Pemerintah Akan Awasi Kapal Asing Yang Masuk Labuan Bajo

Labuan Bajo, Kominfo -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, mengatakan pemerintah akan menertibkan kapal wisata asing yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya kawasan wisata Labuan Bajo.

“Jumlah kapalnya ada sekitar 500, sekarang harus diawasi. Jangan sampai dia (kapal) tinggal di situ tapi tidak membayar dan mengikuti aturan pemerintah daerah. Sekarang kami merencanakan untuk membeli speed boat yang dibuat di dalam negeri, di Banyuwangi, yang mampu mengawasi dan mengejar kapal-kapal tanpa bendera itu. Jadi semua harus ada pengawasan, kalo nggak kita akan repot” ujar Menko Luhut saat berkunjung ke Kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Jumat (11/09/2020).

Data Pemkab Manggarai Barat mencatat sekitar 4.000 kapal wisata yang beroperasi di kawasan Labuan Bajo, baru hampir 500 kapal yang sudah terdaftar dan resmi untuk melakukan aktivitas wisata. Menko Luhut mengatakan pemasukan dari kapal-kapal tersebut bisa menjadi potensi pendapatan daerah.

“Kan tidak fair jika kamu mendapat keuntungan dari Labuan Bajo tetapi tidak membayar kewajiban pajak,” jelasnya. Pada kunjungan ini Menko Luhut didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau beberapa proyek pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Menko Luhut mengunjungi pembangunan penataan Goa Batu Cermin. Proyek penataan yang menelan biaya APBN sebesar lebih dari Rp 27 miliar ini meliputi pembangunan sejumlah fasilitas seperti amphitheater dan rumah budaya untuk kegiatan seni dan budaya lokal yang diharapkan bisa mendatangkan pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kalau sudah dibangun begini, jangan lupa dirawat. Karena dengan begitu orang akan berinvestasi. Sekarang banyak yang akan masuk. Tata Kota Anda semakin baik, kabel listrik, telepon, semua di bawah. Ini akan buat kota jadi lebih bagus. Pelabuhan (peti kemas) kan akan dipindahkan, jadi pelabuhan bersih. Lalu lagi dibuat jalan, trotoar. Dulu masalah di sini kan air, tapi tadi Pak Basuki mengatakan ada sumber air yang akan disalurkan menggunakan pipa. Saya juga kaget melihat (perkembangan) ini. Itu komitmen Presiden. Ini kan spot wisata, destinasi wisata prioritas,” katanya.

Ketika ditanya tentang menurunnya jumlah wisatawan asing di masa pandemi ini, Menko Luhut mengatakan fokus pemerintah sekarang pada wisatawan dalam negeri. “Nggak masalah, wisatawan domestik kita kan banyak. Turis internasional saya rasa baru akan pulih 2021 akhir. Kan kita banyak sekarang turis. Haji belum boleh, umroh belum boleh, ke luar negeri belum boleh, kecuali pekerjaan dinas ya. Berobat belum boleh, sekarang kita bikin rumah sakit internasional. Itu menghemat mungkin beberapa miliar dollar. Uangnya berputar dalam negeri. Kita nggak tahu bahwa kita sakti loh. Market kita itu besar, ada 73 juta, kelas menengah 55 juta. Orang kadang-kadang anggap Indonesia itu Jawa atau Bali saja, padahal tidak seperti itu,” jawabnya.

“Saya kira pertengahan tahun depan sudah hampir 150 juta yang divaksin, kalau semua berjalan sesuai rencana,” katanya.

G42 adalah perusahaan teknologi kesehatan Uni Emirat Arab (UEA) yang berbasis artificial intelligence. Perusahaan ini aktif terlibat dalam penelitian, pengembangan dan distribusi aplikasi pengujian dan perawatan Covid-19.

Dana SWF untuk Jalan Tol
Pagi harinya, Menko Luhut membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI). Pada acara tersebut Menko Luhut menjelaskan telah banyak yang dilakukan pemerintah di bidang infrastruktur terutama pembangunan jalan tol.

“Pada tahun 1978-2014, jalan tol yang dibangun adalah sekitar 795 km, pada enam tahun terakhir telah terbangun 1,371 km. Ini karena Presiden yang rajin membangun infrastruktur dan jenderal lapangannya adalah Pak Basuki, saya apresiasi beliau. Sampai 2024 nanti 4.700 km tol akan selesai dibangun. Menurut saya ini pencapaian yang luar biasa,” katanya.

Menko Luhut mengatakan yang dibutuhkan saat ini adalah studi yang tepat sebelum dimulainya pembangunan jalan tol dan efisiensi.
“Studi sangat penting kalau Sovereign Wealth Fund (SWF) masuk ke Indonesia dan berinvestasi di jalan tol, mereka akan melihat efisiensi. Pengalaman kami, masalah pembebasan tanah, adalah salah satu hal yang harus betul-betul dicermati. Ini hal kecil tapi kan bisa sangat mengganggu jika tidak cermat menghitungnya. Kita berharap bulan depan SWF sudah bisa mulai berjalan. Ini adalah kerjasama IDFC, JBIC, Australia, Abu Dhabi dan beberapa pihak lain. Ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur. Karena itu Anda harus membuat studi yang tepat, kalau dari awal sudah keliru akan kacau,” ujar Menko Luhut.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung tentang rencana pemerintah untuk menyederhanakan perizinan karena ada beberapa proyek yang sudah diberikan pemerintah kepada swasta tetapi tidak berjalan.

“Kita sering tersandera oleh izin, jadi ke depannya jika ada proyek yang tidak berjalan kami akan cabut izinnya dan kita beri kepada pihak lain yang sanggup menjalankannya,” kata Menko Luhut.

Dalam pidatonya Menko Luhut juga mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut bersama menyehatkan perekonomian nasional melalui rentang pembayaran yang tidak terlalu lama.

“Kami melihat, pendapatan BUMN-BUMN infrastruktur bisa dikatakan baik atau cukup baik. Jadi saya himbau mereka untuk tidak menunda pembayaran kepada supplier terlalu lama, bahkan ada yang sampai setahun. Sehingga kondisi keuangan BUMN bisa sehat dan perusahaan-perusahaan sehat sehingga bisnis tol lebih sehat lagi,” imbaunya.

Pada kesempatan kunjungan ini Menko Luhut didampingi Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo RM Manuhutu dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto.