FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    22 08-2020

    199

    Libatkan Jurnalis dalam Perbaikan Layanan Publik di Indonesia

    Kategori Berita Pemerintahan | mth

    Jakarta, Kominfo - Memasuki era tatanan normal baru selama pandemi Covid-19, masyarakat perlu informasi valid mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Tentu, informasi valid itu perlu dukungan insan pers, jurnalisme warga, bahkan mahasiswa ilmu komunikasi.

    Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan, dengan webinar ini, para jurnalis diharapkan bisa menjadi kontrol sosial bagi pemerintah yang berimbang dan objektif. “Sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah guna mendorong perbaikan pelayanan publik di Indonesia,” ujar Diah, pada pembukaan webinar Jurnalistik dari Jakarta, Sabtu (22/08/2020).

    Diah mengatakan, seluruh instansi pemerintah, terutama penyelenggara pelayanan publik, perlu menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan baru. Instansi pemerintah diharapkan mempublikasikan informasi tentang standar pelayanan, termasuk biaya, syarat, dan prosedur, dalam memperoleh layanan di masa pandemi. “Media informasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat dalam menjalankan tatanan normal baru,” ungkap Diah.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbe (GIZ) Transformasi, organisasi asal Jerman, menyelenggarakan webinar yang akan menambah wawasan jurnalistik terkait penyelenggaraan layanan publik di masa pandemi.

    Webinar diikuti oleh 40 peserta dari berbagai kalangan. Peserta merupakan jurnalis dari seluruh Indonesia yang memiliki pengalaman dibawah lima tahun kerja, termasuk jurnalis lepas, jurnalis warga, dan mahasiswa jurnalistik atau komunikasi. Webinar ini akan diselenggarakan setiap hari Sabtu, selama beberapa pekan ke depan.

    Program ini bertujuan memberi wawasan dan kemampuan jurnalistik mengenai isu pelayanan publik selama pandemi berlangsung. Harapannya, para jurnalis bisa mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan mendokumentasikan inovasi yang dilakukan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

    Kementerian PANRB selaku leading sector pelayanan publik di Indonesia terus mendukung munculnya inovasi baru di Indonesia. Selama masa pandemi, tercatat lebih dari 1.200 inovasi, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, hadir untuk meminimalisir dan menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia.

    Untuk mendorong semakin meluasnya informasi terkait berbagai inovasi tersebut, webinar ini mengajak para jurnalis pemula dari seluruh Indonesia untuk turut menyebarluaskan inovasi penanganan Covid-19 kepada masyarakat. "Jurnalis bisa menyebarkan inovasi-inovasi tersebut secara luas, sehingga dapat membuat pemerintah di daerah lain terinspirasi, belajar, dan bahkan mempraktikkan inovasi tersebut di wilayahnya," ujar Team Leader GIZ Transformasi, Elke Rapp.

    Dikatakannya, pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh seluruh dunia saat ini adalah pengalaman baru bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan masukan dari seluruh pihak untuk membatasi penyebaran virus ini serta tindakan dalam mengendalikan pandemi.

    Selain program training jurnalistik ini, Kementerian PANRB dan GIZ Transformasi juga mengembangkan program lainnya, yakni apresiasi inovasi Covid-19, talk show radio, dan juga penyusunan SOP protokol new normal. "Kita lihat banyak daerah yang sudah berinisiatif dalam penanggulangan Covid-19. Selain melalui jurnalis lokal, kami juga berusaha menyebarkannya lewat talk show radio untuk menginspirasi para inovator di luar sana," pungkasnya.

    Berita Terkait

    Kesehatan Rakyat dan Keselamatan Umat Jadi Prioritas di Masa Pandemi

    Mereka yang sehat terus dilindungi agar tidak terpapar, dan bagi mereka yang telah terpapar terus diupayakan untuk segera sembuh. Selengkapnya

    Gairahkan Pasar, Kemenperin Gelar Festival Bangga Mesin Buatan Indonesia

    Kementerian Perindustrian terus berupaya membangkitkan gairah pelaku industri kecil menengah (IKM) agar terus bersemangat dalam menjalankan Selengkapnya

    Tetap Kedepankan Akuntabilitas dan Transparansi

    Pemerintah membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur dalam membangun cara kerja dan kelembagaan baru tetap berkomitmen pada Selengkapnya

    Kualitas Pelayanan Publik Cermin Wajah Birokrasi

    Selengkapnya