Perluas Lapangan Kerja, Pemerintah Tingkatkan Iklim Investasi dan Daya Saing Nasional

Jakarta, Kominfo - Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai hari ini, telah memberi pelajaran berharga bahwa rantai pasok barang tidak dapat terpusat di satu negara karena terlalu berisiko. Contohnya Tiongkok, sebagai negara pertama yang mengalami pandemi, kebijakan yang diambilnya untuk menekan penyebaran virus Corona menyebabkan rantai pasok global (global supply chain) terguncang hebat, serta menghambat operasi bisnis internasional.

Tak dipungkiri, saat ini, banyak perusahaan multinasional yang mulai merelokasi industrinya dari Tiongkok ke negara-negara Asia lain, terutama kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk dapat menggantikan posisi Tiongkok sebagai tujuan investasi dan hub rantai pasok global baru.

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ini terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia, di antaranya dari Amerika Serikat (AS), Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan Tiongkok sendiri dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 300 ribu tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam HSBC Economic Forum secara virtual, Rabu (16/9), mengatakan “Untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal, serta menangkap peluang relokasi industri dari Tiongkok ke Asia Tenggara, kami menyadari pentingnya meningkatkan iklim investasi dan daya saing Indonesia.”

Untuk mewujudkannya, pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan. Pertama, segera menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan DPR RI. Hal yang disasar adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, serta peningkatan investasi.

“Transformasi ekonomi pun diharapkan lahir agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mencapai Indonesia Maju 2045 sebagai 5 (lima) besar negara dengan perekonomian terkuat di dunia,” ujarnya.

Kedua, menyusun Daftar Prioritas Investasi. Daftar ini disusun dengan pendekatan “picking the winners”, yang nantinya akan mencakup bidang-bidang usaha yang akan didorong dan diberikan fasilitas, baik perpajakan maupun non-perpajakan.

Kriterianya antara lain industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal, high-tech dan berbasis digital. “Diharapkan dengan adanya daftar prioritas investasi ini akan menarik investasi yang bukan hanya besar, tapi juga berkualitas dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” imbuh Menko Airlangga.

Lalu, ketiga, untuk menguatkan pengembangan industri dan konektivitas transportasi dan logistik, pemerintah melakukan pengembangan koridor di sepanjang Pulau Jawa bagian utara.  Secara total koridor Jawa bagian utara merupakan penyumbang 38,7% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 53,56% terhadap total sektor industri nasional.

Dengan pengembangan koridor ekonomi Jawa bagian utara diharapkan akan mendorong pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; mendukung investasi sektor industri, perdagangan dan jasa; meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing industri dan interkoneksi supply chain dan value chain; serta mengintegrasikan Kawasan Industri dengan sistem pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik.

Terakhir, pemerintah menyusun inisiatif pembangunan Super Hub sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi dan keuangan. Saat ini terdapat lima potensi lokasi Super Hub di Indonesia yaitu: Koridor Bali – Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi Utara (Manado – Likupang – Bitung), Batam – Bintan – Karimun – Tanjungpinang (BBKT), Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur, dan Kawasan Segitiga Rebana di Jawa Barat. Pengembangan industri berbasis klaster melalui Super Hub di daerah-daerah tersebut akan mendorong pemerataan ekonomi antar daerah.

“Saya yakin ekonomi Indonesia, melalui kebijakan konkret dan tepat, akan dapat mengatasi tantangan yang sedang terjadi di 2020. Bersama-sama, kita harapkan ke depannya ekonomi Indonesia makin kuat dan sukses,” pungkas Menko Airlangga.

Sebagai informasi, International Monetary Fund (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi negatif 4,9% pada laporan World Economic Forum Juni 2020. Sementara, dari sisi internal tampak bahwa sejalan dengan perlambatan ekonomi dunia, pada Kuartal II 2020, ekonomi nasional pun melambat dengan tumbuh negatif sebesar 5,32%.

Sektor industri manufaktur yang menjadi kontributor terbesar pembentukan PDB mengalami kontraksi tahunan sebesar 6,19% yang disebabkan penurunan permintaan dari dalam dan luar negeri. Dari sisi pengeluaran, investasi yang tergambar dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatatkan pertumbuhan negatif 8,6% dibandingkan Kuartal II 2019.

Data dari BKPM memperlihatkan, realisasi investasi di Kuartal II 2020 mengalami penurunan tahunan sebesar 4,3%. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terkontraksi masing-masing sebesar 6,9% dan 1,4% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Turut hadir dalam webinar bertema “Orchestrating the Next Move: Transforming Indonesia into Asia’s Next Supply Chain Hub” itu adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Kadin Rosan Roeslani, Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois de Maricourt, Chief Economist HSBC Joseph Incalcaterra, serta Kania Sutisnawinata selaku moderator