Dirut BAKTI: Tak Ada Lagi Daerah Tak Terjangkau Sinyal

Jakarta, Kominfo – Pemerintah menargerkan seluruh Indonesia bisa terjangkau dengan sinyal telekomunikasi. Menurut Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anang Achmad Latif, hal itu menjadi arahan Presiden Joko Widodo.

“Presiden RI melalui leadershipnya menyatakan agar bagaimana transformasi digital bisa berjalan secara serentak dan kompak sehingga tidak  ada satu penumpang pun yang tertinggal. Menkominfo juga sudah berkomitmen kepada Presiden bahwa Tahun 2022 persoalan infrastruktur yakni sinyal sudah tuntas,” paparnya dalam Webinar Infrastruktur di Era Revolusi Industri 4.0 serta Bedah Buku “Mewujudkan Indonesia 4.0: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia di Australia” dari Jakarta, Senin (28/09/2020).

Dirut Anang juga mengungkapkan empat pendekatan Kementerian Kominfo dalam rangka percepatan transformasi digital. “Yang pertama penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatiika yang merata. Jadi, situasi sekarang belum merata dan perlu peningkatan dari sisi kualitasnya,” tuturnya.

Adapun pendekatan yang kedua pengembangan dan adopsi teknologi baru khususnya untuk membangun ekosistem digital yang teritergrasi dan aman.  “Yang ketiga, pengembangan SDM atau Talenta Digital dan Keempat, penuntasan legislasi primer Bidang TI dan perlindungan data yang diikuti penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara,” papar Dirut BAKTI Kominfo.

Menurut Dirut Anang, tugas BAKTI Kominfo untuk menjamin setiap warga Indonesia dapat mengakses telekomunikasi dengan cara membangun akses telekomunikasi agar memudahkan setiap orang menggunakan perangkat untuk menjalani transformasi digital.

“Ternyata dari 83.000 desa/kelurahan yang ada di Indonesia baru 85 % atau  70. 000 lebih yang terjangkau dengan sinyal 4G  artinya menyisakan 15 % lagi yang belum terjangkau sinyal 4G, sebanyak 12.500 desa/kelurahan,” ungkapnya menjelaskan akses yang harus dibangun di Indonesia.

Dirut BAKTI Kominfo menjelaskan, jika dipetakan 9.000 di antaranya ada di wilayah 3T dan 3.400 di antaranya di wilayah Non 3T yang belum terjangkau 4G.  “9.000 inilah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah menghadirkan sinyal 4G tersebut. Tentunya kami akan menyiapkan dari awalnya. Mulai dari kesiapan towernya, listrik, bahkan transmisinya hingga pergkat BTS-nya yang nanti akan dioperasikan oleh operator seluler juga,” jelasnya.

Dirut Anang mengibaratkan apa yang dibangun pemeritah serupa ketika memasak ada di bagian dapurnya. “Proses di dapurnya hampir seluruhnya disiapkan oleh Pemerintah dan untuk daerah non 3T, 3.400 sekian akan disiapkan oleh operator melalui tools model licensing yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada operator  secara berbagi,” jelasnya.

Pemerintah, menurut Dirut BAKTI Kominfo menargetkan pada akhir tahun 2022 seluruh desa yang berumlah 83.000 ini sudah  hadir sinyal 4G.  Sementara itu, untuk melayani titik Layanan Publik seperti sekolah, pemerintah desa dan puskesmas, Dirut Anang menegaskan Pemerintah menyiapkan sebuah satelit.

 “Jadi ada  lebih 500.000 titik layanan publik seperti sekolah, pesantren, kantor desa, fasiltas kesehatan termasuk puskesmas, kantor polisi, Koramil yang perlu internet,  dari 500.000 itu, 350.000 di antaranya yang sudah memiliki layanan internet secara layak  dan menyisakan 150.000 titik yang belum layak,” paparnya.

Dirut BAKTI Kominfo menyatakan melalui SMF SATRIA, Pemerintah akan melengkapi sinyal  4G dan layanan internet broadband di 150.000 titik layanan publik. Ditargetkan pada pertengahan tahun 2023 SATRIA akan dilincurkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU.

“Saat ini sedang proses konstrruksi. Harapannya untuk Peran Kominfo  dalam konteks  menyiapkan Transformasi Digital ini bisa melengkapi dari 10 Aspek yang perlu dilengkapi guna mencapai Mimpi Indonesia 4.0,” pungkasnya.