FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    09 10-2020

    704

    Presiden: Tidak Benar bahwa AMDAL Akan Dihapus!

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Tim operasi gabungan penertiban tambang ilegal berhasil menghentikan penambangan ilegal galian C di dalam kawasan Hutan Lindung Remu, Kota Sorong (24/09/2020). Saat ini, petugas telah mengamankan sejumlah alat berat dan alat transportasi dan memeriksa 57 orang operator yang ada dilokasi. - (Humas KLHK)

    Bogor, Kominfo - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa izin Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak dihapus dan tetap ada dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal itu sekaligus meluruskan disinformasi yang beredar di masyarakat.

    “Itu tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (09/10/2020).

    Sebaliknya, UU Cipta Kerja justru mengintegrasikan izin lingkungan tersebut ke dalam perizinan berusaha. Selain untuk memudahkan sistem perizinan yang ada, integrasi itu juga menjadi dasar untuk penguatan penegakan hukum bagi pelanggarnya yang akan berimplikasi langsung bagi izin berusaha yang mereka miliki.

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, yang pada Rabu, 7 Oktober 2020, kemarin memberikan keterangan pers bersama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa prinsip dan konsep dasar pengaturan amdal dalam UU Cipta Kerja tidak mengalami perubahan dan justru menguatkan perlindungan lingkungan.

    “Kalau dulu, ada masalah dengan lingkungan, izin lingkungannya dicabut tapi usahanya bisa saja tetap berjalan. Sekarang (dengan UU Cipta Kerja) menjadi lebih kuat. Kalau ada masalah di (izin) lingkungan, lalu digugat perizinan berusahanya, itu bisa langsung kena di perizinan usahanya,” ucap Siti Nurbaya Bakar.

    “Oleh karena itu, tidak benar apabila dikatakan bahwa undang-undang ini melemahkan perlindungan lingkungan,” imbuhnya.

    Berita Terkait

    Presiden: Jika Sudah Divaksin, Segerakan PTM Terbatas

    Namun, wilayah sekolah tersebut sudah berada minimal pada level 3 PPKM dan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar serta tenaga pendidik di sekolah Selengkapnya

    Presiden Tinjau Vaksinasi Pintu ke Pintu di Jawa Tengah

    Secara keseluruhan, total peserta vaksinasi secara pintu ke pintu pada hari ini adalah sebanyak 8.000 warga. Selengkapnya

    Presiden: Lindungi Diri dengan Vaksinasi dan Disiplin Protokol Kesehatan

    Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan secara ketat dan vaksinasi merupakan cara terbaik dalam melindungi diri d Selengkapnya

    Presiden Resmikan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo

    Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Bendo yang berlokasi di Dusun Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Selengkapnya

    SOROTAN MEDIA