FAQ  /  Tautan  /  Peta Situs
    09 10-2020

    134

    Penjelasan Presiden Mengenai Disinformasi Terkait UU Cipta Kerja

    Kategori Berita Pemerintahan | mth
    Seorang anak melintas di depan mural bertema anti hoax (berita bohong) di Kampung Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (18/9/2020). Mural tersebut dibuat warga setempat sebagai media edukasi masyarakat agar lebih bijaksana dalam menyikapi informasi yang diperoleh untuk menanggulangi penyebaran berita bohong, hasutan dan ujaran yang dapat menimbulkan kebencian. - (antarafoto)

    Bogor, Kominfo  - Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada 5 Oktober yang lalu.  Presiden Joko Widodo menjelaskan, UU ini memiliki tiga tujuan, yaitu menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

    Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari aturan itu dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, ,di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (09/10/2020) Presiden memberikan keterangan pers untuk meluruskan berbagai disinformasi yang beredar di masyarakat.

    Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, Jumat (9/10), di Istana Kepresiden Bogor, Presiden memberikan keterangan pers untuk meluruskan berbagai disinformasi yang beredar di masyarakat tersebut.

    Berikut penjelasan Presiden mengenai berbagai disinformasi tersebut:

    Isu Pertama: Penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota), dan UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi). “Hal ini tidak benar, karena faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada,” kata Presiden.

    Isu Kedua: Upah minimum dihitung per jam. “Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” ujar Kepala Negara.

    Isu Ketiga: Semua cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, dan cuti melahirkan) dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. “Saya tegaskan juga ini tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin,” ujar Presiden.

    Isu Keempat: Perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. “Ini juga tidak benar, yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak,” kata Presiden.

    Isu Kelima: Penghapusan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). “Itu juga tidak benar, amdal tetap ada. Bagi industri besar harus studi amdal yang ketat tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan,” terang Kepala Negara.

    Isu Keenam: Mendorong Komersialisasi Pendidikan. “Ini juga tidak benar, karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di di Kawasan Ekonomi Khusus, di KEK,” kata Presiden.

    Ditambahkannya, UU Cipta Kerja tidak mengatur perizinan pendidikan, apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. “Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku,” tegasnya.

    Isu Ketujuh: Terkait Keberadaan Bank Tanah. Dijelaskan Presiden bahwa bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria. “Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah,” tukas Presiden.

    Isu Kedelapan: Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. “Yang benar, jaminan sosial tetap ada,” kata Presiden


    Berita Terkait

    Presiden Sampaikan Terima Kasih dan Apresiasi kepada Para Guru

    Di tengah kondisi pandemi saat ini, peranan dan inovasi para guru dalam melangsungkan kegiatan belajar-mengajar amatlah vital. Selengkapnya

    Keadilan Restoratif Perlu Untuk Membangun Harmoni Masyarakat

    Menko Polhukam Moh. Mahfud MD menyampaikan bahwa Restorative Justice atau Keadilan Restoratif akan mampu membangun harmoni di kehidupan masy Selengkapnya

    Wapres Dorong Digitalisasi Tata Kelola Perkantoran MUI

    Wakil Presiden (Wapres) K.H. Maruf Amin menyampaikan bahwa MUI sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, harus terus melakukan p Selengkapnya

    Keterbukaan Informasi Dorong Partisipasi Ciptakan Kebijakan Inklusif

    Salah satu urgensi pentingnya keterbukaan informasi publik ialah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengamb Selengkapnya