Sekjen Kominfo: PPID Terus Berinovasi Layani Publik

Jakarta, Kominfo – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, sebelum pandemi Covid-19, pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kominfo sudah menngembangkan inovasi pelayanan informasi publik berbasis digital. 

Menurut Sekjen Kominfo, inovasi tersebut sebagai bentuk baru dari pelayanan Informasi publik yang selama ini dominan berlangsung secara luring. Bahkan, inovasi itu semakin diperkuat saat pandemi Covid-19 yang memaksa Indonesia untuk bertransformasi digital dengan lebih cepat. 

“Pelayanan PPID Kementerian Kominfo terus berinovasi dari sejak sebelum pandemi Covid-19. Contohnya seperti aplikasi Sikelip yang merupakan sistem ticketing layanan informasi publik bagi para pemohon informasi,” ujarnya dalam Presentasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 oleh PPID Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (06/10/2020).

Selain itu, Sekjen Niken menyatakan, Kementerian Kominfo juga menggunakan aplikasi Chatting WhatsApp sebagai salah satu kanal layanan dalam melaksanakan tugas pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Menurut Sekjen Kominfo , berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 informasi yang harus disediakan secara berkala, serta merta dan setiap saat juga sudah difasilitasi melalui website e-PPID Kementerian Kominfo yang terus dikembangkan dan monitoring setiap bulan.

“Selama masa pandemi covid 19 sebagai Government Public Relations, Kementerian Kominfo juga menyediakan informasi seputar Covid-19 yang terus kita update informasinya setiap hari melalui media sosial Kementerian Kominfo seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube sampai TikTok," paparnya.

Bahkan, Sekjen Niken mengatakan akun resmi Instagram Kementerian Kominfo saat ini menjadi suggested page informasi mengenai Covid-19. 

“Saat kondisi Indonesia mulai menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seluruh petugas PPID tetap menjalankan tugasnya untuk menerima permohonan informasi melalui email pelayanan PPID  dan semua petugas tetap menjalankan meski dari rumah masing-masing,” jelasnya.

Target Badan Publik Informatif

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menargetkan 10% Badan Publik Informatif pada Monitoring dan Evaluasi melalui sistem elektronik (e-Monev), sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik. 

“Setiap tahunnya, Komisi Informasi Pusat melakukan Monev terhadap kepatuhan Badan Publik dalam mengimplementasikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik,” kata Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi di Jakarta, Senin (05/10/2020).

Sebagai Koordinator E-Monev KI Pusat, Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi menyatakan pelaksanaan presentasi yang dimulai hari ini (5/10) hingga Kamis 8 Oktober 2020 dilakukan kepada 7 (tujuh) kategori badan publik yaitu Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

“Monev ini dilakukan untuk tujuh kategori badan publik yang total keseluruhan berjumlah 348. Adapun badan publik yang mengikuti Monev sebanyak 324 dengan prosentase sebesar 93,1 persen . Jumlah partisipasi badan publik kali ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya  dengan presentase 74,1 persen,”jelasnya.