FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    17 09-2020

    360

    Tingkatkan Kolaborasi Guna Wujudkan Kedaulatan Data Wilayah Perbatasan Indonesia

    Kategori Berita Kementerian | Yusuf
    Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional Forum Tematik Badan Kordinasi Kehumasan Pemerintah di Jakarta, Kamis (17/09/2020). - (Rangga/Kemdagri)

    Jakarta, Kominfo - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan komitmen Kementerian Kominfo untuk menjaga kedaulatan di Wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T),  termasuk wilayah perbatasan Indonesia. Salah satu targetnya untuk mengelola dan melindungi data saat perpindahan cross-border data flow bidang ekonomi dan sistem perdagangan

    “Kami memahami pentingnya untuk menjaga kedaulatan teritorial fisik di seluruh pintu-pintu perbatasan. Karenanya kami juga mempunyai komitmen yang kuat untuk bergandeng tangan dengan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan infrastruktur TIK di seluruh wilayah perbatasan kita,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Webinar Nasional Forum Tematik Badan Kordinasi Kehumasan Pemerintah di Jakarta, Kamis (17/09/2020).

    Menteri Johnny menilai, jika melihat pada pola cross border fisik, maka lintas batas fisik orang atau manusia sudah diatur melalui imigrasi, visa, dan lain sebagainya untuk cross border. Sedangkan untuk bidang ekonomi di sistem perdagangan, sudah diatur melalui Bea Cukai. Namun, menurutnya ada satu yang belum ada aturannya, yaitu cross border data flow-nya.

    “Bahkan, tarif-tarif tersebut saat ini menjadi diskursus hebat dunia yaitu perang tarif atau trade war antarbangsa antarnegara dunia seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, misalnya,” paparnya.

    Menteri Kominfo menyatakan saat ini masih banyak instansi berorientasi pada physical space, seperti contoh BNPP yang masih melihat Indonesia dalam yurisdiksi physical, batas-batas fisik. "Tetapi, Indonesia juga harus dijaga wilayah perbatasan ruang digitalnya," tegasnya. 

    Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo mengenai penegasan data merupakan new oil. Komoditas baru dengan nilai luar biasa sebagai landasan untuk masa depan bangsa Indonesia.

    “Yang menguasai data, akan menguasai bangsa dan dunia sehingga. Dia data di dalam di negeri dan dia juga adalah data Indonesia yang di luar negeri. Teritorial data dan ekstrateritorial data, ini pekerjaan rumah untuk kita berpikir selain dari border batas-batas fisik yang kita sedang kerjakan. Oleh karena itu, saya ingin menitipkan pekerjaan rumah ini untuk kita berpikir bersama-sama menata kelola data di dalam negeri melalui cross-border, menghapus yurisdiksi data,” tandasnya.

    Menteri Kominfo menyatakan Pemerintah Indonesia secara serius telah menyerukan kedaulatan dan keamanan data dalam pertemuan puncak dari rangkaian agenda G20 Digital Economy Ministerial Meeting yang diselenggarakan di Jepang pada 2019 yang lalu.

    “Kedaulatan data adalah protokoler yang harus mengatur data flow, termasuk menata dan mengatur cross-border data flow Indonesia bersama mitra-mitra kita negara-negara saha ketika G20 Summit tahun ini yang sudah menjadi salah satu agenda dari deklarasi para pemimpin-pemimpin kita,” tuturnya

    Menteri Johnny berharap dengan adanya kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh operator seluler, serta mitra terkait dapat menghasilkan kerja sama dan sinergitas untuk  koordinatif dan sinergitas untuk menyediakan wilayah yang koordinatnya sudah ditentukan dan dipilih untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

    “Sebagai contoh, pada saat Kominfo harus membangun Base Tranceiver Station (BTS), walaupun ketersediaan sinyalnya ada di udara tetapi harus dibagun dengan membutuhkan tanah. Sehingga pada saat nanti deployment pembangunan ICT infrastructure di wilayah 3T termasuk wilayah perbatasan, jangan ada masalah dengan tanah agar coverage sinyalnya bisa menjangkau wilayah administratif dan pemukiman masyarakat jangan sampai tidak tersedia,” ungkapnya.

    Bangun Infrastruktur

    Menteri Kominfo menyatakan saat ini sudah dibangun jaringan backbone serat optik nasional sepanjang 348.442 kilometer yang terbentang di daratan dan lautan Nusantara. 

    “12.548 kilometer diantaranya merupakan jaringan Palapa Ring yang dibangun oleh BLU BAKTI Kementerian Kominfo dan 336.294 kilometer dibangun oleh operator telekomunikasi di Indonesia,” jelasnya.

    Mengenai jaringan middle-mile, menurut Menteri Johnny menyatakan pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan jaringan fiber-link, microwave-link, dan satelit.

    “Ada 9 satelit yang terdiri dari 5 satelit nasional dan 4 satelit asing untuk mendukung kebutuhan kita. Kita masih membutuhkan sangat banyak kapasitas satelit. 9 satelit yang ada hanya setara dengan 50 Gbps dan mudah-mudahan melalui kerja keras kita bersama tahun 2023 akhir, kita bisa menempatkan satu satelit multifungsi terbesar di Asia. 150 Gb di orbit nanti yang akan melayani 150.000 dari seluruhnya 500.000 titik layanan publik di seluruh Indonesia yang belum terlayani akses internet,” paparnya.

    Adapun di jaringan last-mile, Menteri Kominfo menyatakan saat ini Indonesia memiliki 479.125 BTS yang dibangun Kementerian Kominfo bersama operator seluler untuk mendukung jaringan mobile broadband.

    “Di samping itu, bersama dengan operator telekomunikasi, kami juga terus mendorong pemerataan jaringan fixed broadband. Hal ini juga termasuk optimalisasi penggunaan satelit untuk penuntasan infrastruktur last-mile,” jelasnya.

    Hingga saat ini dari 83.218 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, Pemerintah dan operator seluler telah membangun 70.600 desa dan kelurahan yang sudah tersedia sinyal 4G dan masih belum tersedia sinyal 4G di 12.548 desa dan kelurahan.

    “Atas arahan Presiden Jokowi, Kementerian Kominfo dan operator seluler ditugaskan untuk menyelesaikan ini selambat-lambatnya Tahun 2022 akhir, seluruh kelurahan dan desa di Indonesia harus mampu terlayani dengan sinyal 4G. Namun demikian, deployment membutuhkan ekstra effort yang luar biasa baik dari segi teknis maupun komitmen pembiayaannya,” jelas Menteri Johnny.

    Dorong Operator Bangun Area Nonkomersial

    Lebih lanjut, Menteri Kominfo menjelaskan pihaknya telah meminta face out kepada operator seluler untuk menyelesaikan pembangunan akses internet di 9.113 desa dan kelurahan serta wilayah noncommercial area.

    “Baru sebanyak 3.435 desa dan kelurahan yang yang tersediv akses internet. Karena itu menjadi wilayah tugasnya operator seluler dan dalam pembicaraan saya dengan mereka, mudah-mudahan dengan komitmen yang sama menyelesaikan pembangunan BTS. Ini yang paling disukai oleh Bupati, Walikota Gubernur, Kepala Desa, termasuk kementerian dan lembaga,” ungkapnya.

    Menteri Johnny menambahkan, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Pemerintah membangun dari tiga sumber pembiayaan yang saat ini dibicarakan dengan parlemen di DPR RI, Badan Anggaran, dan komisi-komisi terkait, yakni melalui Universal Service Obligation (USO), PNBP dan rupiah murni. Sementara operator seluler melalui capital expenditure dan operational expenditure perusahaannya masing-masing. 

    Menyoal USO, Menteri Kominfo melaporkan ketika mengikuti pertemuan bersama PBB di ITU, ia bertanya kepada Kementerian Keuangan lainnya di sana, bagaimana USO tarif di negara mereka masing-masing. 

    "Ternyata di Indonesia sudah cukup tinggi, satu seperempat persen dari revenue atau penerimaan operaror seluler. Sama seperti di Nigeria, tak mungkin lagi ini dinaikkan atau ditingkatkan. Jadi, para Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala Desa, mari kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan semuanya lancar sehingga tahun 2023 dan tidak ada lagi alasannya pelayanan di ruang digital kita terkendala. Karena, infrastrukturnya sudah dibangun,” pintanya.

    Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan  dengan tema “Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju” juga menghadirkan Menko Polhukam/Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri/Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri PU PR Basuki Hadimuljono. 

    Hadir secara virtual Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama kementerian dan lembaga anggota BNPP, Gubernur 15 dari provinsi kawasan perbatasan beserta pimpinan Bappeda,  Badan/Biro Perbatasan, Biro Humas dari Provinsi Kawasan Perbatasan Negara, Bupati dan Walikota di 54 kabupaten dan kota kawasan perbatasan.

    Selain itu juga hadir Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan, Camat di 222 Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara; pejabat di lingkungan Kemendagri dan BNPP, Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), Anggota Institute for Border Studies Milenial Think Thank (IBS-MTT) serta masyarakat pemerhati perbatasan negara. (hm.ys)

    Berita Terkait

    Tingkatkan Kompetensi Humas, DWP Kominfo dan LPP RRI Gelar Pelatihan MC

    Dharma Wanita Persatuan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menggelar sem Selengkapnya

    Peringati Hari Pahlawan, Menkominfo: Jadikan Inspirasi Berjuang Atasi Permasalahan Bangsa

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong seluruh bangsa Indonesia untuk menjadikan semangat pahlawan sebagai inspirasi d Selengkapnya

    Kominfo Dukung Integrasi dan Interoperabilitas Satu Data Ketenagakerjaan

    Pemerintah telah meluncurkan satu data ketenagakerjaan. Portal Satu Data Ketenagkerjaan yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan itu akan t Selengkapnya

    Penyetaraan Jabatan Upaya Wujudkan Fleksibilitas dan Efisiensi Birokrasi

    Peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional merupakan upaya untuk mewujudkan birokrasi yang fleksibel dan efiesien. Hal itu disa Selengkapnya