data-data para pemuda yang akan menjadi socioenterpreneur. Membangkitkan ekonomi Indonesia adalah pekerjaan kita semua, para stakeholders, termasuk para pemuda. Sehingga tentu dengan momentum paska Covid-19, kita perlu menyiapkan bangsa Indonesia menjadi aman dan produktif, serta bisa bertransformasi, dan menjadi salah satu yang pertama keluar dari pandemi,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini adalah Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, anggota Tim Ahli Menko Perekonomian Franky Sibarani, Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah Ahmad Syauqi Suratno, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, serta perwakilan Direksi BRI, BRI Syariah, Bank Jateng, BPD DIY, Jamkrindo, Askrindo, Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah, juga para pemilik UMKM anggota Pemuda Muhammadiyah.